Saber Pungli FGD di Kecamatan Air Besi

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 07 Nov 2024 - 21:32

Saber Pungli FGD di Kecamatan Air Besi -Radar Utara/Benny Siswanto-

saber pungli fgd di kecamatan air besi                             radarutara.bacakoran.co - tim saber pungli kabupaten bengkulu utara, menggelar focus group discussion (fgd) di kantor camat air besi. 
acara yang dihadiri oleh para kepala desa di wilayah itu, tim saber menekankan prinsip utama dalam mencegah praktik pungutan liar adalah integritas.
ketua saber pungli bengkulu utara, kompol kadek suwantoro,sik diwakili kbo sat bimas polres bengkulu utara, ipda gusrel afandi, sh, menegaskan integritas menjadi hal utama yang berangkat dari diri pribadi yang paling ampuh dalam mencegah pungli. 
"karena integritas itu merupakan adab. maka petuah lama "dahulukan adab sebelum ilmu", merupakan perisai diri yang paling utama untuk menjalankan wewenang jabatan secara bertanggungjawab dan bermoral. inilah integritas," ujar afandi, membuka fgd yang dipusatkan di aula kantor camat air besi, kamis, 7 november 2024 pagi. camat air besi, syahru ramadhan turut membuka acara fgd tersebut. 
baca juga:saber pungli geber aksi pencegahan 
baca juga:saber pungli bu mampu pertahankan prestasi 
dari sisi perangkat hukum, mulai dari uu pencegahan tindak pidana korupsi sampai dengan rumpun regulasi turunan, lanjut afandi, merupakan alat yang telah dipersiapkan negara dalam menindak praktik pelanggaran di sektor pelayanan publik yang masuk dalam tindak pidana penyalahgunaan wewenang. 
"namun lebih penting dari itu adalah upaya pencegahan. maka fgd inilah menjadi salah satu upaya bersama, untuk membangun komitmen moril, sehingga pelayanan publik tidak saja berkualitas dari sisi pelayanan, tapi berkualitas dari para aparaturnya," tegasnya.
sekadar menginformasikan, praktik pungli dapat saja terjadi di lingkungan birokrasi sampai dengan fasilitas-fasilitas umum lainnya. 
ketika subyek pungli merupakan penyelenggara birokrasi, patut diduga itu adalah praktik korupsi. ketika, pelakunya merupakan non penyelenggara birokrasi, dapat dijerat pula dengan pasal pidana umum.
baca juga:bps gelar fgd publikasi bengkulu utara dalam angka 2024
baca juga: fgd kpu, satukan persepsi cegah konflik pemilu 2024
urgensi pencegahan, sebagai upaya di sektor hulu dalam memberantas pungli yang masih begitu rawan terjadi, diutarakan pula oleh sekretaris saber pungli, nopri anto silaban, se, m.si melalui irban investigasi, muhammad abidin, saat memberikan materi kepada peserta fgd. 
beragam modus operandi praktik pungutan liar alias pungli di sektor layanan publik, menjadi salah satu perilaku buruk yang masih menjadi momok sosial. 
senada, abidin juga menegasi, integritas menjadi inti dari persoalan sosial di tengah upaya pemerintah memberangus aktivitas yang termasuk korupsi itu, menjadi sebuah tuntutan utama.
maka pendekatan moral keagamaan hingga sosio kultural, kata dia, menjadi satu hal yang sangat penting. karena kalau perangkat aturan, sudah sangat lengkap. tapi persoalan utamanya adalah memiliki ketangguhan diri untuk tidak pungli adalah satu hal yang membutuhkan keberanian dan sikap yang luar biasa.
baca juga:saber pungli geber aksi pencegahan
baca juga:saber pungli bu mampu pertahankan prestasi
"karena pungli itu bisa melalui hal-hal yang diatur oleh regulasi. juga bisa terjadi pada sektor-sektor yang belum diatur oleh regulasi. disanalah letaknya integritas," jelasnya. 
kembali mengulas, pusat informasi kriminal nasional (pusiknas) atau https://pusiknas.polri.go.id/, menegasi soal praktik pungli. 
dijelaskan, berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana atau kuhp, pelaku pungli dijerat dengan pasal 368 ayat 1. beleid itu berbunyi "siapapun yang mengancam atau memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu terancam pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
akan tetapi, masih dalam laman itu menjelaskan, jerat hukum itu berlaku untuk pelaku pungli yang bukan termasuk anggota pihak berwenang atau pemerintahan. misalnya preman.
baca juga:bps gelar fgd publikasi bengkulu utara dalam angka 2024
baca juga: fgd kpu, satukan persepsi cegah konflik pemilu 2024
apabila pelaku merupakan pejabat, aparatur sipil negara, atau penegak hukum, praktik pungli, dapat ditindak sesuai dengan aturan dalam badan pemerintahan. 
misalnya kepolisian. anggota polisi yang melakukan pungli ditindak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri. sanksinya beragam. maksimal: pemecatan. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 8 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan