Dewan Soroti Pengelolaan BMD, Potensi PAD Bisa Menguap

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 07 Jan 2025 - 19:50

Politisi Golkar, Tommy Sitompul, S.Sos-Radar Utara/Benny Siswanto-

Potret keuangan APBD secara nasional, dari nominal total sebesar Rp 1.320.908,59 miliar pada tahun 2024 yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah, turut menjabar bagaimana kumulasi PAD yang diproyeksikan dari seluruh daerah-daerah secara nasional. Sokongan angka penerimaan asli daerah atau PAD tahun itu, asumsi masih sangat jomplang yakni sebesar Rp 381.893,26 miliar.

Untuk diketahui, secara nasional asumsi PAD yang teregister di pangkalan data keuangan sebesar Rp 381.893,26 M, terbagi dalam beberapa sumber yakni Pajak Daerah sebesar Rp 276.776,21 M, Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 58.219,38 M, retribusi daerah Rp 33.795,04 M serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 13.102,63 M.

Fakta lainnya, dari total belanja daerah yang dipatok sebesar Rp 1.384.711,89 M, masih didominasi oleh kebutuhan Belanja pegawai sebesar Rp 464.587,02 M.

Lewat aturan Mendagri, Tito Karnavian yang diteken 20 Juni 2024 dan diundangkan 2 Juli 2024 itu, pemanfaatan aset daerah untuk bisa mendongkrak PAD terbuka melibatkan pihak ketiga.

Khususnya menegasi soal parameter penetapan besaran sewa aset juga bisa lebih gamblang, sehingga mencegah praktik penyalahgunaan wewenang pejabat.

Terpisah, Kepala Bagian Kerjasama Setkab Bengkulu Utara, Yulman, S.Pd, M.Pd, bilang penyelarasan regulasi yang relatif anyar tersebut, sudah menjadi pembahasan.

"Kini tahap konsolidasi lintas satker. Tapi, secara umum, daerah sangat konsen dalam persoalan ini," kata Yulman.

Bagaimana dengan rujukan di daerah, khususnya soal standar biaya sewa yang mestinya ditetapkan lebih dulu dalam peraturan kepala daerah?

ASN yang sempat aktif pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ratu Samban Bengkulu Utara ini, menjelaskan, rakor yang baru saja dilakukan pihaknya bersama stakeholder di daerah hingga eksternal, menjadi bagian mitigasi kerja di sektor pengelolaan BMD.

"Proses teknisnya nanti ketika dilakukan perumusan regulasi, akan melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai otoritas berkompeten," tuturnya. (**)

dewan soroti pengelolaan bmd, potensi pad bisa menguap                            radarutara.bacakoran.co - tata kelola pemanfaatan barang milik daerah (bmd) menjadi sorotan dewan. seperti disampaikan, ketua badan pembentukan perda (bapemperda) dprd bengkulu utara, tommy sitompul, menilai daerah dipandang masih belum menempatkan sektor pengelolaan dan pemanfaatan aset milik daerah untuk bisa mendongkrak pad. 
padahal, kata tommy, transformasi manajemen pengelolaan aset negara yang artinya termasuk aset daerah, diatur dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 7 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah (bmd). 
lewat beleid itu, kata dia, daerah bisa kian memaksimalkan pad dengan memanfaatkan aset-aset berupa gedung, tanah dan lainnya, untuk menjadi etalase bisnis yang tidak menyalahi aturan. 
"karena lewat permendagri 7/2024 itu, pemanfaatan aset milik daerah bukan hanya pada permukaan saja. tapi termasuk di dalamnya atau yang terkandung di dalamnya," ujar politisi golkar ini, selasa, 7 januari 2025. 
baca juga:17 pasar tradisional di mukomuko bakal hasilkan pad tahun 2025
baca juga:bphtb hilang 25 persen, pad digenjot jadi 35 miliar 
dengan ragam kegiatan keekonomian, tommy menilai mitigasi untuk menggenjot potensi pad dapat dilakukan dengan pembangunan regulasi. 
apalagi, terus dia, lewat permendagri 7/2024 ini, aset pemerintah termasuk tanah menjadi lokus yang sangat dimungkinkan untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga. 
"bukan tidak mungkin, seperti tanah di bawahnya terjadi terkandung batubara atau lainnya. nah ini, perlu payung hukum. jangan sudah ada investor, baru kebingungan membangun regulasinya," tommy menerang. 
sekretaris daerah, h fitriansyah, sstp, mm, saat dibincangi soal ini rakor terkait pengelolaan dan pemanfaatan bmd sudah dilakukan dengan menghadirkan badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) dan pihak terkait, menindaklanjuti permendagri yang diundangkan pada 2 juli 2024 yang merupakan perubahan atas permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. 
baca juga:17 pasar tradisional ditarget hasilkan pad rp280 juta
baca juga:bkd maksimalkan kejar tiga sektor pajak untuk pad mukomuko
"dari rakor itu akan ditindaklanjuti dengan satker teknis dan tengah ditelaah," ujar sekda fitriansyah, menjelaskan. 
sekda juga mengatakan, lahirnya permendagri 7/2024 menjadi salah satu jawaban menyikapi masih tingginya ketergantungan fiskal daerah dengan transfer keuangan dari pusat, masih menjadi persoalan nasional.
potret keuangan apbd secara nasional, dari nominal total sebesar rp 1.320.908,59 miliar pada tahun 2024 yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah, turut menjabar bagaimana kumulasi pad yang diproyeksikan dari seluruh daerah-daerah secara nasional. sokongan angka penerimaan asli daerah atau pad tahun itu, asumsi masih sangat jomplang yakni sebesar rp 381.893,26 miliar.  
untuk diketahui, secara nasional asumsi pad yang teregister di pangkalan data keuangan sebesar rp 381.893,26 m, terbagi dalam beberapa sumber yakni pajak daerah sebesar rp 276.776,21 m, lain-lain pad yang sah sebesar rp 58.219,38 m, retribusi daerah rp 33.795,04 m serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar rp 13.102,63 m. 
baca juga:bkd mukomuko maksimalkan pad dari sektor pajak air bawah tanah
baca juga:pemkab siapkan regulasi kejar potensi pad dari tenaga kerja asing
fakta lainnya, dari total belanja daerah yang dipatok sebesar rp 1.384.711,89 m, masih didominasi oleh kebutuhan belanja pegawai sebesar rp 464.587,02 m. 
lewat aturan mendagri, tito karnavian yang diteken 20 juni 2024 dan diundangkan 2 juli 2024 itu, pemanfaatan aset daerah untuk bisa mendongkrak pad terbuka melibatkan pihak ketiga. 
khususnya menegasi soal parameter penetapan besaran sewa aset juga bisa lebih gamblang, sehingga mencegah praktik penyalahgunaan wewenang pejabat. 
terpisah, kepala bagian kerjasama setkab bengkulu utara, yulman, s.pd, m.pd, bilang penyelarasan regulasi yang relatif anyar tersebut, sudah menjadi pembahasan. 
baca juga:pad pasar di mukomuko ditarget rp280 juta
baca juga:pemberlakuan opsen pajak 2025, pad bisa diatas 50 miliar 
"kini tahap konsolidasi lintas satker. tapi, secara umum, daerah sangat konsen dalam persoalan ini," kata yulman.  
bagaimana dengan rujukan di daerah, khususnya soal standar biaya sewa yang mestinya ditetapkan lebih dulu dalam peraturan kepala daerah? 
asn yang sempat aktif pada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (lppm) universitas ratu samban bengkulu utara ini, menjelaskan, rakor yang baru saja dilakukan pihaknya bersama stakeholder di daerah hingga eksternal, menjadi bagian mitigasi kerja di sektor pengelolaan bmd. 
"proses teknisnya nanti ketika dilakukan perumusan regulasi, akan melibatkan kantor jasa penilai publik (kjpp) sebagai otoritas berkompeten," tuturnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 8 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan