Kini, Indonesia memiliki sekitar 150.000 dokter umum, atau rasionya 0,47 dokter per 1.000 penduduk, jauh di bawah standar WHO, yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk. Itu berarti, masih ada kekurangan sekitar 120.000 dokter untuk mencapai rasio ideal.
Selain jumlah dokter yang kurang, pemerataan dokter spesialis juga masih menjadi masalah. Data menunjukkan bahwa 59% dokter spesialis masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan wilayah-wilayah lain di luar Jawa mengalami kekurangan signifikan.
BACA JUGA: Komitmen Tanpa Batas, BPJS Kesehatan Berikan Layanan JKN Selama Libur Lebaran
BACA JUGA:Libur Idul Fitri, Layanan JKN Tetap Berjalan
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah membuka lebih banyak kuota pendidikan dokter umum dan spesialis, serta memberikan beasiswa bagi putra-putri daerah yang bersedia kembali mengabdi di daerah asal mereka.
"Pemerintah telah menyalurkan lebih dari 10.000 tenaga kesehatan ke daerah-daerah terpencil dan kepulauan, namun ini masih belum cukup," tegas Dante.
Lebih jauh, Dante juga menyebutkan bahwa tunjangan dan beasiswa khusus bagi dokter yang bersedia mengabdi di daerah terpencil terus ditingkatkan.
Selain menyelesaikan pemerataan tenaga kesehatan, fokus pemerintah juga berupaya memperkuat perlindungan sosial melalui BPJS Kesehatan.
BACA JUGA:BPJS Kesehatan Ekspos Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru
Pada 2023, BPJS Kesehatan telah mencakup 98,16% populasi, dengan kelompok masyarakat yang tidak mampu membayar iuran mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat dan daerah.
"Penting untuk memastikan bahwa setiap program perlindungan sosial berjalan efektif dan tanpa tumpang tindih. Kami terus memperbaiki mekanisme ini agar manfaat yang diterima masyarakat dapat maksimal," ujar Nunung Nuryartono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, dalam FMB9.
SDM Sehat dan Berdaya Saing
Pembangunan SDM berkualitas tidak hanya bertumpu pada pendidikan, melainkan juga kesehatan yang baik.
Dengan berbagai program yang telah diluncurkan, baik di sektor kesehatan maupun perlindungan sosial, pemerintah berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan menuju Indonesia Emas 2045.
BACA JUGA:APBD Perubahan Fokus Bayaran Kekurangan JKN dan TPP ASN
BACA JUGA:Program Pesiar JKN, Tingkatkan Cakupan BJPS Kesehatan