Butuh Seribu Lebih Linmas Pilkada

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 19 Sep 2024 - 19:52

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Bengkulu Utara, Dedi Mulyadi-Radar Utara/ Benny Siswanto-

butuh seribu lebih linmas pilkada                              radarutara.bacakoran.co - diperkirakan pilkada bengkulu utara 2024, bakal melibatkan tidak kurang dari 1.000 personel linmas. 
estimasi kebutuhan personel bantuan keamanan di dalam tempat pemungutan suara (tps) yang bakal digaji rp 650.000 ini, berdasarkan perkirakan lokus pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada 27 november 2024 pada 503 tps.
divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat kpu bengkulu utara, dedi mulyadi, tidak menampik estimasi kebutuhan personel linmas tersebut. 
"karena diperkirakan pilkada nanti dengan 503 tps, dengan 2 linmas untuk setiap tps, bisa mencapai 1.006 personel," ujar dedi, lewat sambungan telepon. 
baca juga:anggota linmas diminta jaga netralitas pilkada 2024
baca juga:302 satlinmas ikuti apel siaga persiapan pengamanan pilkada 2024
"untuk honor linmas pilkada sebesar rp 650.000/orang," terangnya lagi. 
turut pula dijelaskan, perekrutan kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) yang tengah berproses, dedi menjelaskan honornya pula. 
"untuk ketua kpps sebesar rp 900.000/bulan dan anggota rp 850.000," dedi menjelaskan.
perekrutan linmas, lanjut dia, juga dilakukan bersamaan dengan pembentukan kpps yang kini masih berjalan. kpud juga terpantau, menyebar helpdesk berbasis panitia pemungutan suara (pps) yang menyebar pada seluruh desa dan kelurahan pada 19 kecamatan di daerah. 
baca juga:satlinmas dan satpol pp siap bantu polisi amankan pilkada 2024
baca juga:linmas di mukomuko bakal pakai seragam baru
"pembentukannya (linmas), bersamaan dengan pembentukan kpps," ungkapnya. 
secara jumlah, baik kebutuhan kpps dan linmas pada pilkada tahun ini, akan berbeda dengan kebutuhan seperti saat pemilu lalu. 
faktor utamanya, kata dia, karena penetapan jumlah badan adhoc di lingkungan penyelenggara tersebut berbasis tps. penyusutan jumlah tps, lanjut dia, karena regulasi soal jumlah maksimal pemilih di setiap tps, berbeda antara saat pemilu dan pilkada. 
"kalau pemilu lalu kan, maksimal 300 pemilih per tps. kalo pilkada, maksimal 500 pemilih per tps," jelasnya. 
dibaca ru, beleid atau rujukannya yakni s-647/mk.02/2022 yang menegasi tentang satuan biaya masukan lainnya (sbml) tahapan pemilihan umum dan pemilihan, menjadi rujukan standarisasi honor badan adhoc. 
baca juga:kompetisi linmas tps pilkada bakal sengit, honornya juga berubah
baca juga:928 anggota linmas bakal dikerahkan jaga tps pilkada di mukomuko
standar honor khusus panitia ad hoc dalam negeri tahun 2024 itu, menegasi besaran honorarium mulai untuk ppk yang terdiri dari ketua, anggota, sekretaris serta pelaksana staf administrasi dan teknis, begitu juga untuk komposan pps, hingga kpps yang jumlahnya 7 orang setiap tps. 
sekadar membandingkan, jumlah tps di daerah yang memiliki 215 desa, 5 kelurahan yang menyebar pada 19 kecamatan ini pemilu lalu, memiliki 896 tps. 
kalau pilkada nanti, kpud bakal membutuhkan setidak-tidaknya 3.521 kpps. jelas jauh anjlok jumlahnya, kalau membanding saat pemilu lalu yakni 896 tps. maka dibutuhkan 6.772 kpps saat itu. 
"penelitian administrasi, dimulai 18 sampai dengan 29 september dan akan diumumkan hasilnya pada 30 september sampai dengan 2 oktober," terangnya lagi, mengabarkan. 
baca juga:anggota linmas diminta jaga netralitas pilkada 2024
baca juga:302 satlinmas ikuti apel siaga persiapan pengamanan pilkada 2024
penetapan anggota kpps, terus dedi jadwalnya akan dilaksanakan pada 7 november bersamaan dengan pelantikan anggota kpps terpilih. 
"masa kerja kpps dimulai 7 november sampai dengan 8 desember 2024," jelasnya lagi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 20 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan