Gubernur, Bupati, Walikota Bisa Gagal Maju Pilkada, Saat Langgar Aturan Syarat Mutasi aturan Mendagri

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Sabtu , 27 Apr 2024 - 20:36

Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purnawirawan) Muhammad Tito Karnavian-ANTARA/HO-Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Ancaman sanksi serius, bagi kepala daerah yang melanggar aturan soal mutasi, adalah pembatalan pencalonan pada Pilkada serentak 2024 ini.

Pasalnya, terhitung sejak 22 Maret 2024, pelantikan pejabat wajib mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negari atau Mendagri.

Regulasi tersebut, berdasarkan Surat Mendagri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tentang Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian.

Aturan diatas juga, turut mengatur sanksi apabila kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK, melakukan pelatikan pejabat, tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri.

Surat Mendagri Tito Karnavian itu, diteken 29 Maret 2024 lalu yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati di seluruh Indonesia.

Catatan RU, direktif pemerintah yang merujuk pada beleid yang ditegas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota itu, sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK.

Perkaranya Nomor 55/PUU-XX/2022. Obyek sengketa konstitusi itu, merupakan runut dari undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Namun, perkara konstitusi itu, berkahir dengan pencabutan oleh para Pemohon pada 29 Maret 2022.

Itu artinya, penerapan pasal-pasal yang menjadi payung hukum penyelenggaraan Pilkada 2024 tersebut berlaku.

Persis 2 tahun kemudian, tepatnya 29 Maret 2024, Mendagri menurunkan direktifnya.

gubernur, bupati, walikota bisa gagal maju pilkada, saat langgar aturan syarat mutasi aturan mendagri                             radarutara.bacakoran.co - ancaman sanksi serius, bagi kepala daerah yang melanggar aturan soal mutasi, adalah pembatalan pencalonan pada pilkada serentak 2024 ini.
pasalnya, terhitung sejak 22 maret 2024, pelantikan pejabat wajib mendapatkan ijin tertulis dari menteri dalam negari atau mendagri. 
regulasi tersebut, berdasarkan surat mendagri nomor 100.2.1.3/1575/sj tentang kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian.
aturan diatas juga, turut mengatur sanksi apabila kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian atau ppk, melakukan pelatikan pejabat, tanpa persetujuan menteri dalam negeri atau mendagri. 
baca juga:demam berdarah di mukomuko belum berstatus klb
baca juga:kapolres ingatkan warga tidak melepas liarkan ternaknya
surat mendagri tito karnavian itu, diteken 29 maret 2024 lalu yang ditujukan kepada gubernur, walikota dan bupati di seluruh indonesia.
catatan ru, direktif pemerintah yang merujuk pada beleid yang ditegas uu nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota itu, sempat digugat ke mahkamah konstitusi atau mk. 
perkaranya nomor 55/puu-xx/2022. obyek sengketa konstitusi itu, merupakan runut dari undang-undang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.
namun, perkara konstitusi itu, berkahir dengan pencabutan oleh para pemohon pada 29 maret 2022. 
itu artinya, penerapan pasal-pasal yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pilkada 2024 tersebut berlaku. 
baca juga: dapat dukungan masyarakat, benny suharto mantap maju pilwakot
baca juga:asli, lebih dari 15 menit ratusan orang di padang jaya dalam suasana mengharukan
persis 2 tahun kemudian, tepatnya 29 maret 2024, mendagri menurunkan direktifnya. 
kemudian melarang kepala daerah melalukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.  
tito mengutip pasal 71 ayat (2) uu pilkada. aturan tersebut, juga berlaku bagi kepala daerah yang berstatus penjabat. 
sanksi pelanggaran ini, ketika kepala daerah itu nantinya menjadi petahana, maka akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota. 
pelarangan mutasi atau pelantikan pejabat sebelum ada ijin mendagri ini, kalau ditarik mundur, maka sudah berlaku efektif sejak 22 april 2024. 
baca juga: empat langkah tangkal stres
baca juga:pengangkatan eks kepala sman 5 kota bengkulu dipertanyakan
bukan petahana saja yang bisa dikenakan sanksi ini. kepala daerah non petahana, ketika melanggar obyek surat mendagri itu, tetap akan disanksi sesuai regulasi yang berlaku. 
pelarangan mutasi atau pelantikan pejabat sebelum ada ijin mendagri ini, kalau ditarik mundur, maka sudah berlaku efektif sejak 22 april 2024. 
bukan petahana saja yang bisa dikenakan sanksi ini. kepala daerah non petahana, ketika melanggar obyek surat mendagri itu, tetap akan disanksi sesuai regulasi yang berlaku. 
itu ditegas dalam pasal 71 ayat (6) uu pilkada, begitu yang menjadi penegasan surat tito karnavian di poin ke-1. 
baca juga:kabar gembira...lagi, smkn 05 bengkulu utara lahirkan 209 sdm unggulan di bengkulu
baca juga:29 april 2024, momentum pelepasan pelajar kelas xii sman 1 bengkulu utara. siapa penjabat yang bakal hadir?
untuk diketahui, lewat pkpu nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan pilkada, ditegaskan jadwal penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 22 september 2024.
dengan demikian, sebagaimana dijelas dalam surat mendagri di poin ke-2, aturan ini berlaku sejak tanggal 22 maret 2024. 
mendagri juga dalam suratnya menjelas, penggantian pejabat wajib mendapatkan persetujuan itu mulai dari pejabat struktural yang meliputi ppt madya, pratama, administrator dan pengawas;
selanjutnya pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja kepala puskesmas dan kepala sekolah;
baca juga:bakal ada peraturan pemerintah yang bisa tambah pendapatan desa
baca juga:pemprov bengkulu tangani longsor lebong. ini langkah yang dilakukan..
pada poin ke-4, mantan kapolri itu menegasi aadanya aturan dalam penggantian pejabat di lingkungan daerah, pascapelaksanaan pilkada. 
maklum, wajib mendapatkan ijin tertulis dari mendagri ini, berlaku dalam pelantikan pejabat sampai dengan 6 bulan pascapelantikan kepala daerah terpilih. 
diterang tito, mekanismenya wajib mempedomani pasal 162 ayat (3) uu nomor 10 tahun 2016. 
seluruh kepala daerah baik definitif atau pun tidak, yang melakukan penggantian pejabat di lingkungannya, wajib melaporkan paling lambat 7 hari kerja, terhitung sejak dilakukannya tindakan kepegawaian. 
baca juga:demam berdarah di mukomuko belum berstatus klb
baca juga:kapolres ingatkan warga tidak melepas liarkan ternaknya
untuk diketahui, salah satu kerawanan yang terbilang sulit dibuktikan saban penyelenggaraan kontestasi adalah penyalahgunaan wewenang di sektor merit. 
sejauh ini, tingkat pelanggarannya pun belum banyak yang terjaring sampai dengan dijatuhi vonis oleh lembaga berkompeten. 
namun kasus penyalahgunaan program oleh pejabat, pernah terjadi di daerah ini saat pemilu. 
saat itu, seorang pejabat dinas kesehatan dijatuhi sanksi oleh kasn setelah direkomendasikan oleh bawaslu. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 28 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan