RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Maraknya perjudian online di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan digital (Komodigi) Republik Indonesia bekerjasama dengan Polisi Republik Indonesia Polri berupaya untuk memblokir situs-situs judi online.
Melalui jalan senator, dalam hal ini Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin telah menyetujui Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk upaya membantu percepatan pemberantasan perjudian online.
"Kita telah menyetujui pembentukan pansus pemberantasan judi online," ujar Sultan Pada Jumat, 15 November 2024, usai sidang.
Ia juga menegaskan bahwa melalui pansus itu pihaknya akan menindak tegas siapapun, baik itu para ASN ataupun ada anggotanya yang diduga terlibat.
BACA JUGA:Benarkah E-Money Seperti Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, dan LinkAja Fasilitasi Judi Online?
BACA JUGA:Ingin Kaya Cepat Malah Berakhir Petaka: 70% Pendapatan Masyarakat Kecil Terkuras untuk Judi Online
"Kalau ada anggota saya yang terlibat, usut. Tudak ada urusan. Fungsi pengawasan yang melekat dikonstitusi ini. Saya bisa saja buat pansus ini."ujar Sultan.
Menurutnya, pejabat negara wajib membantu pemberantasan perjudian online ini. Terlebih mereka terlibat dalam upaya mewujudkan Indonesia emas tahun 2045.
"Kita Indonesia ini perlu bersih-bersih. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Prabowo, kota sedang beralih dari yang lama ke yang baru. Kita sedang bersama-sama sedang mempersiapkan Indonesia emas 2045. Negara sedang membutuhkan uang, karena sedang transisi. Sehingga kita harus menjalaninya baik,"sambungnya.
Akhir-akhir ini, Sultan juga menyebutkan bahwa mantan Menteri Penerangan dan Komunikasi (Menkominfo) Budie Arie, juga terlibat dalam kasus perjudian online tersebut. pihaknya mengaku mendukung pemeriksaaan jika ada perintah dari presiden.
BACA JUGA:Waspada! Berikut Modus Baru dari Para Pengepul Judi Online yang Harus Kamu Tahu!
BACA JUGA:Jangan Gampang Tergoda! Judi Online Berikan Jebakan dalam Keberuntungan
"Filosofi ikan busuk dari kepala dari pak Prabowo sudah sangatlah tetap, Jika kepala negara yang memimpin itu bersih, tentu negara menginginkan para pemimpin pejabat negara yang bagus," sambungnya.
Meski demikian, dirinya terus mengimbau kepada masyarakat dan pemerintah untuk tidak langsung mempercayai apa yang diyakini benar suatu informasi sebelum pemeriksaan dilakukan.
"Tapi tetap ya, tentunya kita boleh juga langsung menjustifikasi ini dan itu. Ini merupakan era terbuka. Sehingga yang paling menjadi kunci adalah transparansi," tandasnya.