Tekan Kemiskinan Ekstrem, Perkuat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

tekan kemiskinan ekstrem, perkuat jaminan sosial ketenagakerjaan bengkulu ru - dalam upaya menekan angka kemiskinan ektrem, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu terus memperkuat jaminan sosial ketenagakerjaan di tengah-tengah masyarakat. penguatan tersebut juga merupakan bentuk implementasi instruksi presiden (inpres) nomor 2 tahun 2021, tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. asisten i sekretariat daerah (setda) provinsi bengkulu, drs. khairil anwar, m.si mengatakan, langkah strategis memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, diharapkan dapat menekan kemiskinan ekstrem di provinsi ini. "maka dari itu, kita pun mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor formal maupun informal, termasuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan," ungkap khairil. baca juga:kolaborasi bersama atasi kemiskinan ekstrem baca juga:menguak kemiskinan struktural di indonesia: penyebab dan solusi yang diperlukan menurut khairil, dalam implementasinya tetap membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah (pemda), dunia usaha, maupun komunitas masyarakat. “hanya saja, tantangan yang harus kita hadapi masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial, serta kendala teknis dalam pendataan tenaga kerja di lapangan,” beber khairil. selaku pemda, lanjut khairil, pihaknya tentu siap menjadi mitra strategis untuk memastikan semua tenaga kerja di bengkulu, baik di sektor formal maupun informal. hingga nantinya mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang layak. "kita bersama kabupaten/kota juga bakal menindaklanjuti program ini, diantaranya dengan mendata dan mengikutsertakan pekerja rentan sesuai target dan kemampuan masing-masing daerah," tegas khairil. baca juga:upaya stabilitas ekonomi kokoh, angka kemiskinan turun baca juga:dewan minta indikator kemiskinan ekstrem dirubah sementara itu, asisten deputi jaminan sosial kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (kemenko pmk) republik indonesia (ri), niken ariati menyambut baik realisasi jaminan sosial ketenagakerjaan di bengkulu. “karena saat ini realisasi jaminan sosial tenaga kerja di bengkulu telah mencapai 37 persen, mendekati rata-rata nasional yang berada di angka 39 persen," ujar niken usai pembukaan monitoring dan evaluasi implementasi inpres no 2 tahun 2021, rabu 20 november 2024. lebih lanjut niken menyampaikan, capaian tersebut sangat baik, mengingat di tengah keterbatasan apbd. tetapi pemda tetap berupaya maksimal dalam upaya menjamin perlindungan sosial ketenagakerjaan ini. "dari 10 kabupaten/kota di provinsi bengkulu, capaian tertinggi di kabupaten kaur dengan realisasi mencapai 75 persen. sebaliknya, capaian terendah ada di kabupaten lebong yakni diangka 17 persen," tutup niken. baca juga:hapus kemiskinan ekstrem, pemdes air dikit salurkan blt dd kepada 28 kpm baca juga:penghapusan kemiskinan ekstrem harus dipercepat dalam momen tersebut, juga diserahkan santunan secara simbolis kepada ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia. adapun santunan tersebut diberikan kepada empat orang, dengan total rp 801.961.140. (tux)

Tag

• # jaminan sosial ketenagakerjaan
• # tekan kemiskinan ekstrem
• # evaluasi implementasi inpres
• # implementasi inpres
• # monitoring dan evaluasi
• # kemiskinan ekstrem

Share

• 
• 
• 
• 
•