ARGA MAKMUR RU - Kerja senyap rancang bangun penyelenggara birokrasi, ditengarai tengah terjadi di Pemda Bengkulu Utara (BU). Sejalan dengan itu, diperkirakan bakal terjadi pula perombakan komposan pejabat di beberapa Organsasi Perangkat Daerah (OPD).
Kerja di sektor merit juga mesti berlaku. Sejalan dengan barisan pejabat eselon II yang penghujung tahun 2023 ini, tak bisa diperpanjang lagi masa kerjanya sebagai birokrat. Praktis, lelang jabatan pun mesti dihelat. Sekda BU, H Fitriansyah, SSTP, MM, menyampaikan aktivitas pemerintahan di sektor merit, dipastikannya terus berjalan. Bukan soal, gelombang pensiun PNS yang berjumlah ratusan hingga tahun depan, tengah menjadi hadapan daerah. Menyikapi situasi itu, kata dia, Sekda menegaskan, pemerintah daerah mesti mempersiapkan proses-proses itu. "Karena pada prinsipnya, birokrasi tidak boleh berhenti. Haru berjalan, memberikan pelayanan kepada masyarakat," terang Sekda yang diketahui tengah berduka, lantaran sang ayahanda dipanggil Allah SWT. Gelombang pensiun ASN, kata dia, juga hasil pemetaan yang telah didapati, cukup diwarnai oleh mereka yang berada di satker-setker penting. Seperti di sektor pendidikan dan pertanian. Diantaranya, mereka yang berstatus penyuluh. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), lanjutnya, juga terus menyikapi dinamika-dinamika kebutuhan ASN. Termasuk pengisian motor-motor penyelenggara birokrasi dengan ragam eselon. "Makanya kalau ditanya soal mutasi, rotasi, promosi? ya bisa saja dilakukan. Tinggal lagi, soal waktu dan urgensinya," jabarnya, menjelaskan. Meski begitu, Sekda menerangkan, persiapan itu sudah mulai dilakukan di tahun ini. Tidak lain, tujuannya, kata dia, adalah untuk mempersiapkan laju performa birokrasi yang dibarengi oleh purnatugasnya figur-figur senior di birokrasi selama ini. Karenanya, lanjut dia lagi, daerah perlu mempersiapkan secara baik dan tepat. Meski begitu, dia belum mau menjawab gamblang, ketika disodor tanya kans penyelenggaraan birokrasi bakal diwarnai kandidat-kandidat segar atau birokrat muda. Dia hanya menjawab, langkah yang dipertimbangkan dan dilakukan oleh daerah adalah untuk memberikan kualitas pelayanan dan pelaksanaan pembangunan yang maksimal untuk daerah dan masyarakat. "Titik tekannya adalah integritas," tegasnya, memungkas. Gerbong mutasi hingga rotasi pejabat, lumrah terjadi cepat atau lambat. Ini menyikapi dengan pertimbangan pejabat uzur atau patut diduga berhalangan, lantaran pertimbangan kesehatan. Belum lagi, jabatan-jabatan strategis yang kosong serta masih dipimpin oleh pelaksana tugas. (bep)
Kategori :