Soal Kepesertaan BPJS, Komisi IV DPRD Bengkulu Berikan 3 Catatan

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Kamis , 05 Dec 2024 - 21:42

Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu saat melakukan kunjungan kerja ke Dinkes Kota Bogor-Radar Utara/Doni Aftarizal-

soal kepesertaan bpjs, komisi iv dprd bengkulu berikan 3 catatan                            bengkulu ru - sebanyak tiga catatan diberikan komisi iv dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, untuk memecahkan berbagai persoalan kepesertaan bpjs ke sehatan di provinsi bengkulu.
catatan tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan kunjungan kerja (kunker), yang dilakukan di dinas kesehatan (dinkes) kota bogor, kamis 05 desember 2024.
ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring, sh mengatakan, tiga catatan dalam persoalan tersebut, yang pertama pembuatan aplikasi online untuk kepentingan data kepesertaan bpjs kesehatan.
"kedua, pembentukan badan adhoc tersendiri, yang nantinya bertugas untuk merekonsiliasi data agar menjadi dinamis dalam  kepesertaan bpjs kesehatan," ungkap usin.
baca juga:ketua komisi iii dprd provinsi bengkulu juhaili, komitmen kawal aspirasi masyarakat 
baca juga:pimpinan akd dprd provinsi bengkulu, 3 wajah lama dan 3 wajah baru
terakhir, lanjut usin, pihaknya menilai perlu dilakukan secara terus-meenerus rekonsiliasi data kepesertaan bpjs kesehatan. mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
"rekonsiliasi data kepesertaan ini juga disingkronkan antar instansi, fasilitas kesehatan (faskes) baik rumah sakit ataupun puskesmas, serta memberi jasa kesehatan lainnya," kata usin.
menurut usin, tiga catatan yang diberikan tersebut, mengingat di provinsi bengkulu masih masih ditemukan kepesertaan bpjs kesehatan, terutama pada masyarakat miskin dengan berbagai persoalan.
"persoalan itu ditemukan baik kepesertaan yang dijamin melalui program jkn, jamkesda provinsi dan kabupaten/kota yang status kepesertaannya mati atau belum terdaftar," beber usin.
baca juga:dprd provinsi bengkulu agendakan pembentukan akd
baca juga:pembahasan rapbd ta 2025, tinggal tunggu dprd provinsi bengkulu
kemudian, sambung usin, juga ditemukannya tidak satunya data masyarakat miskin, baik yang dikelola lembaga atau kementerian ditingkat pusat dengan daerah.
"seperti perbedaan data masyarakat miskin pada dinas sosial dan badan pusat statistik (bps). hal sedemikian sangat ironis, yang akhirnya masyarakat lagi-lagi terkesan menjadi korban akibat perbedaan data itu," papar usin.
lebih lanjut usin menyampaikan, dengan fakta-fakta ini, bearti dibutuhkan yang namanya rekonsiliasi data khususnya pada kepesertaan bpjs kesehatan ini. 
"apalagi fakta tersebut belum termasuk kepesertaan bpjs kesehatan para pekerja atau peneruma upah, yang gajinya dipotong untuk kepesertaan bpjs kesehatan. di mana data mereka ini cenderung dinamis," sampai usin.
baca juga:unsur pimpinan defentif, ini target dprd provinsi bengkulu
baca juga:baru 3 parpol sampaikan nama pimpinan defenitif dprd provinsi bengkulu
usin menambahkan, update kepesertaan bpjs kesehatan ini juga harus dilakukan pada penduduk yang berpindah. baik itu pindah dalam atau pun antar provinsi.
"ketika update data dilakukan, maka beban subsidi atau pembiayaan kepesertaan dapat dihapus. termasuk juga bagi peserta bpjs kesehatan yang dinyatakan sudah meninggal dunia," singkat usin. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 6 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan