Libatkan BUMDes untuk Program MBG Butuh Persiapan, Tak Kantongi AHU?

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Senin , 23 Dec 2024 - 20:57

Libatkan BUMDes untuk Program MBG Butuh Persiapan, Tak Kantongi AHU?-ekon.go.id-

libatkan bumdes untuk program mbg butuh persiapan, tak kantongi ahu?                            ketrina.radarutara.bacakoran.co - program unggulan pemerintah pusat yang dicanangkan presiden ri, prabowo subianto, mulai menampakan geliat positif hingga ke desa. 
keterlibatan badan usaha milik desa atau bumdes pada program makan bergizi gratis atau mbg, dibutuhkan persiapan internal bumdes itu sendiri. 
pasalnya, sebagian besar bumdes yang didirikan di desa, belum memenuhi syarat sesuai dengan kriteria sebagai sebuah perusahaan berbadan hukum resmi.
dengan begitu, dikhawatirkan saat program presiden ini dikucurkan, bakal banyak bumdes yang hanya jadi penonton karena tak punya peluang untuk terlibat sebagai vendor penyedia bahan baku. 
baca juga:makan siang gratis berbasis desa/kelurahan 
baca juga:rapbd ta 2025 setuju dibahas, makan siang gratis jadi catatan
ataupun sebagai pengelola dapur umum, untuk menyukseskan program mbg sekaligus memberdayakan produk lokal dan ekonomi kerakyatan di desa.
"ini merupakan peluang dan potensi besar untuk pengembangan bumdes melalui unit usahanya. 
cuma itu tadi masalahnya, kriteria kelayakan dengan badan hukum dan perizinan resminya harus lengkap seperti ahu," ujar edwar manurung, pendamping desa di kecamatan pinang raya, senin, 23 desember 2024, kemarin.
khusus untuk wilayah dampingannya di kecamatan pinang raya, kata edwar, baru ada 3 desa yang memiliki perizinan resmi dan mengantongi ahu. 
sementara, kata dia, desa lainnya, belum terdaftar dan terdata secara resmi di kementerian terkait sehingga belum mampu melengkapi syarat sebagaimana ketentuan aturan untuk menjadi mitra pemerintah sama program unggulan presiden ri tersebut. 
baca juga:dapur presisi polsek kerkap : pelajar sd nikmati makan siang gratis bergizi
baca juga:5 negara yang punya program makan siang gratis
menyikapi kondisi yang ada, kata dia, diperlukan pendampingan untuk melakukan beberapa tahapan dan proses.
hal ini dapat dilakukan dan dimulai, lanjut dia, dengan melakukan inventarisir kepada semua desa terkait keberadaan dan status bumdesnya. 
ketika data ini telah didapatkan, lanjut dia, melalui koordinasi lintas sektor, tentu semua pihak dapat mengambil peran bersama, mendorong terwujudnya bumdes yang sesuai dengan standar prosedur. 
"ya, dibentuk dulu dan urus badan hukumnya bersama dengan perizinan dan lainnya. 
ini butuh peran dari semua pihak, mulai dari desa sampai ke pemerintah terkait," kata dia.
baca juga:program makan siang gratis diusung prabowo, akan habiskan anggaran lebih dari rp800 miliar per hari 
baca juga:bukan makan siang pelajar gratis! prabowo bakal bentuk timsus, agaknya laen ini 
lebih jauh, dirinya menyambut positif rencana pemerintah untuk menggandeng bumdes dalam program mbg ini. 
sangat disayangkan, kata dia, peluang usaha bumdes ini tidak disambut karena program pemerintah itu diyakini bakal memberikan dampak positif yang sangat luas. 
"pasti memberikan multi efek positif yang sangat luas dan berdampak besar terhadap geliat ekonomi di desa," ujarnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 24 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan