Immanuel: Kita Sudah Sangat Terbuka dan Butuh Solusi Efektif dari Pemerintah

Reporter: Sigit Haryanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 27 Nov 2024 - 21:48

Rakor bersama managemen PT Agricinal Sebelat dipimpin Pj Bupati dan Forkopimda saat pengecekan titik koordinat HGU, beberapa waktu lalu-Radar Utara/Sigit Haryanto-

immanuel: kita sudah sangat terbuka dan butuh solusi efektif dari pemerintah                            21 hari kegiatan investasi pt agricinal lumpuh & merugi
ketrina.radarutara.bacakoran.co -  konflik agraria antara masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat bumi pekal atau fmbp dengan pt agricinal-sebelat kecamatan putri hijau, kabupaten bengkulu utara, masih terus berlarut. 
bahkan, hingga saat ini, eskalasi konflik yang terjadi antara kedua belah pihak cenderung meningkat ditandai dengan aksi blokade akses jalan dan mobilisasi perusahaan masih berlanjut bahkan makin meluas hampir di semua titik jalan. 
aksi blokade jalan di lingkungan perusahaan yang sejak 21 hari terakhir ini, berdampak serius terhadap kegiatan investasi perusahaan kelapa sawit tertua di bengkulu utara ini.
berbagai upaya telah ditempuh dan dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mencari solusi efektif dalam rangka mengakhiri konflik agraria yang terjadi antara pt agricinal dengan masyarakat yang tergabung dalam fmbp. 
baca juga:aksi portal jalan pt agricinal sebelat makin meluas, camat lapor ke pemkab
baca juga:walkout dari ruang mediasi yang dipimpin pj bupati, fmbp perluas blokade jalan agricinal sebelat
konkretnya, jajaran forkopimda bengkulu utara yang dipimpin langsung oleh pj bupati bengkulu utara, disaksikan langsung oleh perwakilan masyarakat dari lim desa penyangga di wilayah kerja pt agricinal. 
mengambil langkah konkret dengan turun ke lapangan, untuk melakukan pengecekan terhadap titik koordinat hgu baru milik perusahaan yang selama ini dicurigai dan menjadi objek persoalan agraria di lingkungan pt agricinal itu. 
langkah nyata ini, merupakan sikap konkret untuk menjawab aspirasi dan memenuhi tuntutan warga yang menggelar aksi.
namun sayangnya, upaya persuasif yang dilakukan oleh jajaran forkopimda bengkulu utara itu, lagi-lagi menemui jalan buntu alias tak menemukan titik penyelesaian sebagai solusi bersama. 
baca juga:hasil cek pemda & tim bpn, 2 dari 16 titik koordinat pt agricinal sebelat berada di luar hgu
baca juga:kemelut agricinal sebelat dan dugaan perusakan kawasan, visi terang tikor hgu 
paska langkah turun ke lapangan yang dipimpin langsung oleh orang nomor satu di kabupaten bengkulu utara itu. 
eskalasi konflik agraria yang terjadi di lingkungan pt agricinal justru kian meningkat hingga berujung pada intensitas aksi blokade jalan di lingkungan perusahaan yang meluas dan berdampak terhadap kegiatan investasi perusahaan dan aktivitas operasional lain.
bahkan, terbaru pada hari selasa, 26 november 2024 kemarin, pertemuan kembali antara manajemen pt agricinal dengan fmbp kembali digelar melalui upaya persuasif yang difasilitasi oleh pemerintah kecamatan putri hijau. 
hasilnya, dalam pertemuan itu, poin pertama, pt agricinal sepakat untuk menunjuk 5 bidang objek lahan masyarakat yang sudah dienclave.
baca juga:konflik agraria : tim kabupaten cek titik koordinat hgu pt agricinal 
baca juga:pembahasan konflik di agricinal sebelat, fokus pada akar masalah
poin kedua, bahwa pimpinan perusahaan akan memperlihatkan sertifikat hasil pemecahan 5 (lima) bidang yang asli oleh pihak berwenang (atr/bpn), disaksikan oleh kedua pihak, paling cepat dua minggu terhitung sejak berita acara dibuat. 
poin ketiga, belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membuka blokade sampai dengan ditunjukan sertifikat 5 bidang asli oleh pihak yang berwenang (atr/bpn) yang disaksikan oleh kedua belah pihak.
kepada radar utara, direktur utama (dirut) pt agricinal-sebelat, immanuel palti manurung menerangkan. 
bahwa dalam situasi ini, perusahaan khususnya jajaran direksi sudah sangat terbuka terhadap apa yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat atau fmbp. 
baca juga:pertahankan tuntutan titik batas koordinat hgu, akses jalan agricinal lumpuh
baca juga:mediasi antara pt agricinal dengan masyarakat masih buntu, blokade jalan belum dibuka
terkait adanya pertanyaan oleh masyarakat, kenapa selama ini peta perusahaan yang dimaksud belum muncul di platform aplikasi milik bpn.
dijelaskannya, itu murni kewenangan dan ranah pihak atr/bpn. 
dalam konteks ini, immanuel menerangkan, perusahaan mendapatkan sk perpanjangan izin hgu pada tahun 2022 yang merupakan perpanjangan izin hgu dari tahun 2020 sesuai berakhirnya izin hgu pertama yakni di 31 desember tahun 2020. 
dan dari sk perpanjangan tahun 2022 itu, dikatakan immanuel, perusahaan langsung melakukan pencetakan sertifikat peta.
"di situ memang ada tahapan yang memang belum selesai prosesnya. bukan belum selesai perpanjangannya ya, tapi sertifikat itu harusnya dibikin lima. 
baca juga:jalan utama pt agricinal sebelat ditimbun tumpukan koral, kok bisa?
baca juga:lamur persoalan sentral eks kebun agricinal 
karena mungkin ada administrasi yang belum selesai maka  tetap mengikuti sertifikat awal yakni hanya satu dokumen. 
dan itu bisa dilihat pada tampilan file pdf yang kita tampilkan pada saat presentasi di kantor camat putri hijau usai dilaksanakan pengecekan titik koordinat, lalu. ya hanya satu surat itu saja. 
tapi sebenarnya dalam satu surat itu, ada lima bidang yang totalnya 6.269 hektar," ungkap immanuel.
dan dari lima bidang itu lanjut immanuel, terdapat masing-masing nomor indentifikasi bidang tanah atau nib 
dan idealnya, kata immanuel, proses ini dilanjutkan kepada tahap pencetakan terhadap masing-masing nib yang berjumlah lima bidang tersebut.
baca juga:aksi portal jalan pt agricinal sebelat makin meluas, camat lapor ke pemkab
baca juga:walkout dari ruang mediasi yang dipimpin pj bupati, fmbp perluas blokade jalan agricinal sebelat
"nah, ini yang ngak dicetak, jadi setelah selesai sk melalui notaris langsung dibawa ke kantor pertanahan untuk di cetak, tapi waktu itu ngak langsung dicetak jadi lima (nib), disitu kekurangannya. 
dan semua ini memang masih proses. kita sudah membuat pengajuan untuk dicatat masing-masing nib-nya," pungkasnya.
ketika disinggung soal luasan hgu pada izin awal yang sebelumnya sempat mencapai 8.900 hektar dan menjadi gaduh di tengah masyarakat sampai pada hasil sk perpanjangan yang saat ini menjadi 6.269 hektar.
dijelaskan immanuel, bahwa sempat dilakukan pengukuran ulang oleh bpn pada perizinan luas hgu yang awalnya  mencapai 8.900 untuk mengetahui versi luas sebenarnya yang saat itu dituangkan dalam peta hgu tahun 1985.
baca juga:hasil cek pemda & tim bpn, 2 dari 16 titik koordinat pt agricinal sebelat berada di luar hgu
baca juga:kemelut agricinal sebelat dan dugaan perusakan kawasan, visi terang tikor hgu 
"dan bentuk, setelah diukur ulang banyak erornya. bahkan waktu itu, jika kita berpedoman dengan peta versi tahun 1985 itu, hgu kita harus menyebrang ke sungai sabai. 
sementara, selama ini, kita hanya menganggap batas hgu kita, berbatasan dengan sungai sebelat dan sungai sabai. 
tapi kalau kita lihat peta waktu itu, hgu kita nyebrang sungai sabai," bebernya.
"dan dari hasil pengukuran ulang itu saja, hgu kita sudah berkurang 700 hektar. 
selanjutnya, kita ukur ulang lagi dengan bpn, ternyata bidang yang selama ini dikelola oleh pt agricinal itu luasnya hanya 8.200 hektar. 
baca juga:konflik agraria : tim kabupaten cek titik koordinat hgu pt agricinal 
baca juga:pembahasan konflik di agricinal sebelat, fokus pada akar masalah
dari titik awal itulah, baru kita enclave dan sebagai macamnya tapi awal dari semua itu bukan 8.900 hektar.
tapi berawal dari 8.200 hektar. jadi dari situ saja, sudah berkurang 700 hektar karena eror penghitungan," tegasnya.
selanjutnya masih immanuel, dari 8.200 ini lah, mulai dilakukan tahapan enclave yang diantaranya adalah sungai senabah, badan jalan lintas barat hingga wilayah cagar alam yang harus kembali kepada negara. 
sementara untuk enclave keperluan lain, diungkapkan immanuel, sedikitnya ada empat bidang enclave untuk kebun masyarakat yang semulanya ada di dalam hgu.
baca juga:pertahankan tuntutan titik batas koordinat hgu, akses jalan agricinal lumpuh
baca juga:mediasi antara pt agricinal dengan masyarakat masih buntu, blokade jalan belum dibuka
kemudian dilanjutkan dengan permintaan dari pemkab bengkulu utara (tanah pemda) melalui dinas perkebunan bengkulu utara, lahan perumahan masyarakat dan kebun kas kepada 5 desa penyangga yang luasannya masing-masing mencapai 15 hektar.
"dari semua enclave itu, terbesar adalah enclave untuk kebun masyarakat yang semula di dalam hgu. 
jadi begitu, diawal dulu, luas mencapai 8.900 hektar, setelah diukur ulang menjadi 8.200 hektar dipotong dengan jalan negara, sungai, sepadan dan disusul oleh enclave-enclave lainnya, akhirnya sekarang tinggal 6.269 hektar. 
makanya jika dihitung dari lahan yang di enclave untuk keperluan baru-baru ini saja, seperti pemukiman masyarakat, lahan pemda, kebun kas, pelabuhan khusus dan lain sebagainya,  jika dihitung masih terdapat sisa," imbuhnya.
baca juga:jalan utama pt agricinal sebelat ditimbun tumpukan koral, kok bisa?
baca juga:lamur persoalan sentral eks kebun agricinal 
di sisi lain, immanuel membenarkan, bahwa ada lahan seluas 56 hektar yang berada di luar hgu perusahaan berdasarkan hasil pengecekan ulang terhadap titik koordinat 10 di wilayah desa suka merindu, kecamatan marga sakti sebelat (mss). 
namun secara gamblang, immanuel menegaskan, bahwa lahan di luar hgu yang dimaksud itu adalah lahan berstatus garapan dari pihaknya yang berlangsung sejak tahun 2000-an. 
"waktu itu, kami kelola atas nama perusahaan karena kami menilai lahan itu masih dalam hgu versi lama. 
makanya blok di sana, itu sebenarnya masih blok afdeling secara fisik. tapi waktu diperpanjang, bpn menyatakan bahwa lahan itu ada diluar hgu. 
baca juga:aksi portal jalan pt agricinal sebelat makin meluas, camat lapor ke pemkab
baca juga:walkout dari ruang mediasi yang dipimpin pj bupati, fmbp perluas blokade jalan agricinal sebelat
dan kita pun juga ngak tahu, blok sebenarnya seperti apa karena kita tidak punya peta versi digital alias hanya mengandalkan peta kertas. 
setelah diplot ke peta digital dan cek lapangan, lahan itu berada di luar (buffer). 
dan waktu itu, karena sudah masuk garapan, kami sudah pernah minta lahan itu dimasukan ke hgu tapi kata bpn tidak bisa," ungkapnya.
"makanya, waktu perpanjangan lahan tersebut, tidak masuk ke dalam hgu tapi sudah dalam penguasaan. 
nah untuk saat ini, sedang proses alas hak baru atau sertifikat. dan untuk dasar pembuatan alas hak, kita ada dokumen garapan (ganti rugi) makanya kita bisa mengurus sertifikat," bebernya.
baca juga:hasil cek pemda & tim bpn, 2 dari 16 titik koordinat pt agricinal sebelat berada di luar hgu
baca juga:kemelut agricinal sebelat dan dugaan perusakan kawasan, visi terang tikor hgu 
lebih jauh, immanuel menegaskan, bahwa perusahaan sangat terbuka dalam menyikapi segala konflik agraria yang tengah bergulir saat ini. 
bahkan masih immanuel, jika hari ini masyarakat belum menerima penjelasan dari perusahaan, bisa mengakses segala informasi yang dibutuhkan melalui pihak bpn. 
"artinya, jika masyarakat memiliki versi lain maka mereka bisa mendatangi bpn. 
silahkan buka peta versi bpn dengan peta versi yang dimaksud, tanpa kami (perusahaan) juga tidak apa-apa. 
tapi, jika sudah tidak percaya lagi dengan bpn kabupaten dan kanwil, ya silahkan ke kementerian, kami pun siap untuk mengikuti proses-proses itu," ujarnya.
baca juga:konflik agraria : tim kabupaten cek titik koordinat hgu pt agricinal 
baca juga:pembahasan konflik di agricinal sebelat, fokus pada akar masalah
dampak blokade jalan, perusahaan menanggung kerugian 
di satu sisi, immanuel turut menyayangkan terjadinya aksi blokade jalan yang sudah 21 hari ini, berlangsung. 
diakui immanuel, sejak terjadi blokade, ada banyak kerugian investasi yang dialami perusahaan. 
khususnya dari sisi produksi di lingkungan dalam perusahaan, karena saat ini ada beberapa lahan yang di klaim oleh beberapa pihak berada di luar hgu hingga terjadi larangan kepada perusahaan untuk memanen (kelapa sawit) di area yang dimaksud. 
"sementara mereka merasa berhak memanen buah di situ. ditambah pengolahan di dalam pks, ikut juga terganggu, produksi kebun kita berkurang maka otomatis kita juga butuh buah dari luar. 
baca juga:pertahankan tuntutan titik batas koordinat hgu, akses jalan agricinal lumpuh
baca juga:mediasi antara pt agricinal dengan masyarakat masih buntu, blokade jalan belum dibuka
apalagi kita juga ada kerjasama dengan petani kita sendiri dan swadaya. 
sejak aksi blokade terjadi, otomatis buah dari luar pun ngak bisa masuk. 
sama dengan cpo kita, juga tidak bisa melakukan pengiriman. 
di sisi lain kita juga memiliki beban operasional untuk menghidupi karyawan yang notabene juga berasal dari masyarakat kita di desa penyangga. 
intinya, ada banyak kerugian yang kita alami atas konflik ini," bebernya.
baca juga:jalan utama pt agricinal sebelat ditimbun tumpukan koral, kok bisa?
baca juga:lamur persoalan sentral eks kebun agricinal 
* berharap solusi agar invetasi berjalan aman & nyaman 
lebih jauh, immanuel menaruh harapan besar konflik agraria yang tengah menyelimuti kegiatan investasi perusahaan saat ini bisa mendapatkan solusi efektif. 
mengingat kegiatan investasi di daerah juga membutuhkan jaminan keamanan serta kenyamanan dari pemerintah. 
namun di sisi lain, immanuel turut mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada jajaran pemerintah daerah, kecamatan dan desa yang sejauh ini sudah berusaha memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi.
meskipun pada kenyataannya, sampai hari ini konflik tersebut masih bergulir dan belum menemukan solusi efektif hingga berdampak luas terhadap semua pihak.
baca juga:aksi portal jalan pt agricinal sebelat makin meluas, camat lapor ke pemkab
baca juga:walkout dari ruang mediasi yang dipimpin pj bupati, fmbp perluas blokade jalan agricinal sebelat
"kami sudah sangat terbuka. dan forkominda juga sudah melihat semua ini dengan sedemikian maksimalnya hingga ikut turun ke lapangan pada saat memastikan ulang titik koordinat hgu. 
maka dari itu, hingga di titik ini, kami juga berharap ada dorongan sikap yang lebih tegas dari pemerintah. 
intinya, di posisi ini kami berharap ada tindak lanjut dari pihak terkait (pemkab) untuk membantu mencari solusi atas konflik yang terjadi hari ini. 
kapan pun, kami dipertemukan kembali untuk beraudiensi, kami siap. prinsipnya kami berharap kegiatan investasi di lingkungan perusahaan bisa kembali normal dan berjalan lancar seperti biasa," demikian immanuel. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 28 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan