Tim Hukum ROMER Ambil Langkah, Garda Rafflesia Protes KPK RI

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Selasa , 26 Nov 2024 - 20:58

Garda Rafflesia saat menggelar aksi di depan gedung KPK RI-Radar Utara/ Doni Aftarizal-

tim hukum romer ambil langkah, garda rafflesia protes kpk ri                            bengkulu.radarutara.bacakoran.co - tim hukum rohidin mersyah-meriani (romer), memastikan bakal segera mengambil langkah hukum seiring dengan telah ditetapkannya calon gubernur (cagub) bengkulu rohidin mersyah sebagai tersangka.
dibagian lain, sejumlah masyarakat bengkulu yang tergabung dalam garda rafflesia menggelar aksi protes, terhadap penangkapan rohidin mersyah di gedung komisi pemberantasan korupsi (kpk) ri di jakarta, selasa 26 november 2024.
tim hukum romer, aizan dahlan mengatakan, langkah hukum dalam menghadapi situasi saat ini, telah dipersiapkan pihaknya. pertama, meminta seluruh para pendukung untuk memberikan dukungan dan do'a.
"supaya proses hukum terhadap pak rohidin mersyah dapat berjalan, sebagaimana yang diharapkan," ungkap aizan.
baca juga:jelang masuki masa tenang, kpk dikabarkan ott di bengkulu
baca juga:rm cs ditetapkan jadi tsk, tim hukum ajukan praperadilan
kedua, lanjut aizan, dengan mempertimbangkan fakta-fakta peristiwa hukum di provinsi bengkulu terhadap cagub rohidin yang dilakukan kpk, pihaknya pasti mengajukan praperadilan, karena tuduhan pada pak rohidin tidak berdasarkan hukum.
"ada beberapa poin yang melatarbelakangi kita mengajukan praperadilan," tegas aizan.
diantaranya, sambung aizan, dengan mencermati pernyataan resmi kpk ri tanggal 24 november 2024, didapati informasi rangkaian kegiatan ott dimulai sejak juli 2024. kemudian dilaksanakan tangkap tangan pada 23 november 2024.
"sehingga kmai menyatakan semestinya proses terhadap laporan masyarakat ini, dapat dilakukan dengan prosedur penanganan normal penyelidikan sampai penyidikan bukan dengan metode tangkap tangan," kata aizan.
baca juga:debat pamungkas, helmi-mian bantu rakyat, romer bangun daerah sesuai kebutuhan
baca juga:jsi dan thoriqoh naqsyabandiyah siap menangkan romer
sehingga, sambung aizan, peristiwa hukum itu bukanlah 'tangkap tangan', sebagaimana yang diatur dalam kuhap. selain itu, juga tidak tergambar secara jelas keterlibatan langsung pak rohidin mersyah dalam dugaan yang dituduhkan tersebut.
"kita pun menilai, apa yang melatarbelakangi tangkap tangan itu, bersinggungan dengan kewenangan gakkumdu terhadap pidana pilkada," papar aizan.
aizan menambahkan proses hukum maupun penetapan tsk sepatutnya ditunda, sampai dengan pilkada selesai demi memberikan ruang demokrasi dapat berjalan sesuai ketentuan undang-undang yang mengatur pilkada.
"kita pastikan tidak bakal mundur, sehingga praperadilan segera diajukan," ujar aizan.
terpisah, garda rafflesia yang menggelar aksi protes di depan gedung kpk ri menilai aksi penangkapan itu merupakan bentuk operasi politik yang mengatasnamakan penegakan hukum. 
baca juga:h-24 pilkada, survei lsi tunjukkan helmi-mi'an ungguli romer
baca juga:aski bengkulu dukung romer
"ini adalah pembegalan demokrasi secara terang-terangan. penangkapan ini mencederai proses demokrasi di provinsi bengkulu yang seharusnya berlangsung adil dan transparan," sesal koordinator aksi, deno andeska marlandone.
disisi lain, deno menyoroti fakta pilkada bengkulu yang hanya diikuti dua pasangan calon, yakni rohidin mersyah-meriani dan helmi hasan-mian. 
"penangkapan terhadap salah satu kandidat di masa krusial, tentunya sebagai bentuk intervensi yang dapat memengaruhi hasil pilkada yang dilakukan kpk. makanya kita sangat menyayangkan penangkapan itu," sampai deno.
tak jauh berbeda juga disampaikan aurego jaya, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan kpk ri patut dipertanyakan. mengingat di indonesia ini terdapat 545 daerah yang menggelar pilkada serentak 2024.
"dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. tetapi kenapa hanya jelang pilgub bengkulu, kpk ri melakukan kegiatan," kata aurego dalam orasinya.
baca juga:siap selesaikan janji politik mian, romer banjir dukungan 
baca juga:romer dapat dukungan kuat di lebong
lebih lanjut aurego mengemukakan, pihaknya mengakui pentingnya penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi. namun, proses hukum harus dilakukan secara adil, profesional dan tidak digunakan sebagai alat politik.
"kalau dikatakan money politik, seluruh jagat raya di indonesia ini melakukan money politik. tetapi kenapa hanya provinsi bengkulu yang menjadi target," demikian aurego. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 27 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan