RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Perguliran Kredit Usaha Rakyat atau KUR, dinilai Wakil Bupati Arie Septia Adinata atau ASA, potensial menjadi triger ekonomi di sektor UMKM.
Arie yang menggandeng Sumarno, pensiunan guru dari Dapil 4 saat pencalonan Agustus 2024 dalam percaturan Pilkada 2024, menilai KUR perlu merupakan instrumen pemerintah yang sudah terbukti menciptakan cluster-cluster ekonomi yang kuat saat menghadapi badai krisis.
"Kedepan, kita berharap KUR ini memiliki desain pengawasan di daerah yang lebih maksimal. Tujuannya apa? agar sektor UMKM ini kian menggeliat," ujar politisi PDIP ini.
Senada dengan data penelusuran RU, angka penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) Provinsi Bengkulu yang tembus angka Rp 306,3 miliar, dinilai Arie bisa menjadi episentrum ekonomi makro.
BACA JUGA:Geliat Ekspor Kopi Sumatera Perlu Permodalan, Bagaimana Evaluasi KUR Pemerintah?
BACA JUGA:Program KUR di Bengkulu Utara Tembus 306 Miliar
Total perguliran kredit lunak tersebut, merupakan kondisi penyaluran periode sampai dengan Juni Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang digandeng pemerintah.
Bank Rakyat Indonesia atau BRI, masih mendominasi perguliran kredit khusus yang dijalankan pemerintah melalui lembaga perbankan, guna menggeliatkan ekonomi ini.
Laporan transaksi penyaluran terakhir yang ditangkap sistem Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bank pelat merah kali terakhir periode Juni, menyalurkan KUR Kecil sebesar Rp 200.000.000 kepada satu orang dengan kualifikasi pendidikan sarjana.
"Maka KUR ini harus dikawal bersama. Agar tepat sasaran sehingga menjadi program yang tepat guna serta menjadi simpul-simpul ekonomi kerakyatan," harapnya.
BACA JUGA:Dorong Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya dan UMKM Lokal
BACA JUGA:Beli Produk Lokal, Bentuk Dukungan Terhadap UMKM
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bengkulu Utara, Rimiwang Muksin, saat dibincangi perihal kredit lunak di daerah, menjelaskan KUR didesain pemerintah untuk merangsang geliat ekonomi di daerah.
"Geliat ekonomi yang dimaksud ini, adalah kemunculan cluster-cluster baru. Karenanya, KUR mesti penyalurannya teruas meluas," ujar Rimiwang di kantornya, belum lama ini.
Daerah sejauh ini masih dihadapkan dengan sistem pengawasan yang tidak begitu leluasa. Layaknya pada koperasi. Obyek pengawasan, kata dia, adalah hanya fokus pada koperasi yang berijin.