Kemudian pilar ketiga adalah peningkatan infrastruktur untuk mendukung mobilitas dan akses ekonomi, seperti pembangunan jalan tol dan akses digital, yang berkontribusi signifikan dalam pemerataan ekonomi dan membuka peluang ekonomi di daerah-daerah terpencil.
BACA JUGA:Tekan Angka Kemiskinan, Bupati Ajak Warga Ikut Program KB
BACA JUGA: Pemkab Mukomuko Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan Menjadi 10,76 Persen
“Dari pelbagai kebijakan untuk tetap mempertahankan kestabilan ekonomi, tak dipungkiri afirmasi pemerintah untuk penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi sangat terang benderang,” ujarnya, dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Satu Dekade Membangun Indonesia Maju.
Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan penopang utama perekonomian Indonesia. Sektor itu menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Ahli Utama Pengembang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM RS Hanung Harimba Rachman mengemukakan, wajar bila sektor itu mampu menyediakan lapangan kerja bagi mayoritas masyarakat. Sektor tersebut menjadi fokus utama pemerintah dalam strategi pengentasan kemiskinan,
Dia juga menyoroti tiga langkah strategis dalam memperkuat UMKM, yaitu modal, akses permodalan, dan perlindungan. Pemerintah diketahui telah menyediakan berbagai program pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, serta mendorong UMKM untuk memanfaatkan platform digital yang semakin berkembang.
BACA JUGA: Angka Kemiskinan Turun 10,7 Persen di Kabupaten Mukomuko
BACA JUGA: Memotret Angka Kemiskinan lewat Susenas di Bengkulu Utara
Selain itu, regulasi yang melindungi UMKM dari praktik perdagangan tidak sehat seperti predatory pricing juga diperkuat.
Hal ini penting untuk memastikan UMKM mampu bersaing, baik di pasar lokal maupun internasional.
Mesin Pertumbuhan
Selain sektor UMKM, kelas menengah memiliki peran krusial sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, baik di level nasional maupun global.
Oleh karena itu, menjaga daya beli kelas menengah menjadi prioritas utama pemerintah.
BACA JUGA: Tekan Angka Kemiskinan, Penyaluran BLT-DD Talang Petai Tahun 2023 Tuntas