Kisruh Tabat dan Enam Perkara Konstitusi Mencolok

ARGA MAKMUR RU - Sembari menunggu putusan perkara konstitusi dengan Nomor 71/PUU-XXI/2023  yang mengait ke Pemda Bengkulu Utara (BU) dan tinggal menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara konstitusi dengan Pemohon Bupati Lebong Kopli Ansori dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong Carles Ronsen yang mengatasnamakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.

Pantauan Radar Utara, adu kuat sikap Termohon sampai dengan Pihak Terkait, salah satunya Pemda Bengkulu Utara (BU) soal batas wilayahnya dengan Kabupaten Lebong ini. Terkait dengan dengan uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956.

Dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja. Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (UU 28/1959).

Kabag Hukum Setkab BU, Irsaliyah Yurda, SH, MH, mengatakan Pemda BU dalam kapasitas Pihak Terkait, telah menyampaikan kesimpulan kepada MK. Penyampaian kesimpulan yang merupakan rangkuman dari seluruh penegasan selama laju persidangan, disampaikan Pemda BU, tanggal 14 Desember 2023.

"Sudah kita sampaikan kesimpulannya, kemarin," ujar Kabag Hukum, dikonfirmasi Sabtu (15/12).

Ketua MK, Suhartoyo yang memimpin perkara ini menegaskan. Penyampaian kesimpulan dari para pihak, termasuk pihak terkait paling lambat, 14 Desember 2023 Pukul 11.00 WIB.

Di sisi lain, kontestasi politik yang berimbas pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terpantau regulasinya menjadi perkara yang paling mencolok sebagai obyek permohonan uji materi. Menukil data resmi MK, paling tinggi ditempati oleh dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu. Jumlah permohonannya 134 perkara. (bep)

BACA JUGA:Dewan Dukung Rekrutmen Penyuluh Pertanian


Berikut data lengkap enam perkara mencolok

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 134

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 82

3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
   2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014  
   Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 45

4. Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
   Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
   Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 39

5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 38