Sawit Rakyat Rentan Jadi Objek Monopoli Pabrik CPO

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 08 Dec 2024 - 21:37

Sawit Rakyat Rentan Jadi Objek Monopoli Pabrik CPO-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pemda harus mampu menciptakan iklim kompetisi harga sawit di daerah. Penempatan lokus investasi, harus memperhatikan dampak pada ekonomi penduduk.

Keberadaan pabrik Crude Palm Oil (CPO), idealnya menjadi soko ekonomi yang memperbaiki harga beli Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani. Bukan justru membuka celah melakukan praktik monopoli.

Anggota DPRD Bengkulu Utara, Tommy Sitompul, S.Sos, ketika dibincangi soal sulitnya harga beli sawit di tingkat petani di daerah dikerek naik oleh perusahaan besar CPO, layaknya PT Sandabi Indah Lestari (SIL) yang belum menyentuh angka Rp 3.000/kg, menilai perlunya langkah perbaikan tata kelola pengawasan dan evaluasi sektor investasi daerah.

"Pemda memiliki tanggungjawab moril, menciptakan iklim kompetisi dalam pembelian TBS sawit. Apalagi, sawit ini menjadi salah satu basis perputaran ekonomi di daerah ini. Replanting contohnya, paling luas di kabupaten kita," ujar Tommy Sitompul, kemarin.

Apa yang akan dilakukan dewan? politisi Golkar ini, menerangkan, lembaga DPRD memiliki komisi-komisi pembidangan yang diyakininya akan mulai melakukan pencermatan dalam persoalan yang tengah dikeluhkan publik. Khususnya, perkara sulitnya mengerek harga sawit di daerah.

"Itu nanti pastinya, secara fungsi akan dibincang dan dikonsolidasikan oleh komisi pembidangan," ujar Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) ini, menjelaskan.

Berangkat dari fakta replanting terluas se Provinsi Bengkulu, mesti diwarnai kasak-kusuk tak beres yang berujung dipenjaranya beberapa orang, setelah disidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.

Catatan RU, kasus fantastis ini, patut diduga munculnya praktik kecurangan yang terbukti, tidak mungkin rasanya hanya dilakukan oleh mereka di "tataran bawah".

Apalagi, program yang digulirkan dari Badan Pengelola Dana Perusahaan Kelapa Sawit (BPDPKS) ini, memiliki skema program yang mengait pada verifikasi, evaluasi yang integral dari pusat ke daerah.

Kabupaten Bengkulu Utara juga menjadi obyek jujugan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit nomor 2 tertinggi se Provinsi Bengkulu, setelah Kabupaten Mukomuko.

sawit rakyat rentan jadi objek monopoli pabrik cpo                            radarutara.bacakoran.co - pemda harus mampu menciptakan iklim kompetisi harga sawit di daerah. penempatan lokus investasi, harus memperhatikan dampak pada ekonomi penduduk.
keberadaan pabrik crude palm oil (cpo), idealnya menjadi soko ekonomi yang memperbaiki harga beli tandan buah segar (tbs) sawit di tingkat petani. bukan justru membuka celah melakukan praktik monopoli.
anggota dprd bengkulu utara, tommy sitompul, s.sos, ketika dibincangi soal sulitnya harga beli sawit di tingkat petani di daerah dikerek naik oleh perusahaan besar cpo, layaknya pt sandabi indah lestari (sil) yang belum menyentuh angka rp 3.000/kg, menilai perlunya langkah perbaikan tata kelola pengawasan dan evaluasi sektor investasi daerah. 
"pemda memiliki tanggungjawab moril, menciptakan iklim kompetisi dalam pembelian tbs sawit. apalagi, sawit ini menjadi salah satu basis perputaran ekonomi di daerah ini. replanting contohnya, paling luas di kabupaten kita," ujar tommy sitompul, kemarin. 
baca juga:harga tbs di pt agricinal masih rp3.000/kg, berikut update harga sawit awal desember 2024
baca juga:pasca pilkada, harga sawit tetap stabil. pastikan harga di seluruh pabrik
apa yang akan dilakukan dewan? politisi golkar ini, menerangkan, lembaga dprd memiliki komisi-komisi pembidangan yang diyakininya akan mulai melakukan pencermatan dalam persoalan yang tengah dikeluhkan publik. khususnya, perkara sulitnya mengerek harga sawit di daerah. 
"itu nanti pastinya, secara fungsi akan dibincang dan dikonsolidasikan oleh komisi pembidangan," ujar ketua badan pembentukan perda (bapemperda) ini, menjelaskan. 
berangkat dari fakta replanting terluas se provinsi bengkulu, mesti diwarnai kasak-kusuk tak beres yang berujung dipenjaranya beberapa orang, setelah disidik kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu. 
catatan ru, kasus fantastis ini, patut diduga munculnya praktik kecurangan yang terbukti, tidak mungkin rasanya hanya dilakukan oleh mereka di "tataran bawah". 
baca juga:rp 60 juta/hektar, program replanting sawit di bengkulu utara dikelola koperasi
baca juga:bantuan pupuk sawit gratis untuk masyarakat, berikut syarat-syaratnya
apalagi, program yang digulirkan dari badan pengelola dana perusahaan kelapa sawit (bpdpks) ini, memiliki skema program yang mengait pada verifikasi, evaluasi yang integral dari pusat ke daerah. 
kabupaten bengkulu utara juga menjadi obyek jujugan dana bagi hasil (dbh) sawit nomor 2 tertinggi se provinsi bengkulu, setelah kabupaten mukomuko. 
sekadar mengulas, total dbh sawit 2024 di provinsi bengkulu angkanya mencapai hampir rp 70 miliar, tepatnya rp 69,56 miliar, yang tercatat pada awal juni lalu penyaluran tahap pertamanya mencapai rp 34,11 miliar.  
regulasinya mengatur, penggunaannya 80 persen dbh lainnya ini adalah untuk infrastruktur. adapun realisasi penyalurannya pun dipantau pusat. besaran dbh sawit 2024 di provinsi bengkulu tercatat sebagai berikut : 
baca juga:harga sawit di bengkulu utara terus stabil, petani takut tiba-tiba anjlok lagi
baca juga:petani bengkulu utara sumringah, harga karet dan sawit naik segini
- kabupaten mukomuko rp 14,91 miliar; 
- kabupaten bengkulu utara dari pagu rp 11,23 miliar ; 
- kabupaten seluma dengan pagu rp 8,54 miliar; 
- kabupaten bengkulu tengah dengan pagu rp 7,96 miliar;
- kabupaten kaur pagu rp 6,92 miliar;
- kabupaten bengkulu selatan dengan pagu rp 5,98 miliar
baca juga:harga tbs di pt agricinal masih rp3.000/kg, berikut update harga sawit awal desember 2024
baca juga:pasca pilkada, harga sawit tetap stabil. pastikan harga di seluruh pabrik
- kabupaten kepahiang dengan pagu rp 5,12 miliar;
- kabupaten rejang lebong pagu rp 5,11 miliar; 
 - kabupaten lebong dengan pagu 3,76 miliar; 
"rencana aksi daerah terkait sektor persawitan ini, idealnya turut mencantumkan potensi lokus-lokus kemunculan pabrik baru yang representatif dan tidak cenderung tersentral pada kawasan tertentu," harapnya. 
untuk diketahui, sebuah instruksi presiden soal rencana aksi nasional di sektor perkelapasawitan diteken presiden joko widodo atau jokowi pada 22 november 2019. 
baca juga:pemantik gesekan, mau diapakan sawit-sawit di sempadan?
baca juga:rp 60 juta/hektar, program replanting sawit di bengkulu utara dikelola koperasi
beleid itu, diantaranya menugaskan menteri pertanian melakukan sosialisasi indonesian sustainable palm oil (ispo) untuk pemangku kepentingan dan melakukan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan indonesia. 
langkah penting ini, sebagai bentuk komitmen dari pemerintah indonesia di perdagangan internasional yang memastikan pembangunan kelapa sawit nasional sudah memiliki standar mutu serta termasuk menjunjung tinggi semangat pencegahan deforestasi. 
gubernur lewat inpres jokowi itu, ditugasi mulai dari menyusun rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tingkat provinsi penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah provinsi yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit; 
kemudian, membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melibatkan para pihak terkait (forum multi pihak).
baca juga:bantuan pupuk sawit gratis untuk masyarakat, berikut syarat-syaratnya
baca juga:tahun 2025, pekerja rentan pemanen sawit dapat jaminan perlindungan bpjs ketenagakerjaan
ditugasi juga para bupati dan walikota penerima dbh sawit, menyusun rencana aksi perkebunan kelapa sawit 
berkelanjutan pada tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit; 
juga membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melibatkan para pihak terkait (forum multi pihak). 
tommy mengharapkan, pembangunan pabrik atau perusahaan yang telah eksis, justru menjadi pemantik ekonomi yang proporsional di lingkungan masyarakat. apalagi, sawit rakyat di daerah ini, terusnya, konon luasnya mencapai 90 ribu hektar.
baca juga:harga tbs di pt agricinal masih rp3.000/kg, berikut update harga sawit awal desember 2024
baca juga:pasca pilkada, harga sawit tetap stabil. pastikan harga di seluruh pabrik
"artinya ini bukan persoalan sepele. ketika tidak dikonsolidasikan secara baik dan proporsional, monopolistik harga yang terjadi, hanya akan dirasakan oleh segelintir orang. bukan rakyat luas," ujarnya. 
ketika harga tbs kompetitif, bukan petani sawit saja yang makmur. tapi juga masyarakat lainnya seperti warung, pedagang, pekerja bangunan dan pasar yang juga menggeliat. 
"aktivitas pengangkutan akan melalui jalan yang dibangun di daerah. apa mungkin, masyarakat hanya mendapatkan debu dan jalan rusak? tidak tidak fair. makanya regulator dan pengusaha harus mencermati soal ini," tukasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 9 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan