Dear Menkeu Sri Mulyani, Permenkeu Realokasi Anggaran Ditunggu

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 13 Jan 2025 - 21:27

Kepala Dinas PUPR Bengkulu Utara, Munadi-istimewa-

dear menkeu sri mulyani, permenkeu realokasi anggaran ditunggu                            radarutara.bacakoran.co - proyek pemerintah daerah tahun anggaran 2025, masih dibayangi bimbang soal kepastian anggaran yang rencananya jadi objek realokasi anggaran atas transfer ke daerah (tkd) oleh pusat. 
membaca se bersama dengan nomor se 900.1.3/6629.a/sj dan nomor se-1/mk.07/2024, pemerintah mengabarkan kembali melakukan zooming atas komponen tkd khususnya dana alokasi khusus (dak) fisik, dana bagi hasil (dbh), dana alokasi umum (dau) hingga dana tambahan infrastruktur (dti) yang khusus dialokasi pemerintah ke daerah otonomi khusus (otsus) papua.  
kepala dinas pupr bengkulu utara, munadi, saat dikonfirmasi soal ini menjelaskan, berdasarkan surat sekretaris daerah (sekda) selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd), beberapa hal yang menjadi obyek se bersama yang diteken mendagri tito karnavian dan menteri keuangan, sri mulyani, menjadi bagian mitigasi pihaknya. 
"berdasarkan surat sekda, sudah diminta untuk menyikapi, sembari menunggu regulasi teknisnya yang akan diterbitkan menkeu," ujar munadi, senin, 13 januari 2025. 
baca juga:sri mulyani rencanakan realokasi tkd, ini lokus anggarannya
baca juga:target refocusing anggaran, dak fisik 2025 bengkulu turun, angkanya jadi 780,8 miliar 
untuk itu, langkah yang dilakukan pihaknya selaku satker teknis untuk saat ini lebih kepada melakukan reviu rencana pembangunan yang sesuai dengan rencana strategis daerah (renstra) yang akan menjadi menu rencana kerja opd. 
mitigasi atas serangkaian rencana pembangunan yang dikomparasikan rencana lelang pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. 
"kami juga terus mencermati dinamika regulasi, khususnya yang terkait anggaran. sehingga persiapan teknis nantinya, telah melewati pencermatan," ungkapnya. 
dijelaskan dalam se bersama yang terbit 11 desember 2024 itu, pemda se indonesia diminta untuk melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari tkd yang dicadangkan sampai dengan peraturan menkeu mengenai besaran tkd yang dicadangkan ditetapkan.
baca juga:refocusing anggaran pemerintah daerah?
baca juga:defisit anggaran jadi biang belum cairnya dbh
obyek pencadangan tkd di kabupaten bengkulu utara 
1. dau tidak ditentukan penggunaannya rp 583.783.777.000, terdiri dari :
- bidang pendidikan rp 69.055.279.000;
- bidang kesehatan rp 3.041.180.000;
- bidang pekerjaan umum rp 13.391.058.000;
2. dau rp rp 126.189.846.000; 
3. dak fisik rp 39.599.522.000; 
baca juga:sri mulyani rencanakan realokasi tkd, ini lokus anggarannya
baca juga:target refocusing anggaran, dak fisik 2025 bengkulu turun, angkanya jadi 780,8 miliar
sebelumnya, lewat se bersama itu, sri mulyani menerangkan, menindaklanjuti arahan presiden republik indonesia pada sidang kabinet yang digelar 6 november 2024, diminta melakukan reviu kembali belanja negara, tak terkecuali tkd tahun anggaran 2025. 
adapun objek reviu anggaran 2025 meliputi : alokasi transfer ke daerah untuk pembangunan infrastruktur; alokasi dana alokasi umum atau dau pendidikan non-gaji; dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur dan dana desa difokuskan untuk percepatan pengentasan kemiskinan. 
terpisah, kepala kantor wilayah djpb kemenkeu bengkulu, muhammad irfan surya wardana, menerangkan jumlah alokasi dak fisik bengkulu untuk tahun 2025 yang secara angka mengalami penurunan. menginformasikan, dak fisik bengkulu tahun 2024 nilainya rp 1,08 triliun. 
"penurunan dak fisik 2025 salah satunya disebabkan oleh angka serapan anggaran yang tidak maksimal," bebernya, jumat, 6 desember 2024 melansir dari antara. 
baca juga:refocusing anggaran pemerintah daerah?
baca juga:defisit anggaran jadi biang belum cairnya dbh
sebaran nominal dak fisik bengkulu 2025 yakni provinsi bengkulu rp 134,44 miliar; kabupaten bengkulu selatan rp 73,65 miliar; kabupaten bengkulu utara rp 39,59 miliar; kabupaten rejang lebong rp 22,75 miliar;
selanjutnya kota bengkulu rp 21,85 miliar; kabupaten kaur rp 43,54 miliar; kabupaten seluma rp 101,48 miliar; kabupaten mukomuko rp 85,51 miliar; kabupaten lebong rp 57,90 miliar; kabupaten kepahiang rp 121,68 miliar serta kabupaten bengkulu tengah rp 78,39 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 14 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan