Legalitas untuk KPTH THM, Dinas LHK dan DPRD Benteng Sepakat Memfasilitasi

BENGKULU RU - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Bengkulu bersama Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, sepakat memfasilitasi Kelompok Perempuan Tani Hutan (KPTH) Tanjung Heran Maju (THM) untuk mendapatkan legalitas dalam pengelolaan kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Daun.

Ini setelah Dinas LHK Provinsi Bengkulu bersama perwakilan KPTH THM, menggelar audiensi dengan Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa 05 November 2024.

Kadis LHK Provinsi Bengkulu, Safnizar, S.Hut, M.Si mengatakan, sebenarnya terkait legalitas yang dimaksud telah berproses. Di mana sebelumnya telah diajukan permohonan persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

"Luasannya sekitar 331 Hektar (Ha) kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 1 April 2023 lalu," ungkap Safnizar.

BACA JUGA:Manusia Vs Harimau di Bengkulu ke KLHK, Ribuan Hektar jadi Perhutanan Sosial

BACA JUGA:Usulan Program Perhutanan Sosial di Mukomuko Masih Proses di KLHK

Menurut Safnizar, permohonan itu juga telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya verifikasi teknis. Tim verifikasi terdiri dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL), Kementerian LHK, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Daun, dan pihaknya.

"Hanya saja setelah verifikasi, disimpulkan jika permohonan persetujuan pengelolaan HKm yang diajukan KPTH THM ditolak," sesal Safnizar.

Alasan penolakan, lanjut Safnizar, karena batas administrasi desa pada areal usulan belum terdefinisikan, dan tidak ada dasar hukum sebagai acuan. Kemudian anggota KPTH, ada yang berasal dari luar Desa Tanjung Heran dan tidak mempunyai surat keterangan garapan dari kepala desa lokasi garapan.

"Maka dari itu kita tadi audiensi dengan Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Alhamdulillah, mereka bersedia memfasilitasi agar persoalan ini mendapatkan solusi," ujar Safnizar.

BACA JUGA:KLHK Dituding Lindungi Ketidakpatuhan PLTU Bengkulu

BACA JUGA:Rangkaian Dari Seleksi JPTP, Kadis LHK Dilantik

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Herman mengatakan, pasca audiensi tadi, pihaknya langsung bergerak untuk menindaklajuti persoalan itu.

"Tadi juga kita langusng menurunkan anggota Komisi III yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) setempat, untuk segera berkoordinasi dengan Kades Tanjung Heran. Harapan kita, bisa diselesaikan secara musyawarah di tingkat desa," harap Herman.