Ini Penyebab ASN Dipecat Secara Tidak Hormat

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 26 Sep 2024 - 20:14

Inspektur Inspektorat Daerah, Nopri Anto Silaban, SE, M.Si-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), menerang adanya pemberhentian dengan hormat serta pemberhentian dengan tidak hormat.

Skenario pemecatan ASN, cukup lugas dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 alias hasil revisi UU Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang ASN.

Pendeknya, pemberhentian dengan tidak hormat, berimplikasi pada seorang ASN tidak mendapatkan pensiunan. Sebaliknya, pemberhentian dengan hormat, masih memungkinkan seorang ASN menerima hak pensiunan.

Membaca beleid yang rumpun aturan-aturannya tengah dirumuskan dan sebagian sudah terbit ini, menegasi pemberhentian tidak dengan hormat, adalah sanksi paling berat kepada ASN yang melakukan pelanggaran hukum yang memiliki keterkaitan dengan jabatan.

BACA JUGA:Sekda Intip ASN Nambah Libur

Dengan artian, ASN yang melakukan pelanggaran hukum yang terbukti oleh pengadilan serta memiliki kaitannya sebagai ASN, masuk kategori sanksi pemecatan tidak dengan hormat.

Inspektur Inspektorat Daerah, Nopri Anto Silaban,SE,M.Si, ketika dibincangi seputar aturan-aturan dan rancang bangun aturan yang tengah dilakukan pemerintah sejalan dengan revisi UU ASN terbaru, menegasi secara moril pemerintah terus mengupayakan penatatan wajah iklim birokrasi yang berintegritas.

"Integritas ini dapat dimaknai menjaga marwah institusi, secara institusi dan personaliti," ungkapnya.

Indikator pemberhentiannya, diatur dalam Ketentuan Pemberhentian pada Pasal 52. Beleid yang ditandatangani Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 31 Oktober 2023 dan diundangkan pula dalam waktu yang sama ini, menerangkan ada 2 pola pemberhentian seorang ASN.

Pertama atas permintaan sendiri dan kedua tidak atas permintaan sendiri. Persisnya diterang dalam ayat (1) huruf a dan b.

"Pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan apabila Pegawai ASN mengundurkan diri," terang Pasal 52 ayat (2).

ini penyebab asn dipecat secara tidak hormat                            radarutara.bacakoran.co - pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (asn), menerang adanya pemberhentian dengan hormat serta pemberhentian dengan tidak hormat. 
skenario pemecatan asn, cukup lugas dalam undang-undang (uu) nomor 20 tahun 2023 alias hasil revisi uu nomor 5 tahun 2ol4 tentang asn. 
pendeknya, pemberhentian dengan tidak hormat, berimplikasi pada seorang asn tidak mendapatkan pensiunan. sebaliknya, pemberhentian dengan hormat, masih memungkinkan seorang asn menerima hak pensiunan.
membaca beleid yang rumpun aturan-aturannya tengah dirumuskan dan sebagian sudah terbit ini, menegasi pemberhentian tidak dengan hormat, adalah sanksi paling berat kepada asn yang melakukan pelanggaran hukum yang memiliki keterkaitan dengan jabatan. 
baca juga:tingkatkan kesejahteraan asn pemprov bengkulu, tpp mengacu standar hidup jakarta
baca juga:sekda intip asn nambah libur
dengan artian, asn yang melakukan pelanggaran hukum yang terbukti oleh pengadilan serta memiliki kaitannya sebagai asn, masuk kategori sanksi pemecatan tidak dengan hormat.
inspektur inspektorat daerah, nopri anto silaban,se,m.si, ketika dibincangi seputar aturan-aturan dan rancang bangun aturan yang tengah dilakukan pemerintah sejalan dengan revisi uu asn terbaru, menegasi secara moril pemerintah terus mengupayakan penatatan wajah iklim birokrasi yang berintegritas.
"integritas ini dapat dimaknai menjaga marwah institusi, secara institusi dan personaliti," ungkapnya.
indikator pemberhentiannya, diatur dalam ketentuan pemberhentian pada pasal 52. beleid yang ditandatangani presiden joko widodo atau jokowi pada 31 oktober 2023 dan diundangkan pula dalam waktu yang sama ini, menerangkan ada 2 pola pemberhentian seorang asn. 
baca juga:siap-siap terima konsekwensinya! anggota bpd berstatus asn pppk segera dievaluasi
baca juga:jelang pilkada, bawaslu mukomuko larang asn terlibat politik praktis
pertama atas permintaan sendiri dan kedua tidak atas permintaan sendiri. persisnya diterang dalam ayat (1) huruf a dan b. 
"pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan apabila pegawai asn mengundurkan diri," terang pasal 52 ayat (2).
lantas bagaimana mekanisme pemberhentian tidak atas permintaan sendiri? hal ini diterang dalam ayat (3) yang menegaskan, pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi pegawai asn dilakukan apabila: 
a. melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; b. meninggal dunia; 
baca juga:minta seluruh asn dan parades netral hadapi pilkada serentak 2024
baca juga:asn boleh hadiri kampanye pilkada 2024
c. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja; d. terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah; 
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban; f. tidak berkinerja; g. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; 
h. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; 
i. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/ atau j. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
baca juga:menteri panrb tegaskan pemindahan asn ke ikn adalah transformasi budaya kerja
baca juga:anggota bpd berstatus asn pppk diminta kembalikan tunjangan
"pada ayat (4) menerangkan, pemberhentian pegawai asn karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf g, huruf i, dan huruf j dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat," ayat itu menjelaskan. 
untuk diketahui, pemberhentian dengan tidak hormat, memiliki konsekuensi seorang asn yang diberhentikan tidak lagi mendapatkan hak-haknya, seperti pensiunan. 
dengan artian, seorang asn yang menjadi terpidana dengan hukuman minimal 2 tahun, dengan catatan bukan karena melakukan kejahatan yang ada kaitannya dengan jabatan atau penyalahgunaan jabatan, masuk dalam kategori pemberhentian dengan hormat. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 27 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan