Helmi-Mian Somasi KPU, Tim Hukum ROMER Penuhi Panggilan Bawaslu

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Selasa , 19 Nov 2024 - 08:03

Tim Hukum Helmi-Mian ke KPU, dan Tim Hukum ROMER ke Bawaslu-Radar Utara/Doni Aftarizal -

helmi-mian somasi kpu, tim hukum romer penuhi panggilan bawaslu                            bengkulu.radarutara.bacakoran.co - tim hukum helmi hasan-mi'an pada senin, 18 november 2024 mensomasi komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu, agar membatalkan pencalonan rohidin mersyah-meriani (romer).
dihari yang sama namun dalam waktu yang berbeda, tim hukum romer memenuhi panggilan badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu, yang sebelumnya melaporkan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal (mendes pdt), yandri susanto.
tim hukum helmi-mi'an, agustam rachman, sh, maps mengatakan, somasi yang disampaikan pihaknya, karena sesuai putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 129/puu-xxii/2024 tentang masa jabatan kepala daerah (kada), dihitung sejak menjabat.
"dalam artian bukan sejak dilantik, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan kpu no 08 tahun 2024," ungkap agustam.
baca juga:debat publik pilgub, bawaslu ingatkan jangan serang individu
baca juga:pilgub bengkulu, bawaslu terima 15 laporan
menurut agustam, sesuai dengan putusan mk nomor 129/ puu-xxii/2024 tersebut, artinya pasangan calon (paslon) nomor urut 2 telah masuk 3 priode telah menjabat, dan tidak bisa mencalonkan diri lagi menjadi gubernur.
"sehingga pkpu no 08 tahun 2024 tersebut, harusnya tunduk pada putusan mk dan bukannya malah bertentangan," sesal agustam.
dilanjutkan agustan, rohidin mersyah telah menjabat pada priode pertama 3 tahun 6 bulan delapan hari, dan itu sudah dihitung satu priode. kemudian ditambah periode kedua ini. dengan mencalonkan lagi, artinya sudah masuk 3 periode.
"terkait somasi ini, kita berikan waktu selama 7 hari kepada kpu provinsi bengkulu untuk membatalkan paslon nomor urut 2 pada pilkada 27 november 2024. jika tidak diindahkan, maka kami lakukan upaya hukum lainnya, termasuk melaporkan kpu ke dkpp," tegas agustam.
baca juga:kandidat pilgub bengkulu 3 kali debat, ini temanya
baca juga:alasan warga benteng dukung petahana di pilgub bengkulu
terpisah, tim hukum romer, aan julianda, sh mengemukakan, kedatangannya ke bawaslu provinsi bengkulu hari ini, dalam rangka memenuhi panggilan bawaslu sebagai pelapor.
"sebelumnya pada kamis 14 november 2024, kita melaporkan mendes pdt yandri susanto ke bawaslu ri. laporan kita itu teregister, dan posisi bawaslu provinsi bengkulu dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan bawaslu ri," papar aan.
aan menjelaskan, adapun laporan terhadap mendes pdt yandri susanto ke bawaslu ri, terkait dugaan mengkampanyekan paslon nomor urut 1 helmi-mi'an di pasar seluma kabupaten seluma.
"padahal waktu itu mendes pdt sedang melakukan kunjungan kerja, dan tidak dalam posisi cuti kampanye. jadi laporan kita itu terkait dugaan secara administrasi yakni izin cuti, penyalahgunaan wewenang dan menggunakan fasilitas negara," terang aan.
baca juga:kampanye pilgub, romer pastikan ikuti aturan main
baca juga:sempat saling sindir, 2 paslon sepakat ciptakan pilgub bengkulu damai
lebih lanjut aan menyampaikan, tadi pihaknya selaku pelapor sudha dimintai keterangan, dan adapun pertanyaan masih berkaitan dengan video mendes pdt yang diduga dengan sengaja mengkampanyekan paslon nomor urut 1.
"dalam video yang viral itu, mendes pdt mengajak masyarakat mendukung helmi-mian. karena helmi yang merupakan adik kandung ketum pan zulkifli hasan, getol mendorong yandri susanto menjadi menteri," beber aan.
dalam video itu juga, mendes pdt yandri susanto mengaku dekat dengan presiden prabowo subianto, panglima tni dan pejabat lainnya ditingkat pusat.
"tentu dengan dugaan itu, secara tidak langsung merugikan paslon romer. sebaliknya malah menguntungkan paslon nomor urut 1," demikian aan. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 19 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan