BENGKULU RU - Pemekaran Bumi Pekal yang kembali digaungkan ditengah-tengah tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 di Provinsi Bengkulu, dinilai hanya menjadi komoditas politik pihak-pihak tertentu.
Demikian ditegaskan salah satu tokoh masyarakat Pekal, H. Yurman Hamedi, S.Ip yang juga dikenal sebagai Ketua Kaum Agung Pekal, Minggu 29 September 2024.
“Ini sebuah ironi karena hampir setiap jelang pelaksanaan Pilkada, pasti pemekaran Bumi Pekal ini selalu menjadi komoditas politik pihak tertentu saja,” sesal Yurman.
Meskipun demikian, lanjut Yurman, masyarakat khususnya di Bumi Pekal ini perlu tahu dan paham, jika pemekaran tersebut sampai kiamat tidak bakal bisa dilakukan.
BACA JUGA:Pemekaran Desa di Mukomuko Berpeluang Tahun 2026
BACA JUGA:Konsisten Dukung Pemekaran, Siapkan Anggaran di APBD Perubahan
“Kecuali aturan terkait moratorium (pemberhentian sementara) pemekaran atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dicabut,” tegas pria yang menyandang gelar adat Pekal sebagai Maharaja Tangkas.
Menurut Yurman, terkait pemekaran Bumi Pekal ini, dirinya berharap masyarakat jangan dibodoh-bodohi lantaran ada kepentingan dalam Pilkada.
“Apalagi terkait pemekaran tersebut, ibarat kata pepatah Jauh Panggang dari Api. Ini saat Pilkada sibuk menjanjikan pemekaran Bumi Pekal, apakah tidak berpikir dulu bagaimana perasaan masyarakat,” sindir Yurman.
Yurman menambahkan, memang pemekaran DOB itu masih ada kemungkinan, seperti yang terjadi di Papua. Tapi setidaknya harus memenuhi tiga syarat.
BACA JUGA: Pemerintah Tetap Komit Dukung Pemekaran, Janjikan Anggaran di Perubahan
“Pertama dari sisi keamanan, permasalahannya Bumi Pekal ini aman-aman saja. Kedua dari sisi politik, terbukti juga kalau Bumi Pekal kondisinya baik-baik saja dan tidak ada kerusuhan seperti dalam Pemilu,” beber Yurman.
Terakhir, sambung Yurman, dari sisi ekonomi. Hampir seluruh kebutuhan tersedia di tengah-tengah masyarakat. Kecuali barang-barang yang bersifat membahayakan, seperti senjata api, narkotika dan barang terlarang lainnya.
“Kalau sekarang untuk pemekaran Bumi Pekal itu sudah disiapkan sekretariat presidium dan lahan. Kita yakin, setelah Pilkada semua itu bakal hilang,” tambah Yurman.