Pemda Bidik Potensi Sektor Parkir dan Listrik Non PLN

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 15 Dec 2024 - 21:38

Pemda Bidik Potensi Sektor Parkir dan Listrik Non PLN-Radar Utara/Benny Siswanto-

Pajak merupakan salah satu bentuk keteladanan kita semua dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sadar hukum maka seluruh wajib pajak di Kabupaten Bengkulu Utara dapat berpartisipasi aktif demi optimalnya penerimaan pajak.

Kegiatan ini diadakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dengan tujuan untuk memahami tentang Sistem Hukum dan Perdata dan untuk mengetahui tentang pengelolaan Pajak dan Retribusi, dan pemerintah daerah berusaha menyisir potensi pajak lainnya diantaranya pajak parkir, dan pajak Listrik Non PLN.

Sasaran kegiatan tersebut adalah selain pajak makan dan minum adalah pajak parkir dan pajak Listrik Non PLN yang belum digali dan akan diwujudkan di tahun 2025.

Penyuluhan tersebut dilaksanakan pada tanggal mulai 9 dan 10 Desember 2024, yang dilaksanakan di Hotel Kurnia dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara yakni Kasi Perdata dan TUN, Satpol PP dan Damkar, KPP Pratama Bengkulu I dan ESDM Provinsi dan dan tm dari Bapenda Bengkulu Utara.

Jumlah peserta dalam kegiatan tersebut adalah pemilik perusahaan Batubara, perusahaan kelapa sawit, pemilik kuary, Mr. DIY, Alfa Mart, Indomaret, Bank BRI, Mandiri, BNI, BSI Mantap, Bank Bengkulu, Bank Muamalat serta pedagang kuliner dalam wilayah Bengkulu Utara, total diikuti oleh 100 orang.

pemda bidik potensi sektor parkir dan listrik non pln                            radarutara.bacakoran.co - ekspansi objek pajak dan retribusi daerah, tengah dipersiapkan. seperti halnya di kabupaten bengkulu utara. daerah di provinsi bengkulu ini, tengah membidik objek penerimaan baru dari sektor parkir dan listrik non pln.
sekretaris daerah, h fitriansyah sstp, mm, saat memberi sambutan dalam penyuluhan yang dilakukan oleh bapenda, mengatakan target penerimaan pajak dari tahun ketahun selalu meningkat sehingga untuk memenuhi target tersebut harus ada upaya dan inovasi.
“untuk itu, saya mengajak kepada kita semua untuk bersama sama berpartisipasi aktif menyukseskan kegiatan ini dan untuk patuh dan taat pada kewajiban membayar pajak," ujar sekda.
kebutuhan inovasi hingga improvisasi dalam memaksimalkan ceruk pendapatan asli daerah yang ada, menjadi kebutuhan menyikapi persoalan laten daerah yakni keterbatasan fiskal di tengah deret angka kebutuhan pembangunan yang terus bertambah. 
baca juga:saat sidak, pjs bupati singgung soal obat dan parkir di rsud mukomuko
baca juga:jajaki sistem parkir di kawasan pantai panjang
“pembangunan sangat erat kaitannya dengan masyarakat. dengan adanya pembangunan di segala bidang, masyarakat juga akan menjadi bagian yang menikmat buah pembangunan itu sendiri,” ujarnya.
senada, kepala bapenda bengkulu utara, markisman, spi, mm, menjelaskan, improvisasi dan perluasan objek pajak daerah yang dilakukan, tidak lepas dari dinamika regulasi dan tuntutan pembangunan yang kian saja komplek. 
dijelaskan markisman, seperti penerapan uu tentang hubungan keuangan pusat dan daerah (hkpd), contohnya, sudah diimplementasikan dalam revisi perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah (dprd) sebagai komponen regulasi yang sifatnya mandatory.
masih di sektor regulasi, kini juga daerah mendukung program pemerintah terkait rencana penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) yang menjadi komponen asta cita pemerintahan prabowo-gibran, dalam program 3 juta rumah. 
baca juga:wajib tau ini tempat parkir yang dilarang
baca juga:dishub ancang-ancang pungut retribusi parkir kendaraan di tradisional
dari program tersebut, hasil mitigasi internal menimbulkan beberapa implikasi dan kajian, sehingga daerah diperlukan melakukan improvisasi sektor pajak daerah yang lebih maksimal dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada dan sesuai regulasi. 
"pentingnya membayar pajak sebagai upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam mengoptimalkan pembangunan serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang ada di daerah," terang markisman, memungkas.
pajak merupakan salah satu bentuk keteladanan kita semua dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, sebagai warga negara indonesia yang baik dan sadar hukum maka seluruh wajib pajak di kabupaten bengkulu utara dapat berpartisipasi aktif demi optimalnya penerimaan pajak.
kegiatan ini diadakan dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (pad) serta dengan tujuan untuk memahami tentang sistem hukum dan perdata dan untuk mengetahui tentang pengelolaan pajak dan retribusi, dan pemerintah daerah berusaha menyisir potensi pajak lainnya diantaranya pajak parkir, dan pajak listrik non pln. 
baca juga:tingkatkan pad, pengelolaan parkir pantai panjang terapkan sistem otomatis
baca juga:jarang diketahui, ada beberapa dilarang untuk parkir yang wajib kalian tahu
sasaran kegiatan tersebut adalah selain pajak makan dan minum adalah pajak parkir dan pajak listrik non pln yang belum digali dan akan diwujudkan di tahun 2025. 
penyuluhan tersebut dilaksanakan pada tanggal mulai 9  dan 10 desember 2024, yang dilaksanakan di hotel kurnia dengan narasumber dari kejaksaan negeri bengkulu utara yakni kasi perdata dan tun, satpol pp dan damkar, kpp pratama bengkulu i dan esdm provinsi dan  dan tm dari bapenda bengkulu utara. 
jumlah peserta dalam kegiatan tersebut adalah pemilik perusahaan batubara, perusahaan kelapa sawit, pemilik kuary, mr. diy, alfa mart, indomaret, bank bri, mandiri, bni, bsi mantap, bank bengkulu, bank muamalat serta pedagang kuliner  dalam wilayah bengkulu utara, total diikuti oleh 100 orang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 16 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan