Desa Diminta Hati-hati dalam Pengadaan Barang Program Ketahanan Pangan

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 16 Jan 2025 - 22:04

APBDes TA 2025 Tersandera oleh Perubahan Presentasi Dukungan DD Terhadap Ketahanan Pangan-Radar Utara/ Sigit Haryanto-

desa diminta hati-hati dalam pengadaan barang program ketahanan pangan                            ketrina.radarutara.bacakoran.co - camat putri hijau, ahmadi, s.pd, melalui kasi pmd, posma gultom, se, kembali mengingatkan kepada seluruh desa di wilayah kerjanya untuk berhati-hati dalam merealisasikan program ketahanan pangan, khususnya kegiatan yang akan berlangsung di ta 2025. 
hal ini penting disampaikan camat, mengingat proses pengadaan barang dalam program ketahanan pangan yang bergulir di desa itu rentan menyimpang dan menimbulkan masalah.
"baik dalam pembelanjaan barang berupa bibit tanaman maupun hewan pada program ketahanan pangan, kami minta kepada seluruh desa agar berhati-hati. 
jangan ada kegiatan-kegiatan yang menyimpang. laksanakan semua sesuai aturan yang sudah ditetapkan," imbau camat, kamis, 16 januari 2025.
baca juga:hadapi kendala pupuk & air, koramil kumpulkan poktan dan ppl untuk program ketahanan pangan
baca juga:sepakat, lahan eks tambang dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan
selain harus melaksanakan belanja sesuai jenis barang dan jumlah rab yang sudah ditentukan, camat juga meminta kepada tpk di desa untuk melaksanakan proses pengadaan barang pada program ketahanan pangan melalui jalur-jalur yang legal. 
"legal yang kami maksud, seperti pengadaan bibit tanaman misal tolong libatkan ppl atau dinas terkait untuk memastikan bahwa bibit tanaman yang akan dibeli itu benar-benar bersertifikat. 
karena barang atau jasa yang dibeli tanpa prosedur yang resmi, justru akan menjadi temuan dan bisa berujung kepada masalah hukum," tegas camat.
sehingga lebih jauh, camat menambahkan, dalam setiap proses pengadaan barang pada program ketahanan pangan, khususnya kepala desa (kades) bisa melibatkan tpk, memberdayakan jaringan resmi di dalam maupun di luar desa.
"jika tahapan itu dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak terkait kami rasa potensi persoalan itu bisa diminimalisir. 
baca juga:komisi iii dorong pemkab manfaatkan lahan eks tambang untuk program ketahanan pangan
baca juga:kades diimbau tak main tunggal dalam pengadaan barang program ketahanan pangan dd
tapi jika dari awal perencanaannya saja sudah tidak benar, otomatis pelaksanaannya juga akan bermasalah. 
dan kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi kepada desa-desa di wilayah kita," demikian camat. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 17 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan