Verif DPA Belum Cadangkan TKD, Bagaimana Lelang Proyek di Daerah?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 07 Jan 2025 - 20:11

Verif DPA Belum Cadangkan TKD, Bagaimana Lelang Proyek di Daerah? -Radar Utara/Benny Siswanto-

verif dpa belum cadangkan tkd, bagaimana lelang proyek di daerah?                             radarutara.bacakoran.co -  aturan teknis pencadangan beberapa komponen transfer ke daerah (tkd) tahun anggaran 2025 yang meliputi meliputi dbh, dau, dak fisik serta dana tambahan infrastruktur atau dti (khusus provinsi papua), belum diterbitkan kementerian keuangan (kemenkeu). bagaimana lelang proyek di daerah?
pemda di seluruh indonesia, kini tengah dalam tahapan verifikasi rancangan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) apbd tahun berjalan. 
secara aturan, verifikasi yang dimotori tim anggaran pemerintah daerah (tapd) ini, diatur soal tenggat waktunya baik mulai dari kepala skpd yang diproses oleh pejabat pengelola keuangan daerah (ppkd), termasuk dilaporkan juga oleh badan pemeriksa keuangan (dpa) atas dpa yang telah disahkan atas persetujuan sekretaris daerah. 
kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad) bengkulu utara, masrup, sst.pi, m.si, ketika dibincangi menyampaikan verifikasi dpa masih berjalan. 
baca juga:verif dpa skpd, lelang proyek 2025 lebih cepat?
baca juga: dpa dan rak tak bisa dicetak, pemda klaim verifikasi by sistem
perkembangan saat ini, terus dia, kendala sistem informasi pemerintah daerah (sipd) yang beberapa hari lalu error, sejak senin malam, sudah kembali pulih sehingga kerja-kerja administratif atau dapat melakukan pencetakan rencana anggaran kas (rak) pada sipd penatausahaan. 
"verifikasi berlanjut terus. alhamdulillah, sipd sudah kembali pulih. sembari mengamati dinamika regulasi di pusat juga," ujar masrup menjelaskan, selasa, 7 januari 2025. 
"perihal pencadangan tkd, masih menunggu aturan dari kementerian teknis," terangnya, menambahkan.
skenario realokasi atas tkd, diketahui sudah dipersiapkan menteri keuangan, sri mulyani, yang merupakan bendahara umum negara (bun) sebagai jabatan ex officio, menyikapi proyeksi penerimaan negara yang tidak tercapai.
baca juga:sri mulyani rencanakan realokasi tkd, ini lokus anggarannya
baca juga:alokasi tkd turun, edwar samsi: kinerja opd patut dipertanyakan
ancer-ancer pencadangan anggaran yang sudah dikabarkan pusat ke daerah, lewat se bersama itu, sri mulyani menerangkan, menindaklanjuti arahan presiden republik indonesia pada sidang kabinet yang digelar 6 november 2024, diminta melakukan reviu kembali belanja negara, tak terkecuali tkd tahun anggaran 2025. 
obyek reviu anggaran tahun berjalan ini meliputi : alokasi transfer ke daerah untuk pembangunan infrastruktur; alokasi dana alokasi umum atau dau pendidikan non-gaji; 
termasuk, dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur yang telah dialokasikan apbn dengan fokusnya di provinsi papua. begitu juga dengan dana desa difokuskan untuk percepatan pengentasan kemiskinan. 
berapa angka-angka pencadangan yang dimaksud dalam se bersama itu, ketika opsi ini dipilih maka menkeu, sri mulyani, akan melakukan penetapan pencadangan anggaran dimaksud. 
baca juga:pelaku industri kecil, ini cara mendapatkan sertifikasi tkdn-ik gratis
baca juga:tkd bengkulu bertekad ukir sejarah, saleh: ambil bagian menangkan prabowo-gibran satu putaran
diungkapkan dalam se bersama, bahwa besaran tkd yang dicadangkan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan, sebagaimana diterang dalam poin ke 4 dalam penegasan huruf e ketentuan.
"besaran tkd yang dicadangkan tersebut dapat direalokasi; atau/atau digunakan, sesuai dengan prioritas pemerintah yang ditetapkan oleh menteri keuangan," tegas poin ke 5. 
mencermati paparan alokasi tkd untuk kabupaten bengkulu utara 2025 dan se bersama, diperkirakan anggaran yang bakal menjadi obyek realokasi meliputi dau tidak ditentukan penggunaannya rp 583.783.777.000;
selanjutnya, dau bidang pendidikan rp 69.055.279.000; dau bidang kesehatan rp 3.041.180.000; dau bidang pekerjaan umum rp 13.391.058.000; dana bagi hasil (dbh) rp 126.189.846.000 juga dana alokasi khusus (dak) fisik senilai rp 39.599.522.000. 
baca juga:verif dpa skpd, lelang proyek 2025 lebih cepat?
baca juga: dpa dan rak tak bisa dicetak, pemda klaim verifikasi by sistem
wakil ketua 1 dprd bengkulu utara, ichram nur hidayah, st, saat dibincangi soal dinamika regulasi dan teknis dalam penyelenggaraan anggaran tahun 2025, menilai perlunya langkah kehati-hatian dalam eksekutif yang akan memerankan kewenangan eksekutorial. 
"perlu disikapi dengan kehati-hatian. apalagi di tengah dinamika regional-global serta geopolitik yang terjadi, ini perlu pencermatan lewat mitigasi apik," ujarnya. 
politisi golkar itu pun mengatakan, agar satker teknis di daerah khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaran proyek infrastruktur yang terkait dengan dak fisik dan lainnya yang menjadi objek direktif pusat, untuk turut memiliki cermatan sebagai langkah antisipatif. 
"karena ini akan terkait dengan kerja tahapan di sektor anggaran, seperti lelang anggaran dan sebagainya. jangan sampai ada pihak-pihak dirugikan," tandasnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 8 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan