Honorer Otomatis Diangkat 2024? Ini Penjelasan Soal PPPK Penuh dan Paruh Waktu

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 20 Nov 2024 - 21:55

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM-Radar Utara/ Benny Siswanto-

honorer otomatis diangkat 2024? ini penjelasan soal pppk penuh dan paruh waktu                            radarutara.bacakoran.co - pengangkatan honorer atau non asn di lingkungan birokrasi pemerintah di pusat dan daerah, agaknya tinggal menunggu waktu saja.
apalagi, regulasi sudah mengamanahkan soal ini. regulasi mengatur, penyelesaian non asn oleh pemerintah ditenggat paling lambat desember 2024. 
itu sebagaimana ditegasi dalam undang-undang nomor 20 tahun 2023 yang merupakan hasil revisi dari undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau asn. 
dijelaskan, nantinya hanya ada 2 jenis pegawai di lingkungan birokrasi yakni pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk. 
baca juga:pendaftaran pppk gelombang ii 2024 segera dibuka bulan ini, pastikan tanggalnya! 
baca juga:pendaftaran pppk tahap ii segera dibuka
hanya saja, mekanisme teknis yang akan dilakukan menyikapi nasib jutaan tenaga honorer atau non asn di indonesia, masih menunggu kejelasan, melalui rumpun regulasi dalam aturan turunan. 
apalagi, kalau dikomparasikan antara jumlah non asn dengan formasi cpns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahun ini, angkanya jelas jomplang. 
maka kemudian, muncul spekulasi publik bakal adanya pengangkatan pegawai di seluruh instansi pusat dan daerah. nalar tersebut, bukan sesat atau menyesatkan. 
dasarnya juga jelas yakni ditegas pada uu asn. pasal uu hasil revisi tersebut memberikan mandat kepada pemerintah, penyelesaian non asn selambat-lambatnya dilakukan pada desember 2024. 
baca juga:orientasi pppk resmi ditutup, tanpa sertifikat terancam tak bisa perpanjang sk
baca juga:66 pelamar pppk sampaikan sanggahan
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm, ketika dibincangi ru menjelaskan tindak lanjut pembahasan secara nasional, pascapengesahan uu asn sudah diikuti seluruh pemerintah daerah. 
poin yang menjadi penegasan saat itu, terus dia, nantinya pemerintah akan menerbitkan aturan-aturan turunan sebagai dasar operasional atau teknis yang menjadi rujukan di seluruh daerah.
"nah, rumpun regulasi teknis itulah yang tengah diproses oleh pusat," jelas sekda, belum lama ini. 
sebagai hierarki dari pemerintah pusat, sekda yang lulusan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri (stpdn) ini mengatakan, pemerintah daerah selaku user setiap regulasi pusat pastinya akan melaksanakan setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 
baca juga:pendaftaran pppk tahap i, pelamar tms miliki peluang ms
baca juga:gelombang i pendaftaran seleksi pppk, formasi nakes sepi pelamar
"karena kan kita di daerah ini, sifatnya user. pengguna regulasi. ruang-ruang yang ada seperti regulasi daerah juga nantinya dibuat, tidak akan keluar dari beleid pemerintah pusat," ungkapnya. 
disinggung soal adanya pppk penuh waktu dan paruh waktu? ketua tim anggaran pemerintah daerah (tpad) ini menjelaskan, kini masih menunggu regulasi tersebut dari pusat. 
"prinsipnya, kita akan mengikuti instruksi pusat nantinya," tegas sekda. 
guru non asn di bengkulu utara 2.706 orang 
kepastian regulasi dari pusat perihal pengentasan non asn di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, sudah harus segera diterbitkan. 
baca juga:seleksi pppk, 203 pelamar ms dan 18 tms
baca juga:formasi pppk terbatas, bkd tunggu kebijakan pusat
penelusuran ru, mendapati jumlah guru non asn di kabupaten bengkulu utara saja jumlahnya mencapai lebih dari 2.700 guru. 
mereka terdiri dari guru bantu daerah (gbd), guru tidak tetap (gtt), tenaga kependidikan (tendik) dan lainnya. untuk tingkatan paud, jumlahnya 1.045 orang. 
jumlahnya didominasi oleh mereka yang berstatus sebagai gtt. posisi terbanyak kedua adalah gbd yang berjumlah 103 orang. 
kalangan gbd ini, berbeda dengan honorer guru lainnya. karena memiliki gaji yang relatif besar yang telah dianggarkan oleh daerah via apbd. 
baca juga:seleksi pppk, bkd buka ruang konsultasi
baca juga:seleksi pppk, honorer disarankan lamar kualifikasi yang tersedia
sedangkan non asn di tingkatan sekolah dasar, jumlahnya sebanyak 1.055 orang. gtt menjadi jumlah yang paling banyak dengan 501 orang dan disusul oleh gbd sebanyak 192 orang. 
untuk non asn yang menyebar pada satuan pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama (smp), jumlahnya lebih sedikit yakni 606 orang. 
tenaga kependidikan seperti tu, menempati tangga tertinggi yakni 225 orang. kemudian disusul oleh gtt sebanyak 211 orang juga gbd sebanyak 112 orang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 21 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan