BENGKULU RU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah mengalokasikan anggaran untuk pemberangkatan Calon Jema'ah Haji (CJH) pada tahun 2025 mendatang, berkisar Rp 15 miliar.
Demikian disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu, Ferry Ernez Parera, S.STP, M.Si, Selasa 17 Desember 2024.
"Anggaran untuk pemberangkatan CJH Provinsi Bengkulu pada tahun depan sama dengan tahun ini, yakni berkisar diangka Rp 15 miliar," ungkap Ferry.
Menurut Ferry, anggaran itu diantaranya dipergunakan untuk biaya pesawat para CJH dari Bengkulu menuju Embarkasi Padang hingga diterbangkan ke tanah suci Mekkah.
BACA JUGA:Nunggu 21 Tahun, Setoran Haji Daerah di Bengkulu Ini Tembus Rp100 Miliar
BACA JUGA:Layani Tabungan Haji, Layanan Bank Bengkulu Diharapkan Meningkat
"Kemudian sepulang para jema'ah setelah menunaikan ibadah haji. Alokasi anggarannya sudah dimasukkan dalam APBD tahun depan, yang sejauh ini masih dalam tahapan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," kata Ferry.
Disisi lain, Ferry mengharapkan seiring dengan telah dialokasikannya anggaran untuk pemberangkatan, pihaknya berharap kuota haji untuk Bengkulu pada tahun depan dapat ditambah.
"Kalau tahun inikan kuota kita berkisar 1.700an atau kurang dari 5 kloter pemberangkatan. Tahun depan kita berharap dapat ditambah menjadi 1.800an atau 2.000an hingga bisa 5 kloter," harap Ferry,
Meskipun demikian, lanjut Ferry, kepastian berapa jumlah kuota haji tahun 2025 mendatang, baru disampaikan akhir tahun ini secara nasional.
BACA JUGA:Gedung Pusat Layanan Haji dan Umroh Mukomuko Ditarget Beroperasi Tahun 2024
BACA JUGA:Penyelenggaraan Ibadah Haji Sukses, Kemenag Mukomuko Gelar Syukuran
"Sementara berkaitan dengan perekrutan Petugas Haji, kita masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Agama (Kemenag). Sebelumnya kita sudah berkoordinasi terkait petugas haji ini," jelas Ferry.
Lebih lanjut Ferry menyampaikan, dari koordinasi yang dilakukan dengan Kemenag, untuk pemberangkatan haji tahun depan tetap menjadi kewenangan Kemenag.
"Meskipun demikian tetap berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Haji dan Umroh. Tapi untuk jelasnya kita tunggu saja seperti apa petunjuknya dari pusat," demikian Ferry. (tux)