Kebijakan Pemerintah Merefocusing Anggaran Tak Berpengaruh ke ADD/DD?

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Senin , 03 Feb 2025 - 21:59

Beberapa desa di Kecamatan MSS sedang melaksanakan tahap validasi R-APBDes TA 2025 di kecamatan-Radar Utara/ Sigit Haryanto-

kebijakan pemerintah merefocusing anggaran tak berpengaruh ke add/dd?                            ketrina.radarutara.bacakoran.co - kebijakan pemerintah pusat dan daerah melakukan refocusing anggaran terhadap dana transfer ke daerah (tkd) sempat membuat jajaran di pemerintah desa galau. 
ini disebabkan jika kebijakan refocusing anggaran itu sampai berdampak ke alokasi add dan dd ta 2025. 
maka peluang atau ruang gerak desa untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa akan terbatas hingga berdampak kepada operasional desa.
menyikapi dinamika tentang kebijakan refocusing anggaran yang saat ini tengah santer di tingkat pusat dan daerah.
baca juga:apbdes ta 2025 tersandera oleh perubahan presentasi dukungan dd terhadap ketahanan pangan
baca juga:pengurangan dd 2025 di bengkulu: paling rendah lebong, tertinggi bengkulu utara
 camat ketahun, nasri, s.pd, melalui kasi pmd, puji widodo memastikan, bahwa hingga saat ini belum ada instruksi atau petunjuk khusus tentang kebijakan refocusing anggaran yang mempengaruhi pagu anggaran add maupun dd ta 2025.
"tidak ada (belum ada dampak, red). semua rencana kerja desa masih mengacu kepada pagu anggaran add maupun dd ta 2025 yang sebelumnya sudah disampaikan oleh pemerintah pusat dan daerah," ujar puji, senin, 3 februari 2025.
kalau pun, kata puji, kebijakan refocusing anggaran itu turut berdampak kepada keuangan desa.
 maka, menurut puji, pos anggaran yang paling berpotensi terdampak adalah alokasi dd yang berasal dari pusat.
baca juga:pencairan add ta 2025 diusulkan ke bkad, dd tunggu instruksi
baca juga:dd 2024 banyak temuan inspektorat, dinas pmd beberkan peran ta-id/pdti
"kalau pun, nanti akan berdampak kepada keuangan desa mungkin alokasi dd yang sangat bisa terdampak. 
kalau add kami rasa sangat tidak mungkin dilakukan refocusing, karena add mencakup kebutuhan operasional desa dan siltap seluruh aparatur desa," pungkasnya.
lebih jauh, puji mengatakan, saat ini beberapa desa di wilayah kerjanya sudah ada yang melewati tahapan validasi apbdes di tingkat kecamatan, ada juga desa yang masih berproses ke tahap validasi terhadap dokumen r-apbdes-nya.
"bagi desa yang sudah melewati tahap validasi di kecamatan tinggal menunggu instruksi usulan pencairan, terutama pencairan add," demikian puji. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 4 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan