APBD Wajib Disahkan November

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 23 Oct 2024 - 21:19

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Ratu Samban, Salamun Haris-Radar Utara/Muhammad Ardhia-

Terpisah, Sekda disinggung soal lanjutan pembahasan R-APBD 2025, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu, menjelaskan masih menunggu pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang kini masih berproses.

Lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ini mengatakan, TKD 2025 sudah diterbitkan pemerintah dan segera menjadi pembahasan penyempurnaan postur anggaran yang sebelumnya ditegasi lewat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Regulasi mengatur, KUA dan PPAS 2025 memang wajib disepakati lebih dulu antara eksekutif dan legislatif. Sebelum, melanjut ke penyampaian KUA-PPAS APBD Perubahan 2024.

Catatan RU, proses tersebut berlangsung cukup mulus, tanpa dibarengi riak-riak mencolok khas saat tarik ulur banyak hal saat jelang pengesahan anggaran.

Dewan yang segera berakhir pada 9 September 2024 itu pun, menjumpa sepakat begitu cepat dan proses mulus bersama eksekutif, sehingga APBD-P pun diketuk dengan tepat waktu.

"Saat ini, kami masih menunggu AKD terbentuk dan undangan dari legislatif untuk melanjutkan pembahasan dan penyempurnaan KUA-PPAS APBD 2025 yang telah disepakati," jelasnya.

Pula dibenarkan Sekda, waktu pengesahan APBD TA 2025 sesuai regulasi wajib sudah tuntas atau ketok palu selambat-lambatnya 30 November 2024.

"Karena sesuai regulasinya begitu," pungkasnya.

apbd wajib disahkan november                             radarutara.bacakoran.co - formasi alat kelengkapan dewan (akd) settle alias definitif dewan yang diperkirakan pekan depan, sudah ditunggu agenda-agenda legislasi wajib.
salah satunya lanjutan pembahasan rancangan apbd 2025 dengan parameter yang lebih lugas lewat transfer ke daerah atau tkd yang telah dirilis oleh kementerian keuangan (kemenkeu) lewat dirjen perimbangan keuangan.
secara aturan, pengesahan rapbd menjadi perda apbd 2025 selambat-lambatnya 30 november atau satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2024.
kini legislatif, masih dalam fase ramu-ramu aturan main internalnya yang bakal dileges lewat tata tertib atau tatib hingga kode etik dprd bengkulu utara yang tengah di tahap finalisasi. 
baca juga:penyusunan tatib, kode etik dan akd ditargetkan rampung dalam waktu sebulan
baca juga:pembahasan tatib dan pembentukan akd diprediksi sengit
kode etik ini, nantinya yang akan menjadi rujukan dari badan kehormatan (bk) ketika terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum dewan dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai legislator. 
sedangkan tatib akan menjadi dasar sikap dewan, dalam kerja-kerja di lembaga politik. semisal, soal jumlah kehadiran minimal, sehingga sebuah paripurna bisa digelar lantaran telah kuorum.
pengamat kebijakan publik dari universitas ratu samban (unras), salamun haris, menyampaikan ramu kode etik hingga tatib yang kini masih bergulir di dewan melalui kelompok kerja atau pokja, merupakan momentum strategis sekaligus menjadi legitimasi kualitas regulasi yang nantinya akan ditelurkan, sehingga nanti tidak hanya menjadi rujukan internal dewan, tapi juga rujukan publik. 
baca juga:penyaluran dana insentif desa tunggu pengesahan apbd perubahan 2024
baca juga:apbd perubahan 2024 disahkan, opd diminta cepat realisasikan anggaran
"maka momen finalisasi ini, pastinya memerlukan konsentrasi yang tinggi. karena pastinya, dibarengi dengan telaah-telaah mendalam yang melibatkan lintas stakeholder," ungkapnya. 
maka kualitas dari produk hukum yang akan ditelurkan, kata salamun, menjadi legitimasi bagi lembaga politik itu sendiri. pasalnya, regulasi internal dan aturan main itu, nantinya akan menyuguhkan anatomi regulasi yang akan dituntut dengan konsistensi di tataran praktiknya. 
"ya kita tunggu saja. karena saat ini, memang masih dalam ranah di sana," jelasnya.
terpisah, sekda disinggung soal lanjutan pembahasan r-apbd 2025, ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) itu, menjelaskan masih menunggu pembentukan alat kelengkapan dewan (akd) yang kini masih berproses. 
baca juga:bkd usulkan dana lelang mobnas di apbd perubahan 2024
baca juga:dewan pastikan ploating apbd perubahan rp500 juta untuk pemetaan bumi pekal
lulusan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri (stpdn) ini mengatakan, tkd 2025 sudah diterbitkan pemerintah dan segera menjadi pembahasan penyempurnaan postur anggaran yang sebelumnya ditegasi lewat kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas). 
regulasi mengatur, kua dan ppas 2025 memang wajib disepakati lebih dulu antara eksekutif dan legislatif. sebelum, melanjut ke penyampaian kua-ppas apbd perubahan 2024.
catatan ru, proses tersebut berlangsung cukup mulus, tanpa dibarengi riak-riak mencolok khas saat tarik ulur banyak hal saat jelang pengesahan anggaran.
dewan yang segera berakhir pada 9 september 2024 itu pun, menjumpa sepakat begitu cepat dan proses mulus bersama eksekutif, sehingga apbd-p pun diketuk dengan tepat waktu.  
baca juga:ini ploting anggaran untuk apbd 2025 
baca juga:konsisten dukung pemekaran, siapkan anggaran di apbd perubahan
"saat ini, kami masih menunggu akd terbentuk dan undangan dari legislatif untuk melanjutkan pembahasan dan penyempurnaan kua-ppas apbd 2025 yang telah disepakati," jelasnya. 
pula dibenarkan sekda, waktu pengesahan apbd ta 2025 sesuai regulasi wajib sudah tuntas atau ketok palu selambat-lambatnya 30 november 2024. 
"karena sesuai regulasinya begitu," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 24 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan