Enggano, Pergeseran Pertama Logistik Pilkada

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 13 Nov 2024 - 21:22

Ketua KPU Bengkulu Utara, Santoso-Radar Utara/Benny Siswanto-

"Santunan kematian sebesar Rp 42 juta," susulnya, menerang tentang hak kepesertaan dengan status Bukan Penerima Upah (BPU) atau kecelakaan di luar hubungan kerja.

Khusus pekerja, Rozali menjelas, dengan iuran sebesar 16.800 perbulannya, dengan rincian : iuran jaminan kematian 6.800/bulan.

Kemudian iuran jaminan kecelakaan kerja Rp 10 ribu/bulan ini, seorang tenaga kerja berhak menerima santunan lebih besar, ketika kecelakan yang terjadi berhubungan dengan kecelakaan kerja.

Nilai santunan kecelakaan kerja apabila mengakibatkan tenaga kerja meninggal dunia, memiliki rumus 48 bulan x upah minimal yang berlaku yakni sebesar Rp 1.000.000, sehingga totalnya sebesar Rp 48 juta. Ada juga santunan berkala @ Rp 1 juta perbulan yang dibayar langsung 12 juta ke ahli waris, hingga biaya pemakaman.

Dia menyampaikan, pihaknya sudah cukup sering memberikan santunan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja, baik dalam tahapan penanganan medis, cacat atau pun meninggal dunia.

"Tentunya, ini akan sangat membantu ahli waris yang ditinggalkan dan syarat-syaratnya pun relatif tidak sulit," pungkasnya. (*)

enggano, pergeseran pertama logistik pilkada                             radarutara.bacakoran.co - pergeseran logistik pilkada 2024 di kabupaten bengkulu utara, kali pertama bakal dimulai menuju enggano. 
lumrah saja, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada rabu, 27 november 2024 pada 503 tempat pemungutan suara (tps) itu, menempatkan enggano sebagai satu-satunya wilayah di kabupaten bahkan di provinsi bengkulu yang berada di tengah laut lepas. 
rencana-rencana tersebut terungkap, dalam rapat evaluasi persiapan penyelenggaran pilkada dengan calon tunggal yang dipimpin langsung pjs bupati bengkulu utara, dr andi muhammad yusuf. 
sejak awal, bupati andi, memberikan pencermatan serius soal pilkada ini. termasuk juga soal wanti-wantinya seluruh birokrat di daerah, mendukung tingkat partisipasi pemilih. 
baca juga:dukungan menguat, pasangan huda-rahmadi peluang menangkan pilkada mukomuko
baca juga:dprd mukomuko ajak masyarakat sukseskan pilkada damai
kepala pusat strategi kebijakan, pembangunan dan desa (bskdn) kementerian dalam negeri (kemendagri) itu mengatakan, rapat evaluasi ini menjadi simbol bahwa kontestasi pilkada serentak ini merupakan hajat bersama yang wajib disukseskan oleh seluruh elemen pemerintah. 
"kita berharap tentunya, dengan adanya rapat evaluasi ini kita memiliki mitigasi yang lebih mumpuni sehingga perhelatannya sukses tidak hanya dari sisi penyelenggaraan tahapan, tapi juga dari sisi kualitas demokrasi yang berjalan," tuturnya, rabu, 13 november 2024. 
unsur forkopimda yang turut hadir dalam rapat evaluasi akhir itu, turut menyampaikan pandangan-pandangan dari sudut pandang kewenangan untuk turut menyukseskan pilkada yang terus mendekati waktu pungut hitung. 
ketua kpud, santoso, menyampaikan bahwa kontestasi dengan calon tunggal satu-satunya di provinsi bengkulu itu, persiapannya sudah nyaris paripurna. dia menyebut angka 99 persen. 
baca juga:wujudkan pilkada damai, pemkab mukomuko rakor tingkat kecamatan
baca juga:hukum dan media miliki peran penting ciptakan pilkada jurdil
"pergeseran logistik pilkada, sudah akan dimulai pada 19 november 2024 untuk kecamatan enggano," terangnya, memaparkan. kpud menggandeng kapal ferry milik asdp. 
sebagai kabupaten yang memiliki kawasan khusus sehingga mesti dijujug dengan melawan jarak via laut dan udara, kpud pernah menggandeng kapal perang milik tni al dalam event kontestasi silam. 
dengan kualifikasi kapal yang memiliki performa kecepatan yang berbeda, pengangkutan menggunakan kapal khusus itu, waktu tempuh menuju enggano jauh lebih singkat. 
menjelas ke sektor teknis, santoso juga menyampaikan, jajaran panitia ad hoc pun telah terbentuk seluruhnya, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan bahkan tps. 
baca juga:swing voter, perlu diantisipasi kontestan pilkada 
baca juga:menyambut pilkada serentak, perusahaan diminta berperan menjaga kamtibmas
"petugas ppk, pps, dan kpps yang siap bekerja dan telah mengikuti bimbingan teknis soal mekanisme dan seputaran pemungutan dan penghitungan suara," jelasnya. 
divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat kpu bengkulu utara, dedi mulyadi, tidak menampik estimasi kebutuhan personel linmas tersebut. 
"karena diperkirakan pilkada nanti dengan 503 tps, dengan 2 linmas untuk setiap tps, bisa mencapai 1.006 personel," ujar dedi, lewat sambungan telepon. 
"untuk honor linmas pilkada sebesar rp 650.000/orang," terangnya lagi. 
baca juga:linmas dilarang terlibat politik praktis pilkada 2024
baca juga:deteksi dini pilkada 2024, pemkab mukomuko gelar rapat koordinasi lintas sektoral
turut pula dijelaskan, telah dilaksanakan bersamaan dengan pembentukan kpps yang kini masih berjalan. "pembentukannya (linmas), bersamaan dengan pembentukan kpps," ungkapnya. 
dibaca ru, beleid nomor s-647/mk.02/2022, menegasi tentang satuan biaya masukan lainnya (sbml) tahapan pemilihan umum dan pemilihan, menjadi rujukan standarisasi honor badan adhoc. 
standar honor khusus panitia ad hoc dalam negeri tahun 2024 itu, menegasi besaran honorarium mulai untuk ppk yang terdiri dari ketua, anggota, sekretaris serta pelaksana staf administrasi dan teknis, begitu juga untuk komposan pps, hingga kpps yang jumlahnya 7 orang setiap tps. 
adapun jumlah tps di daerah yang memiliki 215 desa, 5 kelurahan yang menyebar pada 19 kecamatan ini pilkada nanti, kpud bakal membutuhkan setidak-tidaknya 3.521 kpps. 
baca juga:h-24 pilkada, survei lsi tunjukkan helmi-mi'an ungguli romer
baca juga:camat napal putih dorong partisipasi masyarakat dalam pilkada 2024
untuk diketahui, hibah pilkada 2024 pemda bengkulu utara telah mengalokasikan anggaran dari apbd senilai rp 39 miliar kepada kpu dan bawaslu bengkulu utara dan ditambah 
masing-masing satker, yakni penyelenggara pemilihan dialokasikan rp 28,8 miliar dan penyelenggara pengawasan sebesar rp 10,2 miliar.
dua bank bakal terlibat dalam penyaluran hibah anggaran kegiatan pilkada di kabupaten bengkulu utara (bu) tahun 2024 yang digelar 27 november mendatang itu.
adalah bank rakyat indonesia atau bri, rekanan yang digandeng oleh badan pengawas pemilu atau bawaslu dan bank syariah indonesia atau bsi yang digandeng oleh kpu.
baca juga:dukungan menguat, pasangan huda-rahmadi peluang menangkan pilkada mukomuko
baca juga:dprd mukomuko ajak masyarakat sukseskan pilkada damai
hibah tambahan kecelakaan kerja badan adhoc
perlindungan antisipasi kecelakaan kerja, pemda bengkulu utara melalui badan kesbangpol menambah anggaran dukungan pilkada sebesar rp 65 juta sebagai anggaran bpjs tenaga kerja untuk barisan panitia ad hoc yang berkedudukan di kecamatan hingga desa dan kelurahan serta tempat pemungutan suara (tps). 
sekda, h fitriansyah, sstp, mm menerangkan alokasi tambahan hibah anggaran oleh pemda melalui kepala badan kesbangpol, untuk mengakomodir keanggotaan bpjs tk panitia adhoc di lingkungan kpud yang jumlahnya sebanyak 5.999 orang dan badan adhoc di lingkungan bawaslu sebanyak 951 orang.
"dukungan lainnya dari pemerintah daerah meliputi sektor perlindungan dalam kecelakaan kerja pada badan adhoc di pilkada," ungkap sekda. 
baca juga:wujudkan pilkada damai, pemkab mukomuko rakor tingkat kecamatan
baca juga:hukum dan media miliki peran penting ciptakan pilkada jurdil
angka santunan kecelakaan badan adhoc
untuk diketahui santunan kecelakaan kerja memastikan adanya perlindungan keselamatan, kesehatannya hingga kematiannya. nilai santunan yang diberikan dari bpjs tk bisa mencapai rp 42 juta. 
beda hal lagi, ketika mengalami kecelakaan ketika melaksanakan pekerjaannya. kepala bpjs tk bengkulu utara, rozali, menjelaskan, kecelakaan kerja yang menyebabkan meninggal dunia, maka ahli waris berhak menerima santunan hingga rp 48 juta. 
bukan itu saja, ada juga tambahan lagi dengan santunan berkala yang dibayar kumulatif setahun sebesar rp 12 juta. utamanya, kata dia, kepada mereka pekerja rentan.  
"santunan kematian sebesar rp 42 juta," susulnya, menerang tentang hak kepesertaan dengan status bukan penerima upah (bpu) atau kecelakaan di luar hubungan kerja.
baca juga:swing voter, perlu diantisipasi kontestan pilkada 
baca juga:menyambut pilkada serentak, perusahaan diminta berperan menjaga kamtibmas
khusus pekerja, rozali menjelas, dengan iuran sebesar 16.800 perbulannya, dengan rincian : iuran jaminan kematian 6.800/bulan. 
kemudian iuran jaminan kecelakaan kerja rp 10 ribu/bulan ini, seorang tenaga kerja berhak menerima santunan lebih besar, ketika kecelakan yang terjadi berhubungan dengan kecelakaan kerja. 
nilai santunan kecelakaan kerja apabila mengakibatkan tenaga kerja meninggal dunia, memiliki rumus 48 bulan x upah minimal yang berlaku yakni sebesar rp 1.000.000, sehingga totalnya sebesar rp 48 juta. ada juga santunan berkala @ rp 1 juta perbulan yang dibayar langsung 12 juta ke ahli waris, hingga biaya pemakaman. 
dia menyampaikan, pihaknya sudah cukup sering memberikan santunan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja, baik dalam tahapan penanganan medis, cacat atau pun meninggal dunia. 
baca juga:linmas dilarang terlibat politik praktis pilkada 2024
baca juga:deteksi dini pilkada 2024, pemkab mukomuko gelar rapat koordinasi lintas sektoral
"tentunya, ini akan sangat membantu ahli waris yang ditinggalkan dan syarat-syaratnya pun relatif tidak sulit," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 14 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan