Masih Ada DD Tak Tersalurkan, Dinas PMD Isyaratkan Evaluasi

BENGKULU RU – Masih adanya Dana Desa (DD) yang tidak tersalurkan, menyita perhatian serius Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu.

Demikian disampaikan Kadis PMD Provinsi Bengkulu, Siswanto. Menurut Siswanto, kondisi itu tentu menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya, mengingat DD memiliki peranan penting pembangunan di tingkat desa.

"Kita belum mengetahui secara pasti, hingga masih adanya sejumlah desa di Provinsi Bengkulu ini, DD-nya tidak tersalurkan," ungkap Siswanto.

Tentu, lanjut Siswanto, pihaknya bakal melakukan penelusuran terlebih dahulu, guna memastkan penyebab hingga DD pada beberapa desa tidak tersalurkan.

BACA JUGA:Dana Desa Tahun 2025 Untuk Apa Saja? Ini Penjelasan Lengkapnya

BACA JUGA:Tahun Depan, BLT Dana Desa Tetap Dianggarkan, KPM Sasaran Ditentukan Musdes

"Kalau sementara ini dari informasi yang kita terima, desa-desa yang dimaksud karena tersandung persoalan hukum. Tapi itu tadi, kita pastikan dulu sehingga nantinya bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan," kata Siswanto.

Permasalahan ini pun, sambung Siswanto, nantinya dikoordinasikan dan komunikasikan secara intensif, dengan pemerintah kabupaten.

"Mengingat pengawasan secara langsung terkait penyaluran DD ini, juga berada di pemerintah kabupaten. Meskipu demikian kita tetap menekankan pentingnya kesadaran penuh dari para kepala desa dalam memanfaatkan DD," tegas Siswanto.

Apalagi, Siswanto menambahkan, keberadaan DD ini sangat erat kaitannya untuk kepentingan masyarakat. Ketika tidak tersalurkannya DD, masyarakat desa yang rugi.

BACA JUGA:Tak Hanya Fisik, Seluruh Laporan Administrasi Dana Desa Harus Tuntas

BACA JUGA:Fantastis...Dana Desa Lebong Tandai TA 2025 Mencapai Rp1,5 Miliar

"Karena keberadaan DD ini juga sebagai support utama dalam merealisasikan program pembangunan ditingkat desa. Seperti pembangunan infrastruktur, kegiatan padat karya, dan lainnya," sampai Siswanto.

Disisi lain, Siswanto mengaku, pihaknya sejauh ini terus melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa, khususnya melalui koordinasi dengan Dinas PMD di tingkat kabupaten.