Pemeriksaan Keuangan TA 2024, Pemprov Bengkulu Targetkan WTP

BENGKULU RU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menargetkan kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Tahun Anggaran (TA) 2024.

Di mana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Bengkulu, bakal mulai melakukan pemeriksaan internal laporan keuangan Pemprov Bengkulu TA2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr. E. H. Rosjonsyah mengatakan, kemarin pihaknya sudah menggelar Entry Meeting pemeriksaan internal laporan keuangan Pemprov Bengkulu TA 2024 bersama BPK RI Perwakilan Bengkulu.

"Dalam pemeriksaan internal nanti, kita minta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu dapat pro aktif dan kooperatif," tegas Rosjonsyah.

BACA JUGA:WTP Diapresiasi, Edwar Samsi: LHP BPK RI Jadi Bahan Evaluasi

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Raih Opini WTP, Ini Temuan BPK RI Terhadap LKPD TA 2023

Terutama, lanjut Rosjonsyah, dalam memberikan data laporan keuangan sepanjang TA 2024, pada saat BPK RI Perwakilan Bengkulu menjalani proses pemeriksaan.

"Sehingga nantinya target predikat WTP atas pemeriksaan yang dilakukan tersebut, dapat kembali kita raih atau pertahankan. Jangan sampai pemeriksaan ini juga dianggap sepele, jadi OPD harus pro aktif," kata Rosjonsyah.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Dr. H. Haryadi mengatakan, pemeriksaan atau audit yang dilakukan BPK, baru masuk pemeriksaan awal atas realisasi APBD Provinsi Bengkulu tahun 2024.

"Ini merupakan pemeriksaan reguler. Meskipun demikian, pemeriksaan ini menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Haryadi.

BACA JUGA:Nilai Tindak Lanjut Tertinggi se-Bengkulu, Pemerintah Bengkulu Utara Raih WTP 7 Kali Berturut

BACA JUGA:Apresiasi Torehan Opini WTP, DPRD Bengkulu Utara Dorong Kinerja OPD Agar Semakin Baik

Serta, lanjut Haryadi, transparan dan akuntabel. Maka dari itu kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu, dapat  pro aktif dalam menghadapi pemeriksaan yang bakal mulai dilakukan BPK RI.

"Kita juga mengingatkan pada masing-masing OPD untuk mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan BPK RI, terutama pada saat pemeriksaan berlangsung," harap Haryadi.