Manusia Vs Harimau di Bengkulu ke KLHK, Ribuan Hektar jadi Perhutanan Sosial

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 20 Oct 2024 - 21:46

Pjs Bupati Bengkulu Utara, Dr Drs Andi Muhammad Yusuf, M.Si-Radar Utara/Wahyudi Ndut-

manusia vs harimau di bengkulu ke klhk, ribuan hektar jadi perhutanan sosial                             radarutara.bacakoran.co - konflik harimau dengan manusia di provinsi bengkulu, tepatnya di kecamatan pinang raya dan napal putih kabupaten bengkulu utara, belum menjumpa penyelesaian. 
penelusuran ru, total belasan ribu hektar kawasan hutan di daerah ini menjadi program perhutanan sosial. khusus pada wilayah kecamatan napal putih saja, lebih dari 7 ribu hektar hutan kawasan menjadi sah digarap masyarakat, meski dengan embel-embel alias syarat, seperti dilarang menanam sawit.
upaya menangkap harimau sumatera (panthera tigris sondaica) oleh balai konservasi sumber daya alam (bksda) bengkulu, hingga beberapa kali memindah perangkapnya, belum mampu membuat harimau kepincut. 
dibaca redaksi ru dan radarutara.bacakoran.co, pjs bupati bengkulu utara, dr andi muhammad yusuf, pada 18 oktober 2024, bersurat ke direktur jenderal (dirjen) konservasi sumber daya alam dan ekosistem kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) republik indonesia. 
baca juga:harimau nongkrong di rumah warga, tni/polri bertindak
baca juga:sapi diterkam, teror harimau masih menghantui warga alas bangun
surat dengan nomor 100.2.1/6759/b.1 tersebut, merupakan permohonan tindak lanjut penanganan konflik antara manusia dengan harimau sumatera yang belum juga usai. 
pemda bengkulu utara sebenarnya, telah bersurat pada 19 agustus 2024 perihal permohonan bantuan antisipasi terjadinya konflik manusia dan satwa liar dengan nomor : 000.4.10/25/2024/bapelitbangda. 
selanjutnya, daerah juga pada september telah bersurat dengan tema serupa. tepatnya lewat surat nomor : 000.4.10/11/b.1 tanggal 2 september 2024. surat itu memiliki perihal permohonan penanganan harimau sumatera dengan penembakan bius. 
dokumen tersebut pun menjadi memoar yang dijadikan dasar pemerintah daerah kembali bersurat kepada otoritas pemerintah kali kedua. 
baca juga:perangkap harimau desa kinal jaya diberi umpan 1 ekor kambing
baca juga: bksda pindahkan perangkap harimau ke kinal jaya
"langkah bersurat ini, sekaligus berkoordinasi menyikapi konflik satwa liar dengan manusia yang masih terjadi. upaya ini bermaksud penyelamatan masyarakat serta pelestarian satwa dilindungi," ujar pjs bupati andi muhammad yusuf, senada dengan surat yang ditandatanganinya, 18 oktober 2024.
pemerintah daerah turut menceritakan kasuistik konflik yang terjadi, sehingga meminta dilakukan penanganan terpadu selain demi keselamatan masyarakat sampai dengan menjaga keamanan dan kondusifitas tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati bengkulu utara pada 2 kecamatan. 
dijelaskan, potensi gangguan terjadi di kecamatan pinang raya tepatnya di dusun alas bangun desa bukit harapan, desa tanjung muara, dusun limas jaya dan dusun sebayur jaya desa air sebayur. 
selain itu, di kecamatan napal putih yakni di desa tanjung kemenyan dan desa gembung raya. 
baca juga:perangkap harimau di napal putih dan pinang raya masih terpasang
baca juga:intensitas kemunculan harimau makin membuat warga cemas
pula diterangkan, bksda bengkulu yang sudah melakukan upayanya, namun tidak jua membuahkan hasil, meski sudah memasang perangkap berpindah-pindah, namun harimau tetap saja memunculkan diri ke pemukiman warga. 
camat napal putih, bambang, menyampaikan adanya konflik harimau sumatera dengan warganya yang melihat hewan buas itu muncul di sekitaran desa tanjung kemenyan, desa gembung raya dan desa muara santan. 
pada 30 agustus 2024, masih dalam tema surat camat napal putih, harimau sumatera beberapa kali memunculkan diri, memangsa ternak kian menyebabkan kecemasan masyarakat. 
harimau kian berkeliaran. pasalnya 1,5 bulan berselang, hewan buas itu kembali memunculkan diri dan sempat direkam warga di kawasan dusun alas bangun, desa bukit harapan kecamatan pinang raya. video yang menyebar 14 oktober 2024 itu pun viral. 
baca juga:teror harimau menghantui, incar ternak masyarakat. begini kata bksda
baca juga:teror harimau tak ganggu aktivitas pendidikan di alas bangun, minta tambah perangkap
ribuan hektar masuk perhutanan sosial 
penelusuran ru, belasan ribu hutan lindung di kabupaten bengkulu utara sejak 2017 hingga 2024, menjadi obyek direktif menteri lhk dalam program perhutanan sosial. 
tahun 2024 ini, di desa muara santan kecamatan napal putih, terdapat lokus perhutanan sosial yang luasnya tidak biasa:  2.120 hektar. 
pada tahun 2023, dengan luasan 4.945 hektar ditetapkan sebagai lokus perhutanan sosial yang wilayahnya berada di desa tanjung kemayan kecamatan napal putih.
 pada 2018, 300-an hektar lebih hutan kawasan menjadi obyek perhutanan sosial. penegasan lhk dalam program berbasis kemitraan. 
baca juga:patung pejuang dan harimau gagal dibangun
baca juga:teror harimau makin menggila, bksda bengkulu bakal tambah perangkap
masing-masing memiliki luasan 95 hektar di dusun santan raya desa tanjung kemenyan, 56 hektar di dusun santan raya desa tanjung kemenyan.
kemudian seluas 67 hektar di dusun santan raya desa tanjung kemenyan serta 165 hektar yang juga di di dusun santan raya desa tanjung kemenyan. 
kabag sda setkab bengkulu utara, wahidu sawal, saat dikonfirmasi menegaskan program perhutanan sosial atau ps, tidak serta merta dimaknai sebagai dasar merambah hutan. 
dia menegaskan, salah satu hal yang dilarang peserta program ps pada lokus yang telah ditetapkan sebagai lokus perhutanan sosial adalah tidak menanaminya dengan tanaman sawit. 
baca juga:harimau nongkrong di rumah warga, tni/polri bertindak
baca juga:sapi diterkam, teror harimau masih menghantui warga alas bangun
"dan program ini,bukan selamanya. tapi berjangka waktu. kalau tidak salah 25 tahun," ujarnya, belum lama ini. 
disinggung mekanisme pengusulan program kedepannya, wahidu menjelaskan saat ini daerah tengah mendesain mitigasi untuk memaksimalkan program dari kementerian lhk ini. 
"seperti skema rekomendasi dari daerah. karena kawasan hutan yang diajukan ini kan di kabupaten. sementara, kini kabupaten tidak memiliki kewenangan di sektor kehutanan," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 21 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan