Kominfo Bakal Tidak Tegas Pelaku Penyebar Berita Hoax Yang Serang Capres-Cawapres

RADAR UTARA- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan jika Kominfo bakal netral dalam Pilpres 2024 ini.

Oleh karena tu, pihaknya bakal mengambil tindakan tegas jika ditemukan berita hoax yang menyerang kandidat capres-cawapres. 

"Siapapun kandidatnya, siapapun partainya, kalau difitnah, bisa kami proses," ujar Budi Arie di Press Room Kominfo, Kamis (/11/2023). 

Untuk melakukan pemberantasan terkait berita hoax itu, Budi Arie mengaku Kominfo telah memiliki Satgas Anti Hoax. 

Oleh karena itu, jika muncul isu hoax soal pemilu, maka Kominfo bakal memberi penjelasan ke masyarakat. Salah satu caranya, yakni dengan memberi stempel "Hoax" pada semua berita palsu tersebut. 

Kemudian soal proses hukum bagi pelakunya, Budi Arie menjelaskan, Kominfo bakal mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU ITE, UU KUHP, dan lain sebagainya.

"Pokoknya kalau melanggar hukum, kami serahkan ke penegak hukum," ucapnya. 

Sebelumnya,  Budi Arie menyampaikan adanya 98 isu hoax Pemilu sepanjang Januari hingga 26 Oktober 2023.  Ia menyebut jumlah itu meningkat drastis dibanding temuan tahun lalu. 

BACA JUGA:Pemerintah Tindak Tegas Akun Penyebar Hoax, 3 Cara Ini Akan Diterapkan

"Sepanjang 2022 ada 10 hoax Pemilu. (Tahun ini) terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat," ujar Budi Arie dalam konferensi pers di Media Center Kominfo, Jumat, 27 Oktober 2023 lalu.

Budi Arie juga mengatakan, meski secara terlihat fluktuatif, temuan isu hoax Pemilu pada Juli 2023 meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Berdasarkan data yang ia paparkan, pada Januari dan Februari  masing-masing ada temuan satu hoax Pemilu. Kemudian, 8 hoax pada Maret, 1 hoax  pada April, 5 hoax pada Mei, dan 9 hoax pada Juni.

Sementara itu, pada Juli 2023, ada 14 hoax Pemilu yang ditemukan Kominfo. Lalu bertambah menjadi 18 hoax pada Agustus. Meski sempat menurun menjadi 13 hoax Pemilu pada September, temuan bulan selanjutnya meningkat menjadi 21 hoax Pemilu per 26 Oktober 2023. 

"Penyebaran hoax dan disinformasi terkait Pemilu ditemukan di berbagai media sosial, tapi paling banyak ditemukan di Facebook," tutur Budi Arie. 

Ia pun mengatakan situasi ini patut menjadi kekhawatiran bersama. Sebab, menurutnya, hoax Pemilu dapat menurunkan kualitas demokrasi. Selain itu, berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

"Akibatnya, Pemilu yang seharusnya jadi pesta demokarasi terkikis integritasnya, serta menimbulkan ketidakpercayaan antarwarga bangsa," tutupnya.