Tahun 2025, Pekerja Rentan Pemanen Sawit Dapat Jaminan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Selasa , 19 Nov 2024 - 07:01

Kabid Bina Usaha Disbun Bengkulu Utara, Safarudin, SP., M. Ap.-Radar Utara/Abdurrahman Wachid-

tahun 2025, pekerja rentan pemanen sawit dapat jaminan perlindungan bpjs ketenagakerjaan                            radarutara.bacakoran.co - para pekerja rentan khususnya di bidang perkebunan sawit, mulai tahun 2025 mendatang akan mendapat jaminan perlindungan dari bpjs ketenagakerjaan.
hal itu tidak ditampik oleh pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara, melalui dinas perkebunan (disbun) menyebutkan bahwa jaminan tersebut didapatkan dari dana bagi hasil (dbh) sawit.
kepala disbun bengkulu utara, desman siboro, sh., melalui kabid binas usaha, safarudin, sp., m. ap., mengungkapkan bahwa sebagian dari dbh sawit untuk kabupaten bengkulu utara tahun 2025 nanti, rp. 600 juta diantaranya di kelola di satker ini. 
dari rp. 600 juta itu, pihak disbun akan membaginya kedalam dua program. program tersebut adalah pendataan jumlah kebun kelapa sawit rakyat di kabupaten bengkulu utara dan memberikan jaminan perlindungan atau bpjs ketenagakerjaan kepada pekerja rentan.
baca juga:pemkab mukomuko gratiskan iuran bpjs ketenagakerjaan 1.639 nelayan
baca juga:anggaran menipis, pembayaran iuran bpjs kesehatan lebih selektif
"sasaran untuk pemberian bpjs ketenagakerjaan ini adalah para pekerja rentan, seperti tukang panen sawit, pemeliharaan, bisa juga sopir angkut sawit, " ujar kabid bina usaha, safarudin. sp., m. ap., saat diwawancarai reporter radarutara.bacakoran.co pada hari senin, 18 november 2024.
adapun target yang ingin dicapai, disbun bengkulu utara pada tahun 2025 mendatang, setidaknya akan mendaftarkan 365 orang pekerja rentan ke bpjs ketenagakerjaan. 
sementara itu, untuk teknis pendataan di lapangan, pihak disbun akan bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dan desa.
nantinya, pemerintahan desa akan mengusulkan nama-nama para pekerja rentan dari warga desanya dengan menyertakan rekomendasi dari pemerintah kecamatan. kemudian barulah dari disbun akan mendaftarkannya ke kantor bpjs ketenagakerjaan. 
baca juga:jangan tunda berobat, soal bpjs bisa diurus belakangan
baca juga:bpjs kesehatan ekspos potret satu dekade program jkn dan tantangan pemerintahan baru
menurutnya, melalui program tersebut banyak sekali manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat di kabupaten bengkulu utara. misalnya, terdapat pekerja rentan mengalami kecelakaan kerja, mereka bisa mengajukan klaim jaminan kecelakaan kerja (jkk) untuk mencairkan santunan dan manfaat lainnya yang menjadi hak para peserta bpjs ketenagakerjaan. 
"kalau ada yang mengalami kecelakaan kerja, mereka bisa mengklaim ke bpjs ketenagakerjaan," jelasnya. 
beberapa manfaat yang akan diterima adalah biaya pengobatan dan perawatan ditanggung oleh bpjs ketenagakerjaan.
kemudian, apabila diperlukan adanya perawatan homecare, itu juga bisa diklaim oleh peserta ketenagakerjaan.
selanjutnya, bpjs ketenagakerjaan akan memberikan santunan sementara tidak mampu bekerja (sstmb), jika peserta tidak mampu bekerja dalam waktu tertentu. akan 100% upah sebulan selama empat bulan pertama, 75% upah sebulan pada bulan kedua, dan 50% upah sebulan pada bulan-bulan berikutnya. 
baca juga:ribuan nelayan bengkulu utara dijamin bpjs, ini kata pemkab...
baca juga:apresiasi peserta jkn pada hari pelanggan nasional, kantor bpjs kesehatan bengkulu utara lakukan ini...
apabila peserta bpjs ketenagakerjaan mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan kecacatan, mereka akan mendapatkan santunan secara sekaligus atau berkala, dengan besaran 70% x 80 bulan upah pekerja. 
dan jika peserta bpjs ketenagakerjaan mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia, ahli waris mendapatkan total manfaat berupa santunan sebesar rp 42 juta. kemudian ahli waris akan mendapatkan beasiswa pendidikan dengan maksimum limit rp174 juta untuk maksimal 2 orang anak, dengan syarat tertentu. 
sebagai informasi, dbh sawit untuk provinsi bengkulu di tahun 2024 jumlahnya sebesar rp. 69,56 miliar. penyaluran tahap awal di bulan juni lalu, jumlahnya mencapai rp. 34,11 miliar.
 adapun realisasi dan peruntukan di kabupaten dengan pagu sebesar rp. 11,23 miliar, terealisasi ditahap awal sebesar rp. 5,61 miliar.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 19 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan