Mutasi Pejabat Segera Bergulir di Mukomuko

MUKOMUKO RU - Kabar mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, segera bergulir. Sudah berhembus kencang di kalangan pejabat dan ASN di daerah ini. Bahkan sebagian diantara pejabat dan ASN mulai berprediksi, terkait siapa saja yang akan masuk gerbong mutasi. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mukomuko, Dr Abdiyanto, SH, M.Si, CLA, ketika dikonfirmasi. Membenarkan soal rencana mutasi segera digelar oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

"Benar informasi itu, saat ini sedang disusun. Terkait siapa saja yang akan masuk dalam daftar mutasi, nanti keputusannya ada sama pak bupati. Dan mungkin saja, pelaksanaan mutasi setelah pembahasan RAPBD 2024 rampung," kata Sekda.

Ia juga menyatakan, mutasi pejabat adalah hal yang biasa dilaksanakan. Sebagai wujud evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara. Selain itu, mutasi itu dilaksanakan sebagai upaya untuk penyegaran. Agar pejabat tidak jenuh bekerja dalam satu tempat atau satu lingkungan. 

BACA JUGA:Amankan Pemilu dan Nataru, Polres Mukomuko Operasi Besar-besaran

Sebab jika pejabat atu ASN lama bekerja di satu tempat maka akan timbul kejenuhan. Sehingga dikhawatirkan akan timbul malas bekerja. Selain itu, mutasi yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mukomuko nanti juga untuk mewujudkan pemertaan. Karena selama ini masih banyak sekali kursi jabatan yang kosong.

"Jadi intinya, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang biasa sebagai salah satu upaya penyegaran dan juga sebagai wujud evaluasi kerja. Dalam evaluasi jabatan ada yang mendapat promosi, rotasi bahkan ada pula demosi. Semua itu untuk kelangsungan birokrasi yang lebih baik," ujarnya.

Sekda memastikan, sebelum mutasi dilaksanakan. Seluruh pejabat dan ASN pasti dievaluasi kinerjanya. Yang kinerjanya bagus maka jabatannya bisa dipertahankan, bisa juga dipromosi untuk jabatan lain. Dan juga sebaliknya, yang kinerjanya dinilai tidak bagus tentu bisa saja didemosi. Dan mutasi nanti, bisa menyentuh siapa saja. Bisa eselon II, III, IV, atau bisa juga yang tidak ada eselon.

“Itu bisa saja terjadi. Namun untuk berapa jumlah pejabat dan ASN yang akan dimutasi. Saya belum tahu, karena sekarang masih disusun," terangnya. (rel)