Monarki Kekuasaan di Desa Alarm Kepak Sayap-Sayap Korupsi

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 30 Oct 2024 - 21:23

Inspektur Inspektorat Daerah, Nopri Anto Silaban, SE, M.Si-Radar Utara/Benny Siswanto-

Selanjutnya, kata dia, adalah soal pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan penyelenggara pemerintahan desa, baik program infrastruktur hingga non infrastruktur, termasuk, kata dia adalah soal penyertaan modal.

"Tujuannya, agar segmen yang dipilih BUMDes, tidak salah. Pembangunan juga sesuai yang direncanakan. Itulah regulasi mengatur, sistem pengawasan dana desa ini termasuk masyarakat. Ini sebagai wujud pemerintahan yang partisipatif," jelasnya.

Mestinya, pengusutan yang dilakukan oleh APH terhadap BUMDes, sudah dapat menjadi pembelajaran penting bagaimana BUMDes di desa yang kelahirannya dibidani oleh desa, bertujuan untuk memberikan tambahan pundi-pundi bagi desa dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Karenanya, sebagai Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP), pihaknya mengimbau untuk tidak serampangan dalam melakukan penyertaan modal dari desa kepada BUMDes.

"Masyarakat, dalam penyelenggaraan pengawasan partisipatif, memiliki posisi yang strategis untuk berkontribusi pelaksanaan program dana desa benar-benar dijalankan on the track," serunya.

Empat Prioritas Dana Desa Tahun 2024

Silaban juga menegasi, aturan main penggunaan dana desa 2024, sudah digamblang Kementerian Desa-PDTT. Lugasnya via Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023.

Beleid tersebut mengatur tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Aturan yang berlaku 1 November 2023 yang artinya harus diterap dalam peraturan kepala daerah, sebagai petunjuk teknis dan operasional penyelenggaraan Dana Desa (DD) Tahun 2024.

Terdapat empat hal yang menjadi prioritas. Seperti dilugas dalam Pasal 5 mulai dari ayat (1) menjelaskan, rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yakni pemenuhan kebutuhan dasar; terdiri atas:

a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa: b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa; c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

Ayat (2) rincian pembangunan sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yakni pembangunan sarana dan prasarana Desa; terdiri atas:

monarki kekuasaan di desa alarm kepak sayap-sayap korupsi                             radarutara.bacakoran.co - kepak sayap-sayap korupsi di lingkungan desa, ditandai dengan meluasnya aktor-aktor korupsi hingga monarki di lingkungan penyelenggara dana desa. 
pegiat anti korupsi, melyan sori, monarki di pemerintahan desa, adalah gejala praktik kolusi dan nepotisme yang dinilainya, belum menjadi garapan serius untuk diberangus. 
"padahal, korupsi ini tidak bisa dilakukan sendiri. pasti adalah konspirasi, sehingga melibatkan lebih dari satu orang. monarki, bisa menjadi pemantiknya," ujar melyan sori, saat dibincangi ru, soal skandal dugaan korupsi bapak dan anak di desa talang renah kecamatan air besi yang ditaksir merugikan negara hingga ratusan juta. 
dia menegaskan, korupsi bukan sekadar kerugian negara. jabatan yang disalahgunakan, kebijakan yang dibuat untuk menguntungkan orang atau sekelompok orang, menurutnya sektor yang mesti dicermati serius.
baca juga:di bengkulu! bapak jadi kades, anak jadi sekdes diduga korupsi, kini ditahan polisi
baca juga:pemkab mukomuko siapkan tiga desa sebagai calon desa anti korupsi
"inspektorat sudah bisa masuk dalam persoalan di talang renah ini. tentang bagaimana bisa, seorang anak kades diangkat menjadi sekdes. bagaimana proses pemilihannya, ini dapat didalami," kata dia, menyeru. 
alasan perlunya aparatur pemeriksa intern pemerintah (apip) menyelisik "sisi lain" kemelut dugaan korupsi di desa itu, dapat menjadi preseden positif dalam menangkal praktik penyalahgunaan wewenang hingga kebijakan yang memantik konflik kepentingan. 
"pembinaan di sektor desa ini sangatlah penting. karena salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) ini, mengancam kualitas tatanan pemerintahan desa kedepan. stop kebijakan konflik kepentingan di desa," ujarnya. 
maka melyan sori juga menilai radar investigasi inspektorat, perlu didukung untuk lebih mumpuni. ini mengingat, lokus korupsi dana desa misalnya yang wilayah pengawasan yang menjadi kewenangan aparatur pemeriksa intern pemerintah (apip) itu, terus meluas. 
baca juga:lokus korupsi meluas, radar inspektorat perlu digeber
baca juga:auditor kejati bengkulu panggil belasan saksi perkara korupsi dana btt
aktornya juga terus berkembang. selama ini, kerap menjerat kepala desa saja selaku kuasa pengguna anggaran (kpa). kini sudah lebih melebar hingga pentolan-pentolan badan usaha milik desa (bumdes). 
menurut dia, peranan inspektorat daerah menjadi sangat penting. opd khusus ini, harus mampu memiliki sistem mitigasi untuk mampu membaca kemungkinan-kemungkinan pelanggaran, mulai dari administratif hingga yang bisa menyebabkan kerugian negara atau keuangan daerah.
"sejatinya penjarahan "elegan" duit negara polanya tidak berubah. bisa dari kebijakan, bisa kongkalikong dengan pihak ketiga. tinggal lagi, pola-polanya yang terus beragam. maka, kualitas mitigasi menjadi kunci, agar bisa menjamah di sektor hulu. tidak sebatas hilir," ungkapnya, menganalisa.
sekadar menginformasikan, strata pengawasan dana desa sebenarnya sudah diatur sejak lama. salah satunya, ditegaskan lewat permendagri 73/2020. 
baca juga:korupsi bumdes bisa seret tersangka lain? begini kata jaksa
baca juga:breaking news : mantan kades tersangka dugaan korupsi kasus bumdes gardu
beleid tersebut menegaskan tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan dana desa.
pada pasal 5 sudah mengatur subjek sampai dengan obyek untuk memastikan penyelenggaraan program yang dipayungi uu undang-undang desa yang telah direvisi itu. 
via aturan turunan tersebut, mengamanahkan pola-pola dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan desa. 
dana desa yang berkomposisi ragam program, tak terkecuali bumdes, pengawasannya dilakukan mulai dari aparatur pemeriksa intern pemerintah (apip), camat, badan permusyawaratan desa (bpd) sampai dengan masyarakat, sebagai wujud semangat penyelenggaraan pemerintahan partisipatif. 
baca juga:skandal korupsi eks pnpm vonis, ada terdakwa bisa meringkuk 6 tahun di penjara 
baca juga:desa menolak masukan pades ke apbdes, celah untuk korupsi?
"laju kewenangan pengawasan itu, harus dikuatkan pula dengan adanya sistem informasi pengawasan. tujuannya apa? agar publik juga mengetahui kerja-kerja yang telah dilakukan. ini era keterbukaan bung," melyan sori menyeru. 
inspektur inspektorat daerah bengkulu utara, nopri anto silaban,se, m.si, ketika dibincangi soal ini, menyampaikan upaya mitigasi telah dilakukan secara proporsi. 
hanya saja, sistem kerja apip lebih kepada menyajikan laporan-laporan yang bersifat intern yang berfungsi menjadi parameter kebijakan strategis pimpinan di daerah.   
"secara praktik, peranan investigasi ini sudah berjalan. walaupun memang perlu dilakukan peningkatan. baik dari sisi kuantitas hingga kapasitas aparaturnya," jelas silaban.
baca juga:dugaan korupsi pnpm, eks ketua dan bendahara dituntut berbeda
baca juga:perkara korupsi gedung pa, jaksa tunggu hasil audit kerugian negara
selanjutnya, kata dia, adalah soal pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan penyelenggara pemerintahan desa, baik program infrastruktur hingga non infrastruktur, termasuk, kata dia adalah soal  penyertaan modal. 
"tujuannya, agar segmen yang dipilih bumdes, tidak salah. pembangunan juga sesuai yang direncanakan. itulah regulasi mengatur, sistem pengawasan dana desa ini termasuk masyarakat. ini sebagai wujud pemerintahan yang partisipatif," jelasnya.
mestinya, pengusutan yang dilakukan oleh aph terhadap bumdes, sudah dapat menjadi pembelajaran penting bagaimana bumdes di desa yang kelahirannya dibidani oleh desa, bertujuan untuk memberikan tambahan pundi-pundi bagi desa dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. 
karenanya, sebagai aparatur pemeriksa intern pemerintah (apip), pihaknya mengimbau untuk tidak serampangan dalam melakukan penyertaan modal dari desa kepada bumdes. 
baca juga:di bengkulu! bapak jadi kades, anak jadi sekdes diduga korupsi, kini ditahan polisi
baca juga:pemkab mukomuko siapkan tiga desa sebagai calon desa anti korupsi
"masyarakat, dalam penyelenggaraan pengawasan partisipatif, memiliki posisi yang strategis untuk berkontribusi pelaksanaan program dana desa benar-benar dijalankan on the track," serunya.
empat prioritas dana desa tahun 2024 
silaban juga menegasi, aturan main penggunaan dana desa 2024, sudah digamblang kementerian desa-pdtt. lugasnya via peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 7 tahun 2023. 
beleid tersebut mengatur tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. aturan yang berlaku 1 november 2023 yang artinya harus diterap dalam peraturan kepala daerah, sebagai petunjuk teknis dan operasional penyelenggaraan dana desa (dd) tahun 2024. 
baca juga:lokus korupsi meluas, radar inspektorat perlu digeber
baca juga:korupsi bumdes bisa seret tersangka lain? begini kata jaksa
terdapat empat hal yang menjadi prioritas. seperti dilugas dalam pasal 5 mulai dari ayat (1) menjelaskan, rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, yakni pemenuhan kebutuhan dasar; terdiri atas: 
a. pencegahan dan penurunan stunting di desa: b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa; c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
ayat (2) rincian pembangunan sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b yakni pembangunan sarana dan prasarana desa; terdiri atas: 
a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan desa; b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh; 
baca juga:auditor kejati bengkulu panggil belasan saksi perkara korupsi dana btt
baca juga:breaking news : mantan kades tersangka dugaan korupsi kasus bumdes gardu
c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di desa bagi desa yang belum dialiri listrik; d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi; 
e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi; f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa; 
g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.
ayat (3) rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c yakni pengembangan potensi ekonomi lokal; terdiri atas: 
baca juga:skandal korupsi eks pnpm vonis, ada terdakwa bisa meringkuk 6 tahun di penjara 
baca juga:desa menolak masukan pades ke apbdes, celah untuk korupsi?
a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; 
b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; dan c. pengembangan desa wisata.
serta ayat (4) rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d yakni pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, terdiri atas rincian: 
dijelaskan juga dalam bab khusus yakni terkait publikasi. seperti dilugas pada pasal 15, menerangkan, pemerintah desa wajib mempublikasikan prioritas penggunaan dana desa terhitung sejak apb desa ditetapkan. 
baca juga:dugaan korupsi pnpm, eks ketua dan bendahara dituntut berbeda
baca juga:perkara korupsi gedung pa, jaksa tunggu hasil audit kerugian negara
selanjutnya di pasal 16 ayat (1) menerangkan, publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas: a. hasil musyawarah desa; dan
b. data desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen rpjm desa, dokumen rkp desa, rincian prioritas penggunaan dana desa, dan dokumen apb desa. 
pada ayat (2), menerangkan, publikasi apb desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran. 
di pasal 17 ayat (1) menegasi, publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan melalui sistem informasi desa, dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat desa; ayat (2) publikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 31 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan