Gandeng BPKP, Inspektorat Gelar Bimtek SPIP

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 02 Dec 2024 - 20:44

Gandeng BPKP, Inspektorat Gelar Bimtek SPIP -Radar Utara/Benny Siswanto-

gandeng bpkp, inspektorat gelar bimtek spip                             radarutara.bacakoran.co - genjot kualitas aparatur pemerintah, inspektorat daerah bengkulu utara (bu) belum lama ini, menggelar bimbingan teknis (bimtek) sistem pengendalian intern pemerintah (spip). 
bimtek yang diikuti lintas organisasi perangkat daerah (opd) itu, turut melibatkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan provinsi bengkulu dan dibuka langsung sekda melalui asisten administrasi umum pemda bengkulu utara. 
dibincangi usai pembukaan bimtek, asisten administrasi umum pemda bengkulu utara, dr agus haryanto, se, mm, menjelaskan, spip menjadi instrumen pemerintah dalam upaya memaksimalkan kanal-kanal pelayanan publik terlaksana dengan prinsip-prinsip luhur untuk mengabdi kepada rakyat. 
untuk itulah, spip ini menjadi sangat penting dalam membangun integritas seorang aparatur sipil negara (asn) untuk tidak hanya sadar akan khitahnya selaku pelayan masyarakat, tapi juga mampu memadupadankan prinsip-prinsip yang mengedepankan profesional dan mendukung profesionalitas kerja di tengah tuntutan kualitas birokrasi di tengah laju perkembangan zaman dan peradaban. 
baca juga:kemudahan pelayanan perizinan, dpmptsp bimtek 0ss-rba untuk kemajuan usaha
baca juga:bimtek public speaking, dewi coryati: pelaku ekraf harus bisa pasarkan produk
"untuk itulah bimtek ini turut melibatkan bpkp perwakilan provinsi bengkulu, tujuannya adalah dibarengi dengan parameter evaluatif oleh subyek yang berkompeten," ujar agus haryanto, belum lama ini. 
birokrat yang pernah menjadi rektor universitas ratu samban (unras) ini menjelaskan, spip secara aturan merupakan penjelmaan dari upaya manajemen birokrasi yang dilandasi peraturan pemerintah (pp) nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.
--
merupakan proses yang integral pada kegiatan dan tindakan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. 
penerapannya, kata dia, juga meliputi keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
baca juga:lokus korupsi meluas, radar inspektorat perlu digeber
baca juga:inspektorat instruksikan desa, inventarisir kegiatan bumdes! 
"spip dalam pp 60/2008 bukan hanya terkait pengendalian intern namun mencakup proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (governance, risk, and control)," jelasnya.
 terpisah, inspektur inspektorat, nopri anto silaban, se, m.si, turut menjelaskan, tujuan  dari bimtek spip  adalah  memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. 
"kegiatannya meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan," jelas silaban. 
lebih mendalam, silaban turut menjelaskan, spip terdiri atas lima unsur yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.
baca juga:capaian baru 62,44 persen, inspektorat jemput bola tlrhp bpk ri
baca juga: inspektorat mukomuko maksimalkan pelaksanaan mcp kpk
"berangkat dari prinsip-prinsip diatas, diharapkan penyelenggaraan fungsi-fungsi manajerial di lingkungan opd, memiliki parameter yang lebih jelas dan goal yang lebih lugas pula," silaban menekankan. 
sekretaris tim saber pungli kabupaten yang pada hut provinsi bengkulu bersama dengan ketua saber pungli, kompol kadek suwantoro, sik menerima penghargaan juara 1 se-provinsi bengkulu sebagai unit pemberantasan pungli (upp) yang memotori pencegahan pungli di lingkungan birokrasi itu, menjelaskan juga landasan yuridis pelaksanaan penilaian mandiri maturitas spip.
dijelaskannya, dasar hukum itu adalah peraturan badan pengawasan keuangan dan pembangunan republik indonesia nomor 5 tahun 2021. 
aturan tersebut tentang penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan peraturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan nomor per-1326/k/lb/2019 tentang pedoman teknis penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, bahwa seluruh k/l/d wajib melaksanakan penilaian mandiri maturitas spip. 
baca juga:inspektorat mukomuko lakukan audit kinerja opd tahun 2024
baca juga:tuntut pengembalian rp300 juta, desak inspektorat usut dd ta 2023 di lebong tandai
"harapannya adalah dengan terselenggaranya spip di daerah, kian memberikan imbasan positif pada kualitas penyelenggaraan birokrasi secara umum dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten bengkulu utara," pungkasnya. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 3 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan