Penyebaran anggaran perguliran yang dipungkasi pada 2014, sebagai momen injury time program PNPM yang dicanang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, disinyalir dimanfaatkan oknum nakal lantaran situasi ketidakjelasan status hukum, bahkan pengawasan dari pemerintah, sebagai objek bancakan oknum-oknum tertentu.
Pantauan RU, tidak hanya pengelola UPK yang sudah nyaris ketahuan membuat daftar peminjam hingga kelompok fiktif. Perguliran eks PNPM itu pun disinyalir dinikmati alih-alih sebagai debitur oleh pejabat eselon di lingkungan Pemda Bengkulu Utara.
Jauh sebelum perkara ini diusut resmi, kabupaten bahkan kesulitan dalam melacak laporan keuangan dan pertanggungjawaban soal perguliran. RU menjadi media massa paling pertama yang menyoroti soal ini.
BACA JUGA:Jejak Laporan Abal-Abal PNPM Terbongkar, 2 Pengelola Terjerat
BACA JUGA: Eks PNPM Bertranspormasi ke BUMDESMA MASSE Makmur
Pernah diulas juga, sebaran keuangan perguliran di setiap kecamatan yang menjadi sasaran program, minus Kecamatan Air Padang.
Total anggaran yang perlu dicermati serius mencapai belasan miliar yang sangat rawan penyalahgunaan. Patut diduga, kalau pun terjadi koruptif, modus operandinya tidak berbeda jauh.