Lokus Korupsi Meluas, Radar Inspektorat Perlu Digeber

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 11 Oct 2024 - 20:53

UU Desa mengamanahi penyelenggaran dana desa mengusung semangat padat karya.-Radar Utara/Benny Siswanto-

lokus korupsi meluas, radar inspektorat perlu digeber                            radarutara.bacakoran.co - radar investigasi inspektorat, perlu didukung untuk lebih mumpuni. 
ini mengingat, lokus korupsi dana desa misalnya yang wilayah pengawasan menjadi kewenangan aparatur pemeriksa intern pemerintah (apip) itu, terus meluas. 
aktornya juga terus berkembang. selama ini, kerap menjerat kepala desa saja selaku kuasa pengguna anggaran (kpa). 
kini sudah lebih melebar hingga pentolan-pentolan badan usaha milik desa (bumdes). 
pengamat anti korupsi, melyan sori, menilai dukungan anggaran kepada motor pengawasan, layaknya inspektorat daerah menjadi keharusan. 
baca juga:auditor kejati bengkulu panggil belasan saksi perkara korupsi dana btt
baca juga:korupsi bumdes bisa seret tersangka lain? begini kata jaksa
apalagi saat ini, inspektorat daerah relatif memiliki alat kerja yang lebih lengkap. 
tidak hanya bersifat pasif, dengan menunggu laporan. 
tapi bisa lebih aktif, sejalan dengan penambahan inspektur pembantu atau irban investigasi yang melengkapi fungsinya sejak beberapa tahun terakhir. 
"peranan inspektorat daerah menjadi sangat penting. opd khusus ini, harus mampu memiliki sistem mitigasi untuk mampu membaca kemungkinan-kemungkinan pelanggaran, mulai dari administratif hingga yang bisa menyebabkan kerugian negara atau keuangan daerah," ujarnya. 
baca juga:korupsi bumdes bisa seret tersangka lain? begini kata jaksa
baca juga:skandal korupsi eks pnpm vonis, ada terdakwa bisa meringkuk 6 tahun di penjara 
sekadar menginformasikan, strata pengawasan dana desa sebenarnya sudah diatur sejak lama. salah satunya, ditegaskan leat permendagri 73/2020. 
beleid tersebut menegaskan tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan dana desa.
pada pasal 5 sudah mengatur subjek sampai dengan obyek untuk memastikan penyelenggaraan program yang dipayungi uu undang-undang desa yang telah direvisi itu. 
via aturan turunan tersebut, mengamanahkan pola-pola dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan desa. 
baca juga:dugaan korupsi pnpm, eks ketua dan bendahara dituntut berbeda
baca juga:perkara korupsi gedung pa, jaksa tunggu hasil audit kerugian negara
dana desa yang berkomposisi ragam program, tak terkecuali bumdes, pengawasannya dilakukan mulai dari aparatur pemeriksa intern pemerintah (apip), camat, badan permusyawaratan desa (bpd) sampai dengan masyarakat, sebagai wujud semangat penyelenggaraan pemerintahan partisipatif. 
"laju kewenangan pengawasan itu, harus dikuatkan pula dengan adanya sistem informasi pengawasan. 
tujuannya apa? agar publik juga mengetahui kerja-kerja yang telah dilakukan. ini era keterbukaan bung," melyan sori menyeru. 
terbongkarnya kusut penyertaan modal yang berujung ditetapkanya hm, direktur bumdes ganesa urai di kecamatan ketahun oleh kejaksaan negeri bengkulu utara (bu) yang berujung menjadi terpidana, di pandang melyan sori, harus dibarengi dengan langkah perbaikan hingga pengawasan atas aktivitas ekonomi perusahaan desa itu, dalam menyelenggarakan program hasil suntikan modal dari dana desa. 
baca juga:kejari mukomuko buru penikmat uang korupsi rsud
baca juga:kpk tahan dua tersangka korupsi di pt asuransi jasindo, kerugian negara rp38 miliar
skandal bumdes juga kembali terulang, setelah korp adhyaksa juga meningkatkan status pengusutan dugaan rasuah di lingkungan bumdes ke penyidikan dan telah menyeret elit di desa alias mantan kades.
salah satu hal yang menjadi cermatan adalah soal pentingnya analisa pasar, terhadap segmen ekonomi yang bakal digeluti bumdes. 
inspektur inspektorat daerah bengkulu utara, nopri anto silaban,se, m.si, ketika dibincangi soal ini, menyampaikan upaya mitigasi telah dilakukan secara proporsi. 
hanya saja, sistem kerja apip lebih kepada menyajikan laporan-laporan yang bersifat intern yang berfungsi menjadi parameter kebijakan strategis pimpinan di daerah.   
baca juga:perkara korupsi rp4,8 miliar peninggalan kajari rudi iskandar sh, mh segera di sidangkan
baca juga:7 tersangka korupsi rsud resmi menjadi tahanan pengadilan tipikor bengkulu
"secara praktik, peranan investigasi ini sudah berjalan. walaupun memang perlu dilakukan peningkatan. baik dari sisi kuantitas hingga kapasitas aparaturnya," jelas silaban.
selanjutnya, kata dia, adalah soal pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan penyelenggara pemerintahan desa atas penyertaan modal yang sudah dilakukan. 
penegasan ini disampaikan silaban, menyikapi kembali terbongkarnya dugaan korupsi atas penyelenggaraan kegiatan bumdes di daerah yang bukan kali pertama oleh institusi penegak hukum.
"dua hal harus menjadi cermatan desa dan bpd. bagaimana proses penyertaan modal, sampai dengan pelaksanaan atas penyertaan modal oleh bumdes. termasuk, pentingnya analisa pasar," tegas 
baca juga:auditor kejati bengkulu panggil belasan saksi perkara korupsi dana btt
baca juga:korupsi bumdes bisa seret tersangka lain? begini kata jaksa
"tujuannya, agar segmen yang dipilih bumdes, tidak salah. karena kalo salah, implikasinya kan merugi. merugi bumdes ya merugi desa," jabarnya lagi. 
mestinya, pengusutan yang dilakukan oleh aph terhadap bumdes, sudah dapat menjadi pembelajaran penting bagaimana bumdes di desa yang kelahirannya dibidani oleh desa, bertujuan untuk memberikan tambahan pundi-pundi bagi desa dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. 
karenanya, sebagai aparatur pemeriksa intern pemerintah (apip), pihaknya mengimbau untuk tidak serampangan dalam melakukan penyertaan modal dari desa kepada bumdes. 
"masyarakat, dalam penyelenggaraan pengawasan partisipatif, memiliki posisi yang strategis untuk berkontribusi pelaksanaan program dana desa benar-benar dijalankan on the track," serunya.
baca juga:breaking news : mantan kades tersangka dugaan korupsi kasus bumdes gardu
baca juga:skandal korupsi eks pnpm vonis, ada terdakwa bisa meringkuk 6 tahun di penjara 
empat prioritas dana desa tahun 2024 
silaban juga menegasi, aturan main penggunaan dana desa 2024, sudah digamblang kementerian desa-pdtt. lugasnya via peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 7 tahun 2023. 
beleid tersebut mengatur tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. aturan yang berlaku 1 november 2023 yang artinya harus diterap dalam peraturan kepala daerah, sebagai petunjuk teknis dan operasional penyelenggaraan dana desa (dd) tahun 2024. 
terdapat empat hal yang menjadi prioritas. seperti dilugas dalam pasal 5 mulai dari ayat (1) menjelaskan, rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, yakni pemenuhan kebutuhan dasar; terdiri atas: 
a. pencegahan dan penurunan stunting di desa: b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa; c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
baca juga:auditor kejati bengkulu panggil belasan saksi perkara korupsi dana btt
baca juga:korupsi bumdes bisa seret tersangka lain? begini kata jaksa
ayat (2) rincian pembangunan sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b yakni pembangunan sarana dan prasarana desa; terdiri atas: 
a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan desa; b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh; 
c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di desa bagi desa yang belum dialiri listrik; d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi; 
e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi; f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa; 
baca juga:breaking news : mantan kades tersangka dugaan korupsi kasus bumdes gardu
baca juga:skandal korupsi eks pnpm vonis, ada terdakwa bisa meringkuk 6 tahun di penjara 
g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.
ayat (3) rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c yakni pengembangan potensi ekonomi lokal; terdiri atas: 
a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; 
b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; dan c. pengembangan desa wisata.
baca juga:dugaan korupsi pnpm, eks ketua dan bendahara dituntut berbeda
baca juga:perkara korupsi gedung pa, jaksa tunggu hasil audit kerugian negara
serta ayat (4) rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d yakni pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, terdiri atas rincian: 
dijelaskan juga dalam bab khusus yakni terkait publikasi. seperti dilugas pada pasal 15, menerangkan, pemerintah desa wajib mempublikasikan prioritas penggunaan dana desa terhitung sejak apb desa ditetapkan. 
selanjutnya di pasal 16 ayat (1) menerangkan, publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas: a. hasil musyawarah desa; dan
b. data desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen rpjm desa, dokumen rkp desa, rincian prioritas penggunaan dana desa, dan dokumen apb desa. 
baca juga:perkara korupsi rp4,8 miliar peninggalan kajari rudi iskandar sh, mh segera di sidangkan
baca juga:7 tersangka korupsi rsud resmi menjadi tahanan pengadilan tipikor bengkulu
pada ayat (2), menerangkan, publikasi apb desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran. 
di pasal 17 ayat (1) menegasi, publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan melalui sistem informasi desa, dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat desa; ayat (2) publikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 12 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan