BPBD Susun Dokumen Kajian Risiko Bencana di Mukomuko
Ruri Irwandi, ST, MT--
MUKOMUKO RU - Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Mulai menyusun dokumen kajian resiko bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi di daerah ini.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Mukomuko, Ruri Irwandi, ST, MT, ketika dikonfirmasi Rabu (6/12) menjelaskan. Penyusunan dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Mukomuko. Merupakan dokumen yang wajib dimiliki setiap pemerintah daerah ini.
"Penyusunan kajian resiko bencana yang akan kami laksanakan ini bertujuan memperbaruhi peta risiko bencana, mempersiapkan rencana tanggap darurat, menganalisis dampak bencana yang timbul dan memperkirakan jumlah kerugian," kata Ruri.
Selama ini diakuinya, dokumen putih tersebut belum dimiliki daerah ini. Sehingga di tahun 2024 mendatang, daerah Kabupaten Mukomuko harus sudah memiliki dokumen tersebut. Ia juga menjelaskan, untuk Kabupaten Mukomuko sendiri salah satu daerah teridentifikasi sangat rawan bencana.
Bahkan tingkat frekuensi lebih sering terjadi. Semisal gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, abrasi dan bencana alam lainnya. Bahkan terbaru, terjadi bencana kekeringan akibat kematau panjang.
BACA JUGA:Dinkes Mukomuko Siapkan Pos Kesehatan Bagi Warga
"Itu sebabnya, dokumen dokumen kajian resiko Kabupaten Mukomuko tahun 2024 merupakan dokumen yang wajib kita miliki. Mengigat daerah kita merupakan daerah rawan bencana," ujarnya.
Ruri juga menjelaskan, dokumen kajian resiko bencana tersebut salah satunya merangkum dan menyusun program-program mitigasi dan antisipasi potensi dan kejadian yang disebabkan bencana. Pihaknya berharap, peta maupun kajian bencana ini, lebih di detailkan hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Sehingga pihak kecamatan dan desa bisa secepatnya untuk mengantisipasi dan mencegahnya.
"Peta potensi bencana di setiap kecamatan dan desa, juga menjadi salah satu referensi pemerintah daerah ketika mengambil keputusan untuk membangun, baik infrastruktur, bangunan yang diharapkan masyarakat. Dengan begitu, bisa di antisipasi sejak awal atau sebelum terjadi bencana," pungkasnya. (rel)