Kejutan-Kejutan AKD Menuju Pilkada

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 26 Sep 2024 - 20:16

Kejutan-Kejutan AKD Menuju Pilkada -Radar Utara/Benny Siswanto-

"Tinggal lagi, penjelmaan "tujuan yang telah ditetapkan" ini bergantung lagi dengan sesuatu yang dinamakan integritas," terangnya.

Secara kultur, Indonesia yang menjunjung tinggi politik ketimuran, memaknai integritas sebagai pengikat moril dalam tindakan berupa kebijakan atau pun personaliti, yang menjunjung semangat etika.

"Maka dalam kacamata ideal, politik, hukum dan demokrasi serta bernegara pun harus menjunjung etika. Itulah mengapa, lahir sebuah sistem yang dinamai komite etik, badan kehormatan, kode etik dan sebagainya. Karena etika adalah pangkal utama," ungkapnya.

DPRD Ditunggu Agenda-Agenda Penting

Mantan Wakil Bupati Bengkulu Utara ini, juga mengingatkan legislatif sudah ditunggu beberapa agenda penting. Mulai dari rancang bangun bejana anggaran 2025 lewat RAPBD 2025.

Selain itu, terus dia, daerah juga pada bulan Oktober, bakal menggelar rangkaian penting yakni memperingati lahirnya Kabupaten Bengkulu Utara.

"Kami juga mencermati, publik di daerah juga mengharapkan dewan segera membentuk pansus pedofilia yang belakangan menjadi persoalan sosial mencolok di daerah," Salamun mengingatkan.

Dia berharap, DPRD segera merampungkan dan menyusun "kabinet" settle dalam format AKD yang mumpuni, representatif serta memiliki spirit kelembagaan yang mencerminkan penyeimbang pemerintahan di daerah.

"Kita nantikan," pungkasnya.

kejutan-kejutan akd menuju pilkada                             radarutara.bacakoran.co - kompetisi politik di lingkungan legislatif, belum sepenuhnya usai. bedanya, kini gelanggangnya cenderung senyap. tidak terbuka, layaknya saat kontestasi berlomba-lomba berebut suara pemilih. 
diperkirakan, akan banyak membawa kejutan-kejutan yang disinyalir erat kaitannya dengan komitmen moril menuju kontestasi pilkada yang akan digelar hari rabu, 27 november 2024. 
pengamat kebijakan publik universitas ratu samban, salamun haris, memperkirakan kompetisi saat ini tengah terjadi di tahapan kedua, setelah kontestasi perebutan suara. 
setidaknya ada 3 hal yang mempengaruhi kompetisi di kalangan legislator terpilih. pertama, terang dia, adalah kepentingan elit partai, calon-calon kepala daerah hingga motivasi personal legislator yang telah terpilih. 
baca juga:jaminan kecelakaan kerja, anggaran pilkada ditambah lagi 
baca juga:kpu tetapkan zona larangan pemasangan apk pilkada 2024
"maka tidak menutup kemungkinan, akan ada kejutan-kejutan bersamaan dengan rancang bangun alat kelengkapan dewan (akd) yang tengah berlangsung," ujar salamun, memperkirakan. 
dekan fakultas ilmu sosial ekonomi (fise) yang juga mengampu mata kuliah kebijakan publik ini, menilai gelanggang politik merupakan wahana yang secara khittah, merupakan tempat berkompetisi para politisi. 
secara moril dan etika, kompetisi ketat ini dimaksudkan untuk perang gagasan alih-alih memperjuangkan aspirasi masyarakat, selaku pemilik kedaulatan tertinggi dalam demokrasi. 
"walaupun dalam praktiknya, gelanggang kompetisi ini juga diwarnai tarik ulur kepentingan. dan pengaruhnya memiliki signifikansi yang dominan," ujarnya. 
baca juga:kemenag mukomuko larang tempat ibadah untuk kampanye pilkada
baca juga:pilkada 2024, polsek dan koramil ketahun optimalkan patroli sinergitas blue sky
namun begitu, sebagai negara dengan sistem politik yang menganut multi partai, maka pelaksanaan sistem ketatanegaraan pun tidak akan lepas dari multi kepentingan. 
karena secara definisi, politik adalah seni dalam mempengaruhi seseorang, sekelompok pada organisasi resmi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
"tinggal lagi, penjelmaan "tujuan yang telah ditetapkan" ini bergantung lagi dengan sesuatu yang dinamakan integritas," terangnya. 
secara kultur, indonesia yang menjunjung tinggi politik ketimuran, memaknai integritas sebagai pengikat moril dalam tindakan berupa kebijakan atau pun personaliti, yang menjunjung semangat etika. 
baca juga:tiga kecamatan di mukomuko dpt terbanyak pada pilkada 2024
baca juga:pilkada serentak 2024, satlimas miliki peran vital
"maka dalam kacamata ideal, politik, hukum dan demokrasi serta bernegara pun harus menjunjung etika. itulah mengapa, lahir sebuah sistem yang dinamai komite etik, badan kehormatan, kode etik dan sebagainya. karena etika adalah pangkal utama," ungkapnya. 
dprd ditunggu agenda-agenda penting 
mantan wakil bupati bengkulu utara ini, juga mengingatkan legislatif sudah ditunggu beberapa agenda penting. mulai dari rancang bangun bejana anggaran 2025 lewat rapbd 2025. 
selain itu, terus dia, daerah juga pada bulan oktober, bakal menggelar rangkaian penting yakni memperingati lahirnya kabupaten bengkulu utara. 
"kami juga mencermati, publik di daerah juga mengharapkan dewan segera membentuk pansus pedofilia yang belakangan menjadi persoalan sosial mencolok di daerah," salamun mengingatkan. 
baca juga:bawaslu mukomuko tingkatkan pengawasan partisipatif masyarakat hadapi pilkada 2024
baca juga:butuh seribu lebih linmas pilkada 
dia berharap, dprd segera merampungkan dan menyusun "kabinet" settle dalam format akd yang mumpuni, representatif serta memiliki spirit kelembagaan yang mencerminkan penyeimbang pemerintahan di daerah.
"kita nantikan," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 27 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan