Heboh Izin Poligami Khusus ASN, Ternyata....

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 26 Jan 2025 - 20:47

Ilustrasi Poligami-rahma.id-

Bagaimana Aturan Ijin Poligami ASN di Jakarta?

Usai Mendagri Tito Karnavian urun suara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta, Chaidir, turut urun penjelasan menyikapi gelombang sorotan publik.

Senapas dengan paparan Radar Utara 2023 silam, Chaidir seperti ditulis suara.com, menjelaskan ijin bagi ASN Pemprov DKI Jakarta untuk poligami, sebenarnya merupakan aturan turunan atas beleid lawas.

Versinya, Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025, justru memberikan penjelasan rinci dan rigid aturan-aturan apa saja yang wajib dilengkapi ketika mengajukan perkawinan dan perceraian.

"Ini bukan hal yang baru, karena Pergub 1/2025 ini merupakan turunan dari peraturan perundangan. Pergub 1/2025 ini juga memperingatkan para ASN untuk mematuhi aturan perkawinan dan perceraian," jelas Chaidir kepada wartawan, Jumat, 17 Januari 2024 dilansir dari suara.com.

"Sehingga tidak ada lagi ASN yang bercerai tanpa izin atau surat keterangan dari pimpinan serta tidak ada lagi ASN yang beristri lebih dari satu yang tidak sesuai perundang-undangan," susulnya lagi menegas.

Turut diungkapkan Chaidir, ancaman sanksi disiplin berat yakni pemecatan turut ditegas dalam Pasal 41 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang mengatur soal pelanggaran PP 10/1983 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45/1990 tersebut.

Maka Pergub 1/2025 justru mengatur batasan bagi ASN pir yang akan menikah lagi sampai dengan dengan kondisi apa yang dapat diberikan persetujuan dan kondisi apa yang dilarang.

Dalam penjelasan-penjelasan itu, Chaidir memastikan justru dengan "Pergub izin poligami" itu mencegah terjadinya nikah siri tanpa persetujuan baik dari istri yang sah maupun pejabat yang berwenang.

Objek yang diatur dalam Pergub 1/2025 itu pun mencakup soal perceraian. Lewat aturan Pergub 1/2025 ini, turut mencegah terjadinya kerugian keuangan daerah atau negara terkait dengan pemberian tunjangan keluarga.

heboh izin poligami khusus asn, ternyata....                            radarutara.bacakoran.co - ijin poligami bagi aparatur sipil negara atau asn, sepekan lalu sempat heboh di daerah khusus jakarta atau dkj yang kini tengah dipimpin penjabat gubernur, teguh setyabudi yang sempat memantik respon menteri dalam negeri (mendagri). 
radar utara, pada 1 juni 2023, sudah menurunkan artikel perihal poligami asn, jauh sebelum pj gubernur teguh setyabudi, menandatangani peraturan gubernur (pergub) nomor 2 tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian di lingkungan pemprov dkj yang kemudian heboh berlanjut viral di media sosial dan pemberitaan.
poligami di kalangan umar bakri, tidak serampangan. meski pun tak dilarang. khusus bagi pns lak-laki. kata badan kepegawaian negara (bkn), aturan poligami payung hukum dasarnya diatur lewat peraturan pemerintah (pp) nomor 10 tahun 1983. 
baca juga:elmisil, diserahkan di momen pernikahan
baca juga:pernikahan dibawah umur di bengkulu terus meningat, bengkulu utara 147 kasus
pasal 2 beleid sebagaimana diubah dalam pp nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil itu, menegaskan, seorang pns pria boleh melakukan poligami, dengan catatan memenuhi syarat. hanya saja, tak ada izin untuk poliandri alias perempuan bersuamikan lebih dari satu orang. 
poliandri itu, diatur kepada pns wanita. baik menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. lantas bagaimana kalau menjadi istri kelima? hal ini pun menjadi pemantik respon dari beberapa masyarakat.
"trus kalo jadi istri kelima, boleh ga?" ujar suripto memantik, saat bincang santai sembari ngopi, membahas di acara bkn, yang kemudian menjadi salah satu trending topic di rimba maya tahun itu.
ditegaskan suripto, pegawai yang melakukan poligami wajib melaporkan status pernikahannya kepada atasannya. begitu penegasan bkn. waktunya paling lambat, setahun setelah perkawinan dilangsungkan. itu penegasan dari analis hukum ahli madya bkn yuyud yuchi susanta dikutip dari laman resmi bkn, rabu, 31 mei 2023.
baca juga:hindari pernikahan dini, rawan kdrt
baca juga:ternyata melakukan pernikahan itu ada manfaatnya bagi kesehatan. hal ini jarang diketahui
lantas apa saja syarat bagi pns yang ingin berpoligami? diterang yuyud, ada syarat alternatif adalah istri tak dapat menjalankan kewajiban, mendapatkan cacat atau penyakit yang tak dapat disembuhkan, serta tak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun.
sementara untuk syarat kumulatif-nya, pns pria yang berpoligami mendapatkan persetujuan tertulis istri sah, memiliki penghasilan yang cukup. 
"..dan ada jaminan tertulis bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri dan anaknya," tegasnya.
bagaimana aturan ijin poligami asn di jakarta? 
usai mendagri tito karnavian urun suara, kepala badan kepegawaian daerah (bkd) jakarta, chaidir, turut urun penjelasan menyikapi gelombang sorotan publik. 
baca juga:maknai petuah naib saat ijab kobul pernikahan
baca juga:cegah perceraian dan kdrt, sebaiknya hindari pernikahan dini
senapas dengan paparan radar utara 2023 silam, chaidir seperti ditulis suara.com, menjelaskan ijin bagi asn pemprov dki jakarta untuk poligami, sebenarnya merupakan aturan turunan atas beleid lawas. 
versinya, pergub dki jakarta nomor 2 tahun 2025, justru memberikan penjelasan rinci dan rigid aturan-aturan apa saja yang wajib dilengkapi ketika mengajukan perkawinan dan perceraian.
"ini bukan hal yang baru, karena pergub 1/2025 ini merupakan turunan dari peraturan perundangan. pergub 1/2025 ini juga memperingatkan para asn untuk mematuhi aturan perkawinan dan perceraian," jelas chaidir kepada wartawan, jumat, 17 januari 2024 dilansir dari suara.com.
"sehingga tidak ada lagi asn yang bercerai tanpa izin atau surat keterangan dari pimpinan serta tidak ada lagi asn yang beristri lebih dari satu yang tidak sesuai perundang-undangan," susulnya lagi menegas. 
baca juga:maknai petuah naib saat ijab kobul pernikahan
baca juga:cegah perceraian dan kdrt, sebaiknya hindari pernikahan dini
turut diungkapkan chaidir, ancaman sanksi disiplin berat yakni pemecatan turut ditegas dalam pasal 41 pp nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns yang mengatur soal pelanggaran pp 10/1983 sebagaimana telah diubah dengan pp nomor 45/1990 tersebut.
maka pergub 1/2025 justru mengatur batasan bagi asn pir yang akan menikah lagi sampai dengan dengan kondisi apa yang dapat diberikan persetujuan dan kondisi apa yang dilarang. 
dalam penjelasan-penjelasan itu, chaidir memastikan justru dengan "pergub izin poligami" itu mencegah terjadinya nikah siri tanpa persetujuan baik dari istri yang sah maupun pejabat yang berwenang. 
objek yang diatur dalam pergub 1/2025 itu pun mencakup soal perceraian. lewat aturan pergub 1/2025 ini, turut mencegah terjadinya kerugian keuangan daerah atau negara terkait dengan pemberian tunjangan keluarga. 
baca juga:angka pernikahan di mukomuko capai 1.800 pasang per tahun
baca juga:pernikahan dini bisa picu perceraian dan kdrt
batas waktu pelaporan perkawinan, perceraian dan beristri lebih dari satu sampai dengan pendelegasian kewenangan bagi pejabat yang berwenang dalam memberikan/menolak izin/keterangan melakukan perceraian dan istri lebih dari satu lebih rigid alias jelas. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 27 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan