Menyitir laporan RU sebelumnya, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, menyampaikan kondisional tindak lanjut atas mandatory anggaran yang semestinya sudah disalur paling lambat 5 bulan sebelum tahapan pemungutan suara.
Dijelaskan, rangkuman laporan yang telah dihimpun pusat mendapati angka NPHD Pilkada dengan KPU nilainya Rp28,73 triliun dan sudah terealisasi senilai Rp22,11 triliun.
BACA JUGA:Kehadiran Pemilih pada Pilkada Serentak 2024 Tak Sesuai Target, Begini Kata PPK
BACA JUGA:Masyarakat Diminta Tetap Rukun Usai Pilkada 2024
Dilaporkan juga, 518 pemda telah meneken NPHD dengan Bawaslu senilai Rp 8,61 triliun. Sebanyak 387 daerah meneken NPHD dengan Tentara Nasional Indonesia dengan nilai total Rp936,95 miliar dengan realisasi penyaluran hibah senilai 567,43 miliar oleh 200 pemda.
Juga dilaporkan sebanyak 420 pemda menekan NPHD dengan Polri senilai Rp3 triliun dengan realisasi penyaluran saat itu di angka Rp1,71 triliun. (bep)