Dukung Kepatuhan Entitas Keuangan, Inspektorat Minta Tindaklanjuti Temuan BPK

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 25 Dec 2024 - 21:07

Inspektur Inspektorat Bengkulu Utara, Nopri Anto Silaban, SE, M.Si-Radar Utara/Benny Siswanto-

(1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;

(2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;

(3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan

(4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (IHPS I, 2016)

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang baik, kata Inspektur, merupakan perwujudan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam data rekonsiliasi untuk pemantauan tindak lanjut sampai dengan Semester II bulan Desember TA 2024.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi BPK. Upaya tindak lanjut belum maksimal dilakukan, terlihat masih adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, dan keterlambatan penyelesaian tindak lanjut (tidak tepat waktu).

Karenanya, Inspektorat menyampaikan agar seluruh pejabat yang diperiksa atau pejabat yang bertanggung jawab atas temuan pada BPK, secara optimalnya memberikan dukungan dukungan/keterlibatan sebagai wujud akuntabilitas penyelesaian temuan BPK, sampai dengan audit kinerja lingkungan hidup yang telah dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

Tujuan yang ingin dicapai adalah agar meningkatkan kepatuhan entitas keuangan pada pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang mendapatkan temuan dan diharapkan hal ini menjadi poin baik untuk kembali menerima pemeriksaan terinci atas LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024. (adv)

dukung kepatuhan entitas keuangan, inspektorat minta tindaklanjuti temuan bpk                            radarutara.bacakoran.co - terus meningkatkan kepatuhan entitas keuangan di daerah, bupati melalui inspektur inspektorat bengkulu utara, nopri anto silaban, se, m.si, mengingatkan seluruh pejabat yang diperiksa atau pejabat yang bertanggung jawab atas temuan badan pemeriksa keuangan (bpk), menindaklanjuti hasil temuan. 
dia menerangkan, pelaksanaan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) yang dilakukan oleh pihak eksternal audit, yakni badan pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk ri), merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. 
dijelaskan, pemeriksaan atas laporan keuangan, bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya (ihps i, 2016).
"laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk atas pemeriksaan keuangan pemerintah daerah, lanjutnya lagi, memuat temuan pemeriksaan," jelasnya.
baca juga:arahan inspektorat menuju tutup tahun anggaran 2024
baca juga:gandeng bpkp, inspektorat gelar bimtek spip 
setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan sistem pengendalian intern (spi) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (ihps i, 2016).
perbaikan atas temuan pemeriksaan dalam lhp disampaikan dalam bentuk rekomendasi. diterangkan, setiap satuan/unit kerja (sebagai pihak auditi), mempunyai kewajiban untuk merespon rekomendasi tersebut dalam bentuk tindak lanjut, sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 peraturan bpk ri nomor 2 tahun 2010.
"untuk itu, tindaklanjuti atas hasil pemeriksaan menjadi satu hal yang prinsip," tegasnya, mengingatkan.
selanjutnya, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggungjawab kepada bpk. nantinya, sebagai tindak lanjut atas jawaban atau penjelasan, bpk menelaah jawaban tersebut. 
baca juga:lokus korupsi meluas, radar inspektorat perlu digeber
baca juga:inspektorat instruksikan desa, inventarisir kegiatan bumdes! 
"telaah oleh bpk ini, untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi atau tidak," terangnya. 
untuk diketahui, hasil penelaahan diklasifikasikan dalam 4 (empat) status, yaitu : 
(1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 
(2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 
(3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 
(4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (ihps i, 2016)
baca juga:capaian baru 62,44 persen, inspektorat jemput bola tlrhp bpk ri
baca juga: inspektorat mukomuko maksimalkan pelaksanaan mcp kpk
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (tlhp) yang baik, kata inspektur, merupakan perwujudan kinerja pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara dalam data rekonsiliasi untuk pemantauan tindak lanjut sampai dengan semester ii bulan desember ta 2024.
hasil pemantauan menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi bpk. upaya tindak lanjut belum maksimal dilakukan, terlihat masih adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, dan keterlambatan penyelesaian tindak lanjut (tidak tepat waktu). 
karenanya, inspektorat menyampaikan agar seluruh pejabat yang diperiksa atau pejabat yang bertanggung jawab atas temuan pada bpk, secara optimalnya memberikan dukungan dukungan/keterlibatan sebagai wujud akuntabilitas penyelesaian temuan bpk, sampai dengan audit kinerja lingkungan hidup yang telah dilaksanakan pada akhir tahun 2024.
tujuan yang ingin dicapai adalah agar meningkatkan kepatuhan entitas keuangan pada pemerintah kabupaten bengkulu utara yang mendapatkan temuan dan diharapkan hal ini menjadi poin baik untuk kembali menerima pemeriksaan terinci atas lkpd kabupaten bengkulu utara tahun 2024. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 26 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan