Diserbu Aspirasi Saat Reses, Yurman Hamedi: Masih Banyak PR Besar Kita

BENGKULU, RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, H. Yurman Hamedi, S.Ip menilai masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang mesti dilakukan pemerintah daerah (Pemda), terhadap berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Terbukti dalam reses masa sidang ke-I tahun sidang 2024, Yurmah Hamedi yang merupakan anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, diserbu berbagai aspirasi dari masyarakat.

"Saat reses di Desa Pondok Bakil, aspirasi masyarakat seperti meminta bantuan tunjangan desa terpencil, ambulance, serta bantuan untuk tempat kesehatan yang memadai," ungkap Yurman.

H. Yurman Hamedi, S.Ip saat menggelar reses-Radar Utara/ Doni Aftarizal -

Kemudian, masyarakat juga berharap mendapatkan pelatihan kesehatan dan bantuan perbaikan jalan desa. Sementara di Desa Tanjung Dalam, masyarakat meminta bantuan untuk pembangunan masjid.

BACA JUGA: Ihsan Fajri Turun ke Dapil, Aspirasi Didominasi Persoalan Infrastruktur

BACA JUGA: Reses ke Suka Mulya, Anggota Dewan Ini Bermandikan Keringat

"Infrastruktur jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan, modal usaha kecil-kecilan untuk ibu-ibu, dan pembinaan pemuda," ungkap Politisi Partai Perindo ini.

Sedangkan di Desa Suka Makmur, masyarakat juga tidak mau ketinggalan menyampaikan aspirasinya. Seperti meminta bantuan pembangunan jalan, jembatan, tenaga kesehatan, guru PNS, dana otonomi khusus daerah (OKD), stadion mini, pembangunan pesantren dan masjid.

"Tak jauh berbeda aspirasi masyarakat dari Desa Air Putih. Selanjutnya saat reses di Desa Bagun Karya, masyarakat juga mengharapkan pembangunan infrastruktur dan lainnya," beber Yurman.

Menurutnya, dengan banyaknya aspirasi dari masyarakat tersebut, secara tidak langsung menandakan jika masih banya Pekerjaan Rumah (PR) pemda.

BACA JUGA:Strategi Inovatif Disiapkan Pemprov Bengkulu Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

BACA JUGA: Komitmen Pemprov Bengkul Dalam Menumbuhkan Peternak Produktif

"Karena bagaimanapun juga aspirasi tersebut, sarat dengan kepentingan masyarakat. Semua itu harusnya secara perlahan mesti diwujudkan pemda, baik yang menjadi kewenangan pemerintah tingkat provinsi ataupun kabupaten," tegasnya.