Damkar Cek & Data Kualitas Kabel Listrik Warga Mukomuko

MUKOMUKO RU - Jika tidak ada perubahan, tahun 2024 mendatang. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kabupaten Mukomuko akan melaksanakan pendataan dan pengecekan kabal listrik asalan milik warga kurang mampu yang ada di daerah ini. 

Pendataan dan pengecekan kabel listrik asalan tersebut, untuk memastikan berapa jumlah rumah warga kurang mampu yang masih memakai kabel asalan. Selain menghitung jumlah rumah milik warga calon penerima bantuan kabel. Dinas Damkar juga akan menghitung, berapa jumlah kebutuhan anggaran untuk membeli kabel sekaligus pemasangan kabel pernah titiknya.

"Untuk mengecek dan menghitung kebutuhan kabel dan anggaran biaya pembelian  kabel dan pemasangan. Kami akan melibatkan pihak perusahaan instalatir listrik yang memiliki lisensi," kata Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Mukomuko, Ramdani, SE, M.Si ketika dikonfirmasi Kamis (9/11).

Diterangkan Ramdani, pengecekan dan pendataan kabel listrik asalan yang akan dilaksanakan tahun depan. Setelah adanya program dari Bupati Mukomuko, H. Sapuan. Soal upaya pencegahan terjadinya bahaya kebakaran rumah milik warga. 

Sebab kata dia, setiap ada kejadian kebakaran rumah akibat hubungan arus pendek. Ternyata, kabel listrik yang dipakai itu kedapatan kabel listrik tidak standar. Itu sebabnya, pemerintah daerah mencanangkan akan memberikan  bantuan kabel listrik standar untuk warga kurang mampu.

BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Tambah Mobil Damkar Baru

"Ini adalah program yang sangat baik sekali. Makanya tahun depan kita akuratkan dulu data jumlah rumah warga yang memakai kabel listrik asalan. Sekalian menghitung kebutuhan anggaranya. Setelah semua sudah final, baik jumlah dan kebutuhan anggaranya. Baru nanti kita usulkan anggaranya di tahun 2025. Sukur-sukur bisa di APBD Perubahan tahun 2024," ujarnya.

Dijelaskan Ramdani, jika nanti jumlah rumah milik warga yang kedapatan memakai kabel asalan sangat banyak sekali. Maka untuk bantuan kabel standar untuk warga akan dilakukan secara bertahap. Hal itu juga disebabkan karena keterbatasan anggaran milik daerah. Namun jika nanti jumlahnya tidak banyak. Semisal hanya ada 200 rumah, maka diupayakan sekaligus.

"Yang mahal itu biaya oemasangan kabel. Biasanya itu kalau upah pemasangan kabel dihitung per titik. Yang jelas, kita data dan cek dulu ke lapangan. Baru nanti akan kita ketahui berapa kebutuhan anggaran untuk menjalankan program ini," pungkasnya. (rel)