Gejolak tersebut, ujar Menkeu, selain berkontribusi signifikan terhadap inflasi inti, juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat.
BACA JUGA: Melanjutkan Kebangkitan Industri Pariwisata Indonesia
BACA JUGA: Mendongkrak Kinerja Industri Manufaktur di 2024
Langkah pemerintah menyikapi situasi itu, Kemenkeu akan merumuskan langkah APBN sebagai shock absorber dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada saat momentum perekonomian global melemah.
“Benar, kita harus melindungi dari sisi domestik," tambah Menkeu Sri Mulyani.
Salah satu instrumen untuk menekan laju inflasi adalah mendistribusikan bantuan sosial (bansos). Dalam konteks itu, dana yang disediakan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan bantuan sosial (bansos) mencapai Rp496 triliun tahun ini. Naik Rp20 triliun, dari alokasi bansos di APBN 2023 sebesar Rp476 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.
BACA JUGA: Indonesia Gandeng Vietnam Jadi Pemain Lobster Dunia
BACA JUGA: Hilirisasi Tepat, Tuai Hasil Positif
Menkeu mengatakan peningkatan anggaran bansos senilai Rp20 triliun itu telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui menjadi Undang-Undang (UU) APBN.
Meski begitu, Sri Mulyani menggarisbawahi intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos.
Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.
Anggaran itu digunakan untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, mengembangkan sentra-sentra produksi, hingga menguatkan cadangan pangan nasional. “Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN,” kata Menkeu.
BACA JUGA:Mengejar Realisasi Investasi Rp1.650 Triliun di 2024
BACA JUGA: Cawapres Mahfud Semobil dengan Arie Septia Adinata
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengemukakan, peran bank sentra dalam konteks pengendalian inflasi berupa memberikan respons kebijakan yang diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga termasuk harga pangan, memperkuat ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, dan memperkuat strategi komunikasi, guna menahan tekanan inflasi.