DPRD Persiapkan Paripurna Syarat Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 10 Jan 2025 - 20:59

DPRD Persiapkan Paripurna Syarat Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih -Radar Utara/Benny Siswanto-

"Sesuai surat KPU RI, Bengkulu Utara tidak termasuk lokus perkara konstitusi. Sesuai aturan, maka KPUD dapat segera melaksanakan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang kemudian diserahkan kepada DPRD," terangnya.

Sekretaris DPRD Bengkulu Utara, Eka Hendriyadi, SH, MH, kepada RU membenarkan pihaknya telah menerima secara resmi surat keputusan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari KPUD.

"Nantinya akan kami sampaikan kepada pimpinan, untuk diagendakan rangkaian teknis sesuai aturan yang berlaku," ujar Eka, Jumat, petang.

Dimungkinkan, terus dia, menjawab pertanyaan waktu pelaksanaan paripurna, agenda yang akan diisi dengan Paripurna pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Periode 2020-2025 dan Pengumuman Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2030 tersebut, akan digelar pekan depan.

"Rencananya, kalau tidak ada perubahan paripurnanya akan digelar hari Selasa, pekan depan," ungkapnya.

Hasil liputan pada rapat persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Pemda Bengkulu Utara beberapa pekan lalu, turut menegasi dokumen-dokumen yang diperlukan.

Dokumen Pengusulan Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020

1. Surat Keterangan Keaslian Dokumen yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten; (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)

2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan/atau Wakil Bupati; (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)

3. Fotokopi Berita Acara Pelantikan Bupati dan/atau Wakil Bupati; (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)

4. Dokumen Asli Risalah dan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengumuman Pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati Karena Berakhir Masa Jabatannya; (SETWAN)

dprd persiapkan paripurna syarat pelantikan bupati dan wabup terpilih                             radarutara.bacakoran.co - legislatif di bengkulu utara, kini sudah mempersiapkan agenda penting lima tahunan yakni menggelar paripurna pemberhentian pasangan bupati dan wakil bupati hasil pilkada 2020 dan pengumuman pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih pada pilkada 2024, untuk diusulkan pelantikannya kepada menteri dalam negeri (mendagri) melalui gubernur. 
ketua kpud, santoso, juga sudah menyerahkan surat keputusan bupati dan wakil bupati bengkulu utara terpilih yang telah diplenokan, kamis, 9 januari 2025 kepada sekretariat dprd. 
penyerahan surat keputusan ini, menandai laju persiapan usulan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2025-2030 terus berprogres. 
"benar, hari ini telah kpud menyampaikan sk penetapan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada 2024 atau periode 2025-20230 ke dprd bengkulu utara," ujar santoso, jumat, 10 januari 2024. 
baca juga:pelantikan kada hasil pilkada 2024 diundur, apakah akan ada pj kepala daerah? begini versi putusan mk
baca juga:persiapan pelantikan bupati dan wabup terpilih 
dibaca redaksi ru via jaringan dokumentasi dan informasi hukum (jdih) komisi pemilihan umum, administrasi yang akan menjadi komponen syarat usulan pelantikan dari kpud itu adalah keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu utara nomor 5 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten bengkulu utara tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 9 januari 2025. 
poin inti dalam surat keputusan itu adalah ditegas pada diktum kedua yakni (cetak miring) menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati bengkulu utara nomor urut 1 (satu) sdr. arie septia adinata, se, map dan sdr sumarno, s.pd dengan perolehan suara sebanyak 162.119 (seratus enam puluh dua ribu seratus sembilan belas) suara atau 94,45% (sembilan puluh empat koma empat puluh lima persen) dari total suara sah, sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten bengkulu utara periode tahun 2025 - 2030 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati bengkulu utara tahun 2024.
lengkap dokumen klik di sini
dijelaskan santoso, penyerahan surat keputusan tersebut, menjadi estafet kerja penyelenggaraan pilkada serentak di kabupaten bengkulu utara yang telah dilaksanakan kpud. 
selain itu, penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati juga sebagai tindaklanjut atas surat kpu ri terkait rilisan buku register perkara konstitusi (brpk) dari mahkamah konstitusi (mk). 
baca juga:pelantikan kada hasil pilkada 2024 diundur, apakah akan ada pj kepala daerah? begini versi putusan mk
baca juga:persiapan pelantikan bupati dan wabup terpilih
via brpk ini, diketahui peta daerah di indonesia yang menjadi lokus perkara konstitusi yang bergulir di lembaga penentu atas perselisihan hasil kontestasi yang digelar 27 november 2024 lalu.
"sesuai surat kpu ri, bengkulu utara tidak termasuk lokus perkara konstitusi. sesuai aturan, maka kpud dapat segera melaksanakan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang kemudian diserahkan kepada dprd," terangnya. 
sekretaris dprd bengkulu utara, eka hendriyadi, sh, mh, kepada ru membenarkan pihaknya telah menerima secara resmi surat keputusan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari kpud. 
"nantinya akan kami sampaikan kepada pimpinan, untuk diagendakan rangkaian teknis sesuai aturan yang berlaku," ujar eka, jumat, petang. 
baca juga:pelantikan kada hasil pilkada 2024 diundur, apakah akan ada pj kepala daerah? begini versi putusan mk
baca juga:persiapan pelantikan bupati dan wabup terpilih
dimungkinkan, terus dia, menjawab pertanyaan waktu pelaksanaan paripurna, agenda yang akan diisi dengan paripurna pemberhentian bupati dan wakil bupati periode 2020-2025 dan pengumuman bupati dan wakil bupati periode 2025-2030 tersebut, akan digelar pekan depan. 
"rencananya, kalau tidak ada perubahan paripurnanya akan digelar hari selasa, pekan depan," ungkapnya. 
hasil liputan pada rapat persiapan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih di pemda bengkulu utara beberapa pekan lalu, turut menegasi dokumen-dokumen yang diperlukan. 
dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada 2020 
baca juga:pelantikan kada hasil pilkada 2024 diundur, apakah akan ada pj kepala daerah? begini versi putusan mk
baca juga:persiapan pelantikan bupati dan wabup terpilih
1. surat keterangan keaslian dokumen yang ditandatangani oleh asisten pemerintahan setda kabupaten;  (bagian tata pemerintahan)
2. fotokopi keputusan menteri dalam negeri ri tentang pengesahan pengangkatan bupati  dan/atau wakil bupati; (bagian tata pemerintahan)
3. fotokopi berita acara pelantikan  bupati  dan/atau wakil bupati; (bagian tata pemerintahan)
4. dokumen asli risalah dan berita acara rapat paripurna dprd kabupaten/kota dalam rangka pengumuman pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati karena berakhir masa jabatannya; (setwan)
baca juga:pelantikan kada hasil pilkada 2024 diundur, apakah akan ada pj kepala daerah? begini versi putusan mk
baca juga:persiapan pelantikan bupati dan wabup terpilih
5. surat usulan pengesahan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati oleh pimpinan dprd kabupaten kepada mendagri ri melalui gubernur bengkulu. (setwan)
dokumen usulan pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada 2024 
1. surat keterangan keaslian dokumen yang ditandatangani oleh asisten pemerintahan setda kabupaten (bagian tata pemerintahan)
2. fotokopi keputusan menteri dalam negeri ri tentang pengesahan pengangkatan bupati  dan/atau wakil bupati (bagian tata pemerintahan) 
3. fotokopi berita acara pelantikan bupati  dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota periode sebelumnya; (bagian tata pemerintahan)
baca juga:pelantikan kada hasil pilkada 2024 diundur, apakah akan ada pj kepala daerah? begini versi putusan mk
baca juga:persiapan pelantikan bupati dan wabup terpilih
4. dokumen asli keputusan kpu kabupaten tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara; (kpu kab)
5. dokumen asli keputusan kpu kabupaten tentang penetapan pasangan calon terpilih; (kpu kab)
6. dokumen asli risalah dan berita acara rapat paripurna dprd kabupaten/kota dalam rangka pengumuman penetapan  pasangan  calon bupati dan wakil bupati terpilih; (setwan)
7. putusan mahkamah konstitusi ri tentang perselisihan hasil pemilihan (apabila terdapat gugatan);
8. surat  mahkamah konstitusi  ri  mengenai tidak terdaftarnya gugatan perselisihan hasil pemilihan (apabila tidak terdapat gugatan); (kpu kab)
baca juga:pelantikan kada hasil pilkada 2024 diundur, apakah akan ada pj kepala daerah? begini versi putusan mk
baca juga:persiapan pelantikan bupati dan wabup terpilih
9. surat kpu ri perihal  penetapan  pasangan  calon terpilih  tanpa  permohonan  perselisihan  hasil pemilihan di  mahkamah konstitusi ri (apabila tidak terdapat gugatan); (kpu kab)
10.surat penyampaian penetapan pasangan calon terpilih oleh kpu kabupaten/kota kepada  dprd kabupaten/kota; (kpu kab)
11.surat usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh dprd kabupaten/kota kepada mendagri ri melalui gubernur bengkulu. (setwan)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 11 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan