RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus, mengadakan rapat koordinasi (rakor) untuk persiapan Pilkada Serentak 2024 pada Rabu (30/10/2024) di Jakarta.
Pilkada itu menjadi salah satu dari delapan program cepat yang menjadi prioritas pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wamenko Lodewijk menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada yang kondusif sangat penting, terlebih karena berlangsung berdekatan dengan program 100 hari pertama pemerintahan baru.
"Pilkada ini sangat strategis karena beririsan dengan delapan program cepat yang harus segera diimplementasikan," jelasnya.
BACA JUGA:Masyarakat Diminta Jaga Kerukunan Jelang Pilkada 2024
BACA JUGA:Partisipatif Masyarakat Dibutuhkan Awasi Pilkada 2024
Ia menekankan pentingnya semua pihak, mulai dari penyelenggara hingga seluruh pemangku kepentingan, untuk memastikan keamanan dan kelancaran Pilkada.
“Kita perlu memonitor situasi di lapangan secara ketat agar potensi konflik dapat diminimalisir dan program pemerintah dapat terlaksana tanpa hambatan,” tambahnya.
Lodewijk juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi dan memetakan daerah rawan berdasarkan tingkat risikonya: tinggi, sedang, dan rendah.
Ia mencontohkan Papua sebagai salah satu wilayah dengan kategori risiko tinggi akibat masalah sosial yang ada. “Pemerintah sedang membangun food estate di Merauke, dan kita butuh dukungan agar Pilkada dan program pembangunan berjalan seimbang,” ujarnya.
BACA JUGA:Media dan Masyarakat Harus Ambil Peran Wujudkan Pilkada Damai
BACA JUGA:Membaca Kans Mutasi Pejabat Pasca Pilkada
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, Wamenko meminta Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan operasi intelijen terpadu guna menciptakan sistem peringatan dini (early warning system) di daerah rawan. Hal ini dinilai krusial untuk deteksi dan pencegahan potensi masalah sejak dini.
“BIN diminta mengoptimalkan operasi intelijen untuk antisipasi dini, sehingga potensi masalah dapat ditangani sebelum muncul,” jelas Lodewijk.
Selain keamanan, rapat ini juga menekankan pentingnya monitoring partisipasi masyarakat, pemberitaan yang akurat dari media, dan netralitas ASN, TNI, serta Polri dalam Pilkada.