Tanpa Proses Lelang Pimpinan DPRD Bisa Beli Mobnas Perorangan

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Senin , 12 Aug 2024 - 20:39

Kepala BKD Mukomuko. Eva Tri Rosanti, SH-Radar Utara/ Wahyudi -

MUKOMUKO.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Kabar baik bagi seluruh unsur pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko.

Pasalnya, mereka bisa membeli mobil dinas (Mobnas) perorangan tanpa harus mengikuti proses lelang.

Ini terungkap setelah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, Eva Tri Rosanti, SH ketika dikonfirmasi, Senin, 12 Agustus 2024 menjelaskan.

Pimpinan DPRD yang tidak termasuk pejabat daerah, bisa membeli kendaraan dinasnya tanpa terlebih dahulu harus melalui proses ataupun mekanisme lelang.

"Kalau selama inikan yang boleh mendapatkan pembelian secara langsung kendaraan dinas hanya Gubernur dan Wakil Gubernur. Tapi dengan terbitnya regulasi terbaru yang difasilitasi Mendagri maka mulai tahun 2024 ini pimpinan DPRD bisa membeli mobnas perorangan tanpa harus lelang," katanya.

Meski adanya aturan baru bagi pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko bisa membeli mobnas perorangan tanpa harus proses lelang.

Namun ada beberapa mekanisme yang harus dijalankan. Adapun mekanisme itu kata Eva, salah satu diantaranya yaitu unsur pimpinan dewan membuat surat permohonan yang ditujukan ke Sekretatiat DPRD terkait pembelian mobnas tersebut.

Dengan dasar surat dari pimpinan dewan itu, lalu Sekretariat DPRD membuat surat yang ditujukan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

Kalau Bupati menyetujui atas permohonan dari pimpinan dewan, baru pemerintah daerah membuat surat kepada KJPP atau KPKNL untuk menghitung nilai penjualan dari mobnas tersebut.

tanpa proses lelang pimpinan dprd bisa beli mobnas perorangan                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - kabar baik bagi seluruh unsur pimpinan dprd kabupaten mukomuko.
pasalnya, mereka bisa membeli mobil dinas (mobnas) perorangan tanpa harus mengikuti proses lelang. 
ini terungkap setelah keluarnya peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. 
kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten mukomuko, eva tri rosanti, sh ketika dikonfirmasi, senin, 12 agustus 2024 menjelaskan.
baca juga:pembelian mobnas pimpinan dewan mukomuko disiapkan rp2 miliar
baca juga:lelang mobnas dirancang awal tahun 2025
 pimpinan dprd yang tidak termasuk pejabat daerah, bisa membeli kendaraan dinasnya tanpa terlebih dahulu harus melalui proses ataupun mekanisme lelang.
"kalau selama inikan yang boleh mendapatkan pembelian secara langsung kendaraan dinas hanya gubernur dan wakil gubernur. tapi dengan terbitnya regulasi terbaru yang difasilitasi mendagri maka mulai tahun 2024  ini pimpinan dprd bisa membeli mobnas perorangan tanpa harus lelang," katanya.
meski adanya aturan baru bagi pimpinan dprd kabupaten mukomuko bisa membeli mobnas perorangan tanpa harus proses lelang. 
namun ada beberapa mekanisme yang harus dijalankan. adapun mekanisme itu kata eva, salah satu diantaranya yaitu unsur pimpinan dewan membuat surat permohonan yang ditujukan ke sekretatiat dprd terkait pembelian mobnas tersebut.
baca juga:belum ada izin penggunaan mobnas untuk mudik lebaran
baca juga:soal mobnas hilang, eva tri rosanti: pemegang mobnas harus mengganti
dengan dasar surat dari pimpinan dewan itu, lalu sekretariat dprd membuat surat yang ditujukan kepada bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. 
kalau bupati menyetujui atas permohonan dari pimpinan dewan, baru pemerintah daerah membuat surat kepada kjpp atau kpknl untuk menghitung nilai penjualan dari mobnas tersebut.
"karena pimpinan dprd tetap harus membeli mobnas perorangan itu. dimana nilai pembelian tetap mengacu pada harga jual barang milik daerah, yang ketentuannya juga diatur dalam peraturan yang berlaku. berapa persen dari penyusutan harga pasar, dan juga melihat kondisi kendaraan dinas pimpinan dprd tersebut," jelasnya.
bagi pimpinan dprd yang berniat membeli kendaraan dinas perorangan, juga harus mulai memprosesnya paling lambat setahun setelah habis masa jabatannya.
baca juga:kades minta gubernur kembalikan apbd perubahan yang disahkan dprd 
baca juga:mobil dinas unsur pimpinan dprd mukomuko bakal dilelang
menurut eva, ini penting mengingat ketika kendaraan dinas perorangan itu dibeli, artinya harus menyiapkan lagi anggaran untuk pimpinan dprd periode yang baru. 
dan alhamdulillah, anggaran pembelian mobil dinas pengganti untuk unsur pimpinan dewan yang baru sudah disiapkan di apbd tahun 2024 ini. 
sehingga bagi unsur pimpinan dprd kabupaten mukomuko yang berniat akan membeli mobnas perorangan. mulai sekarang, mereka bisa mengajukan surat permohonan. 
mengingat masa jabatan mereka sebagai anggota dprd kabupaten mukomuko akan segera berakhir.
baca juga:ketua dprd mukomuko marah, pasien bpjs dimintai uang
baca juga:syarat lengkap, anggota dprd mukomuko terpilih segera dilantik
"sekarang sudah bisa mengajakan suratnya. kalau kami ini sifatnya hanya tinggal menunggu saja. yang jelasnya, sesuai aturannya bahwa unsur pimpinan dewan bisa membeli mobnas perorangan itu tanpa harus proses lelang," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 13 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan